Jokowi mengatakan penyelesaian permasalahan yang ada di Keraton Surakarta menjadi kewenangan internal keraton dan pemerintah.
6 November 2025 | 18.21 WIB

Mantan Presiden, Joko Widodo, menanggapi adanya usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Soeharto dan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Kamis, 6 November 2025. TEMPO/Septhia Ryanthie
MANTAN Presiden Joko Widodo menanggapi ihwal penerus Raja Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat pasca mangkatnya Sri Susuhunan Pakubuwono XIII (PB XIII).

Sebagaimana diketahui, pada momen menjelang pemberangkatan jenazah PB XIII ke Imogiri, Bantul, Yogyakarta untuk dimakamkan, Rabu, 5 November 2025, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom (KGPA) Hamangkunegoro Sudibya Rajaputra Narendra Mataram atau KGPA Hamangkunegoro Purboyo mengucapkan ikrar kesetiaan dan menjalankan amanat menhadi penerus PB XIII sebagai PB XIV.

Namun, di sisi lain, salah satu adik PB XIII, yang juga selaku Maha-Menteri Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Kangjeng Gusti Panembahan Agung Tedjowulan, menyatakan bahwa telah terjadi kekosongan kekuasaan karaton sejak Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan Pakubuwono XIII (PB XIII) wafat pada Ahad, 2 November 2025. Namun, terlalu dini untuk menyatakan siapa pemegang tahta berikutnya.

Tedjowulan menyatakan jika berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (SKep Mendagri) Nomor 430 yang mengatur tata kelola Keraton Surakarta, Tedjowulan ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) atau carateker Keraton Surakarta.

Dimintai tanggapan terkait hal itu, Jokowi menyebut itu adalah masalah internal Keraton Surakarta dan adat mereka.

“Ya, itu masalah internal (suksesi PB XIV) keraton. Kita menghargai keluarga besar keraton dan juga adat istiadat yang ada,” ujar Jokowi di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Kamis, 6 November 2025.

Soal pertemuannya dengan KGPH Tedjowulan yang merupakan Maha-Menteri Keraton Surakarta pada saat melepas jenazah PB XIII di Loji Gandrung, Jokowi mengungkapkan tidak ada pembicaraan terkait itu. Ia kembali menegaskan bahwa persoalan suksesi adalah urusan internal Keraton Surakarta.

‘Itu sekali lagi urusan internal keraton," ucap dia.

Menurut Jokowi, sangat penting agar semua pihak menjaga kerukunan. Berkaitan dengan upaya menyelesaikan permasalahan yang ada di keraton, menurutnya menjadi kewenangan internal keraton dan pemerintah.

"Yang paling penting kita semua bisa menjaga kerukunan masalahnya bisa terselesaikan,” kata Jokowi.

Ditanya tentang PB XIII, Jokowi mengingatnya sebagai sosok pribadi yang sangat bijaksana.

“(PB XIII) Sosok yang sangat bijaksana,” ucap dia.

https://www.tempo.co/politik/jokowi-...ternal-2087073
. Semoga nggak ribut biar nggak mesti dimediasi sama Wali Kota Surakarta atau Gubernur atau Mantan Presiden