Nama Ade Kuswara Kunangsempat mencuat sebagai simbol regenerasi kepemimpinan di Kabupaten Bekasi. Usianya relatif muda, berasal dari lingkungan lokal, dan menapaki jalur politik daerah secara bertahap. Namun citra tersebut berubah drastis setelah Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Bekasi pada Kamis, 18 Desember 2025.

Berdasarkan keterangan dari KPK, Ade Kuswara Kunang diamankan bersama sejumlah pihak lain untuk menjalani pemeriksaan intensif. Hingga proses awal berjalan, lembaga antirasuah belum memaparkan secara rinci konstruksi perkara yang menjerat bupati termuda dalam sejarah Kabupaten Bekasi tersebut.

OTT KPK dan Dampaknya ke Pemerintahan Daerah

Dalam rangkaian OTT itu, penyidik KPK menyegel ruang kerja bupati serta kantor Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga. Langkah tersebut menjadi sinyal bahwa perkara menyentuh ranah kebijakan dan administrasi pemerintahan daerah.

Penyegelan ini berdampak langsung terhadap aktivitas birokrasi. Sejumlah agenda administratif terpaksa tertunda, sementara aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Bekasi dituntut bekerja lebih hati-hati. Dalam praktik pemerintahan daerah, penanganan hukum terhadap kepala daerah kerap berimbas pada perlambatan pengambilan keputusan strategis.

Ade Kuswara Kunang lahir pada 15 Agustus 1993 dan dilantik sebagai Bupati Bekasi pada Februari 2025 untuk masa jabatan 2025 sampai 2030. Saat pelantikan, usianya 31 tahun 6 bulan, menjadikannya bupati definitif termuda yang pernah memimpin daerah tersebut. Catatan ini menggeser rekor sebelumnya yang dipegang Neneng Hasanah Yasin.

Secara politik, Ade merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kariernya berawal dari DPRD Kabupaten Bekasi, di mana ia terpilih sebagai anggota legislatif periode 2019 hingga 2024 dan kembali mendapatkan mandat untuk periode berikutnya. Namun, sebelum masa jabatan kedua berjalan penuh, ia maju dalam Pilkada 2024 dan berhasil memenangkan kontestasi.

Dari sisi latar belakang, Ade tumbuh dan menempuh pendidikan di Cikarang Selatan. Ia menyelesaikan pendidikan tinggi di President University dan meraih gelar Sarjana Hukum pada 2016. Latar belakang akademik tersebut kerap menjadi modal saat ia berbicara mengenai tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik.

Pada awal masa jabatannya, Ade dikenal dengan sejumlah program bernuansa sosial, termasuk peningkatan insentif bagi guru mengaji serta pengurus RT dan RW. Program ini membangun citra kepemimpinan yang dekat dengan masyarakat akar rumput.

Namun, OTT KPK mengalihkan perhatian publik dari agenda sosial menuju isu integritas kekuasaan. Kasus ini menjadi pengingat bahwa regenerasi kepemimpinan tidak otomatis menjamin tata kelola bersih tanpa sistem pengawasan yang kuat. Hingga kini, KPK masih memiliki waktu sesuai ketentuan hukum untuk menentukan status hukum Ade Kuswara Kunang dan pihak-pihak lain yang terjaring.

Referensi: Radar Kudus