Diaspora Indonesia Keluhkan Bantuan Kemanusiaan dari luar Negeri untuk Bencana Sumatera Kena Pajak


Ilustrasi distribusi bantuan di Bener Meriah, Aceh, Kamis (4/12). Warga Diaspora Indonesia keluhkan pajak pada bantuan kemanusiaan dari luar negeri untuk bencana Sumatera. (CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP)

JawaPos.com - Warga diaspora Indonesia yang tinggal di berbagai negara telah menyuarakan kekecewaan atas kebijakan pemerintah terkait pengiriman bantuan ke daerah-daerah yang terkena bencana di Sumatera.

Sebab, bantuan kemanusiaan yang dikirim dari luar negeri dikabarkan masih dikenakan pajak impor.

Alasannya, bantuan tersebut diklasifikasikan sebagai barang impor. Bahkan, saat pengiriman tersebut ditujukan untuk upaya bantuan darurat.

Hal ini dirasakan oleh Diaspora Indonesia yang menetap di Singapura. salah satub diaspora bernama Fika mengatakan bahwa bantuan yang dikirim dari luar Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah.

"Apabila ada donasi dari diaspora dan bencana banjir Sumatera belum ditetapkan sebagai bencana nasional, maka bantuan akan dikenakan pajak," tulisnya pada unggahan Instagramnya, @ffawzia07.

Pengenaan pajak untuk pengiriman bantuan korban banjir Sumatera juga telah membatasi inisiatif para diaspora. Hingga kini, diaspora hanya bisa membantu dengan cara berdonasi uang untuk para korban.

Pernyataan ini juga turut diunggah oleh akun Instagram @visualinspirasi. Disebutkan, kebijakan ini telah menciptakan hambatan signifikan bagi komunitas diaspora yang ingin membantu.

Fika menjelaskan bahwa prosedur perpajakan dan bea cukai seringkali memperlambat kedatangan bantuan penting, sehingga menyulitkan bantuan untuk mencapai korban tepat waktu.

Akibatnya, banyak warga Indonesia di luar negeri merasa patah semangat, meskipun mereka bersedia berkontribusi dengan cepat ketika terjadi bencana.

Dalam kondisi darurat yang menuntut respons cepat, kendala administratif semacam ini justru memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana keberpihakan negara terhadap gerakan kemanusiaan yang lahir dari masyarakat.

Komunitas diaspora menilai bantuan untuk penanganan bencana semestinya tidak disamakan dengan aktivitas impor yang bersifat bisnis.

Karena itu, mereka mendesak pemerintah agar menghadirkan kebijakan khusus, seperti pembebasan pajak, penyederhanaan proses kepabeanan, atau jalur darurat bagi pengiriman bantuan kemanusiaan

Mereka meyakini, dengan meniadakan berbagai hambatan tersebut, dukungan dan kepedulian warga Indonesia di luar negeri dapat tersalurkan dengan lebih efektif, sehingga bantuan dapat tiba tepat waktu kepada para korban yang membutuhkan.


https://www.jawapos.com/nasional/016...era-kena-pajak


Wagub Aceh Minta Bantuan Banjir Tak Ditahan, Helikopter Disiagakan untuk Wilayah Terisolir

mm Redaksi


Wakil Gubnernur Aceh, Fadhlullah, SE melakukan rapat secara virtual dengan Bupati Walikota di daerah yang terdampak Banjir, di Pos Pendampingan Lanud SIM, Minggu (14/12/2025). Foto: Dok. Istimewa

Wakil Gubnernur Aceh, Fadhlullah, SE melakukan rapat secara virtual dengan Bupati Walikota di daerah yang terdampak Banjir, di Pos Pendampingan Lanud SIM, Minggu (14/12/2025). Foto: Dok. Istimewa

Banda Aceh — Pemerintah Aceh menegaskan agar seluruh bantuan banjir segera disalurkan ke masyarakat tanpa ditahan di gudang. Penegasan itu disampaikan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, dalam rapat penanganan banjir yang digelar di Pos Pendamping Nasional Lanud Sultan Iskandar Muda, Minggu (14/12/2025).

Rapat tersebut diikuti secara virtual oleh para bupati dan wali kota dari daerah terdampak banjir di Aceh.

“Kita ingin permudah distribusi, terutama ke daerah dan pelosok yang belum menerima sembako,” tegas Fadhlullah.

Ia menyebut sejumlah wilayah yang masih membutuhkan percepatan distribusi bantuan, di antaranya Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Tamiang, Gayo Lues, Aceh Utara, serta wilayah pedalaman Aceh Timur. Fadhlullah meminta masukan dari daerah agar ketersediaan logistik di Lhokseumawe bisa segera didorong ke wilayah-wilayah tersebut.

Secara khusus, Wagub menekankan agar tidak ada lagi bantuan yang ditumpuk atau ditahan.

Pemerintah Aceh juga menyiagakan helikopter untuk menyalurkan bantuan melalui udara ke wilayah yang terisolir. Fadhlullah menegaskan tidak boleh ada warga yang luput dari bantuan, terutama di daerah yang terputus akses darat.

“Masyarakat di wilayah terisolir jangan lagi ada yang tidak dapat bantuan,” kata dia.

Dalam rapat tersebut, para kepala daerah menyampaikan kondisi terkini di lapangan. Bupati Bener Meriah, Tagore Abu Bakar, melaporkan bahwa enam kecamatan di wilayahnya masih terkurung dan belum bisa dilewati oleh jalur darat.

“Enam kecamatan masih terkurung. Bantuan hanya bisa masuk lewat udara. Tapi kami masih kuat di sini,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPBD Aceh Timur menyampaikan kebutuhan mendesak bagi pengungsi, mulai dari tenda ukuran 4×6 meter, tandon air, kelambu, hingga matras. Ia juga menyebut masih banyak warga yang terpaksa tidur di pinggir jalan akibat banjir.

Selain itu, Aceh Timur membutuhkan genset dan perangkat komunikasi satelit seperti Starlink agar kepala daerah dapat berkomunikasi dengan seluruh kecamatan yang terdampak.

Rapat tersebut menegaskan fokus Pemerintah Aceh pada percepatan distribusi, pemerataan bantuan, serta penanganan wilayah-wilayah yang hingga kini masih terisolasi akibat bencana banjir. []

https://www.noa.co.id/wagub-aceh-min...yah-terisolir/

Kolonel Ali Imran Bantah TNI Merampas Bantuan di Aceh

Senin, 15 Desember 2025 – 07:17 WIB
Kolonel Ali Imran Bantah TNI Merampas Bantuan di Aceh - JPNN.COM
Warga menjemput bantuan yang didistribusikan personel TNI di daerah yang terkena banjir di Bener Meriah, Aceh. Foto: Chaideer Mahyuddin/AFP
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp
jpnn.com - ACEH - Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa Kolonel Inf Ali Imran membantah tuduhan soal perampasan bantuan banjir bandang oleh prajurit TNI.

Kolonel Ali menegaskan pihaknya justru mengamankan bantuan tersebut untuk didistribusikan kepada masyarakat terdampak.

“Saya Danrem 011/Lilawangsa, Kolonel Ali Imran, membantah keras atas tuduhan kepada anggota TNI, merampas bantuan yang ada. Itu salah itu," kata Kolonel Ali Imran di Lhokseumawe, Aceh, Minggu (14/12).

Kolonel Ali menjelaskan bahwa anggota TNI melaksanakan perintah dari atasan, termasuk dari Menko Polkam dan BNPB agar mengamankan logistik yang turun dari pelabuhan dan dibawa ke Korem sebagai Posko Bencana yang telah ditetapkan oleh BNPB.

“TNI hanya menjalankan tugas membantu mengangkat bantuan dari pelabuhan ke posko terpadu yang dipimpin oleh BNPB, kemudian bantuan ini akan didistribusikan ke wilayah-wilayah,” ujarnya.

Putra asli Aceh ini mengatakan, sistem pengambilan bantuan tercatat, baik barang masuk maupun keluar, apalagi proses ini turut didampingi keuchik (kepala desa), Camat, Babinsa dan Babinkamtibmas.

“Jangan sampai terjadi ada desa yang tidak mendapatkan bantuan, misal, ada desa yang mengaku belum dapat bantuan, tetapi setelah dicek, ternyata sudah berulang kali dapat, sedangkan masih ada desa lain yang belum dapat bantuan, jadi kita atur dengan jelas,” ujarnya.

Dirinya juga mengaku sejak terjadi bencana alam di Aceh, pihaknya terus berupaya untuk membantu kesulitan masyarakat. Bahkan sampai saat ini, para prajuritnya terus berjuang dan berupaya keras membantu penanggulangan pascabencana Aceh hingga menuju pemulihan.

“Ya, tidak ada niat kami untuk merampas, saya sudah tiga minggu jungkir balik nih, saya orang Aceh, tidak mungkinlah, saya mau merampas bantuan untuk masyarakat saya sendiri,” katanya. (antara/jpnn)

https://m.jpnn.com/news/kolonel-ali-...di-aceh?page=2

Masalah bantuan dari luar negeri dan bantuan tertumpuk termasuk tunduhan TNI merampas bantuan

Tapi sebenarnya saya lebih setuju kalau bantuan diaspora dikirim lewat uang ke organisasi nirlaba dan sebagainya yang bergerak di area bencana agar uang dari diaspora dibelanjakan dalam negeri.