Era pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi, begitu gencar membangun jalan tol, tanpa studi kelayakan yang jelas. Alhasil, banyak tol sepi yang membuat pengelolanya tekor besar.

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengatakan, kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah. "Kami tengah mendorong integrasi infrastruktur melalui pendekatan koridor logistik nasional,” kata Menteri Dody di Jakarta, dikutip Sabtu (8/11/2025).

Informasi saja, Kementerian PU mencatat, terdapat 21 ruas jalan tol di Indonesia yang tingkat trafiknya cukup rendah. Angkanya di bawah 50 persen dari asumsi dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) per 2024.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS), MM Gibran Sesunan, menilai, banyaknya tol yang sepi, karena studi kelayakan yang terlalu optimistis dan kurang realistis, terhadap kondisi ekonomi serta pola mobilitas masyarakat.

“Optimisme yang berlebihan membuat proyeksi lalu lintas dalam studi kelayakan tidak sesuai dengan kenyataan. Akibatnya, banyak proyek yang akhirnya merugi dan sulit memenuhi standar pelayanan minimum,” ujar Gibran, Jakarta, Sabtu (8/11/2025).

Ia menambahkan, pendekatan yang digunakan selama ini, terlalu fokus kepada aspek pembangunan fisik, tanpa mempertimbangkan integrasi wilayah secara menyeluruh.

Alhasil, banyak jalan tol yang dibangun tidak terhubung langsung dengan kawasan industri, pelabuhan atau pusat ekonomi di daerah terdekat.

“Tanpa integrasi wilayah dan kebijakan pentarifan yang berpihak pada pengguna, pembangunan tol hanya menjadi monumen beton,” tegasnya.

Tarif tol memberatkan, logistik terdampak Selain perencanaan, tingginya tarif tol juga disebut menjadi penghambat utama.

Gibran mencontohkan, tarif kendaraan golongan 1 di Tol Manado–Bitung mencapai Rp1.200 per kilometer, angka yang dinilai terlalu tinggi bagi pelaku sektor logistik dan transportasi barang.

Kondisi serupa juga terjadi pada beberapa ruas lain, seperti Tol Bengkulu-Taba Penanjung, Krian-Legundi-Bunder-Manyar, dan Kanci-Pejagan, yang dilaporkan sepi pengguna.

Padahal, kata dia, sebagian besar jalan tol dibangun dengan orientasi mendukung arus distribusi logistik nasional. Agar biaya logistik bisa murah yang mendorong munculnya sentra ekonomi baru. “Kalau biaya melintas di jalan tol, sangat mahal ketimbang jalur alternatif, tentunya, pelaku logistik memilih alternatif,” kata Gibran.

Minimnya pengguna pada puluhan ruas tol ini dinilai menunjukkan lemahnya koordinasi dan pengawasan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) di bawah Kementerian PU.

Hingga kini, belum terlihat langkah konkret untuk menurunkan tarif atau meninjau ulang model bisnis tol yang gagal menarik minat masyarakat.

“Masalah rendahnya trafik ini bisa menjadi ‘bom waktu’ bagi keuangan proyek tol. Kegagalan pengembalian investasi akan menghambat pengembangan proyek baru, bahkan menekan pertumbuhan ekonomi,” ujar Gibran.

https://www.inilah.com/dibangun-era-...-monumen-beton


Jalan tol nggak membantu logistik. Cuma ramai pas musim mudik dan liburan.

Supir2 truk lebih milih lewat jalan biasa gratis.
Mereka lebih milih kantongin uang tol buat jajan..