January 27, 2026 in Nasional & Internasional Reading Time: 2 mins read
0
Penulis: Silpester Kasipka - Editor: Arjuna Pademme
Tim Riset
Tim Riset Patani-Papua saat melakukan pertemuan evaluasi usai wawancara sejumlah tokoh agama dan aktivis di Thailand Selatan pada Sabtu (24/1/2025).-Jubi/Silpester Kasipka

Thailand, Jubi — Tim riset dari Papua menyelesaikan rangkaian wawancara dengan tokoh agama, aktor kemanusiaan, dan aktivis masyarakat sipil selama sepekan di Patani, provinsi di wilayah Thailand Selatan.
Dari hasil wawancara tersebut, sejumlah tokoh Patani mengungkapkan keinginan mereka untuk merdeka dari Kerajaan Thailand secara damai dan bermartabat.

Anggota tim riset Papua, Pastor Heryberto Lobya, OSA Sorong menyebutkan pernyataan itu muncul dalam diskusi tertutup dengan tokoh-tokoh agama Islam dan aktivis Melayu Patani, yang selama ini terlibat dalam advokasi kemanusiaan dan perdamaian di wilayah tersebut.

“Beberapa tokoh menyampaikan aspirasi kemerdekaan secara damai, dengan menekankan pendekatan bermartabat manusia dan tanpa kekerasan,” kata Pastor Heryberto di Thailand, Senin (26/1/2026).

Menurutnya, Patani, bersama wilayah Yala dan Narathiwat, dikenal sebagai kawasan dengan mayoritas etnis Melayu Muslim. Memiliki identitas budaya, bahasa, dan agama yang berbeda dari mayoritas penduduk Thailand.

Wilayah ini memiliki sejarah panjang sebagai Kesultanan Patani sebelum ditaklukkan Siam pada 1785, dan sejak itu menghadapi kebijakan integrasi serta asimilasi budaya dari pemerintah Kerajaan Thailand.

Secara sosial budaya, masyarakat Patani menggunakan bahasa Melayu Patani (Yawi) dalam kehidupan sehari-hari dan mempertahankan tradisi Islam yang kuat. Ekonomi lokal bertumpu pada pertanian, perikanan, serta industri kerajinan seperti batik, pakaian Muslim, dan produksi ikan asin.

Dalam sejarah perjuangan, tokoh seperti Tuan Guru Haji Sulong dikenal sebagai figur penting dalam memperjuangkan hak pendidikan dan identitas Melayu Muslim di Thailand Selatan.

Hingga kini, masyarakat Patani terus mempertahankan tradisi lokal sebagai penanda identitas mereka di tengah negara Thailand yang mayoritas beragama Buddha.

Sementara itu, tim riset dari Patani dijadwalkan mengunjungi Papua pada akhir Januari 2026, untuk melakukan wawancara dengan tokoh agama dan aktivis kemanusiaan di Jayapura, Sorong, dan Merauke.

Pertukaran tim ini merupakan bagian dari program riset lintas wilayah yang bertujuan memperkuat dokumentasi konflik dan solidaritas kemanusiaan antara masyarakat Papua dan Patani. (*)

https://jubi.id/nasional-internasion...eka-terungkap/


Memperkuat solidaritas masyarakat sipil lintas wilayah lewat program Papua–Patani

January 27, 2026 in Nasional & Internasional Reading Time: 2 mins read
0
Penulis: Silpester Kasipka - Editor: Arjuna Pademme
solidaritas masyarakat
Pastor Heribertus Lobya,OSA memberikan topi tradisional Maybrat Papua Barat Daya kepada Vice President Civil Society Assembly for Peace, Mr.Chareef Said di Pattani Center, Provinsi Pattani, Thailand Selatan pada Sabtu (24/01/2025).-Jubi/Silpester Kasipka


Thailand, Jubi – Program Papua–Patani Bangun Jembatan Perdamaian dinilai menjadi ruang strategis untuk memperkuat solidaritas masyarakat sipil lintas wilayah, serta memperluas jejaring advokasi kemanusiaan antara Papua dan Thailand Selatan.
Vice President Civil Society Assembly for Peace, Mr. Chareef Said, mengatakan program tersebut bukan sekadar forum pertemuan, tetapi diharapkan menjadi “jembatan emas” bagi kerja-kerja masyarakat sipil di kedua wilayah.

“Ruang ini bukan jembatan biasa. Kami melihat ini sebagai jembatan emas untuk masa depan, karena kita bisa berbagi pengalaman, pembelajaran, dan informasi tentang gerakan di Papua dan Patani, khususnya dalam kerja LSM dan masyarakat,”[/] kata Mr. Chareef Said, Senin (26/1/2026).

Menurutnya, kerja sama tersebut diharapkan mempererat hubungan antarkomunitas, termasuk pelibatan anak muda, korban konflik, dan komunitas akar rumput dalam advokasi dan kampanye kemanusiaan.

Chareef menilai solidaritas lintas wilayah penting untuk memperkuat suara masyarakat Papua dan Patani di tingkat nasional dan internasional.

[b]“Isu Papua sudah banyak mendapat perhatian internasional, sementara isu Patani masih kurang terdengar. Dari jembatan ini, kami berharap isu Papua dan Patani bisa dimunculkan ke dunia internasional,” ujarnya.


Ia juga menegaskan perbedaan suku, budaya, dan cara hidup tidak menghalangi solidaritas, karena kedua wilayah menghadapi persoalan kemanusiaan yang serupa.

“Walaupun kita berbeda tempat dan suku bangsa, nasib kita sama dalam kemanusiaan. Kita harus bangkit bersama untuk menentukan hak-hak kita,” ucapnya.

Program Papua–Patani Bangun Jembatan Perdamaian merupakan bagian dari riset bertajuk Membangun Jembatan Solidaritas Patani–Papua.

Program ini bertujuan mendokumentasikan peran aktor kemanusiaan, memetakan jejaring kemanusiaan, serta menganalisis hubungan tradisi keagamaan dengan prinsip hukum humaniter internasional.

Koordinator Umum program, Budi Hernawan menyatakan studi lapangan berlangsung pada 19–25 Januari 2026 di Patani, Thailand Selatan dan 26–31 Januari 2026 di Papua.

Program ini menargetkan luaran berupa dokumen dasar kemanusiaan, buku wawancara tokoh kemanusiaan, film dokumenter, serta pembentukan forum regional agama dan kemanusiaan di Asia Tenggara. (*)

https://jubi.id/nasional-internasion...-papua-patani/

hubungan Papua dengan Patani.