Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan optimisme pemerintah untuk mencapai kedaulatan energi. Ia memastikan bahwa pada tahun 2026, Indonesia tidak lagi melakukan impor solar, seiring dengan rencana beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan.

"RDMP kilang kita yang di Balikpapan insyaallah 10 November ini akan kita resmikan. Kalau kita dorong B50 lagi untuk ke depan, berpotensi untuk supply kita bisa terjadi lebih terhadap solar, dan bisa kita ekspor," ujarnya dalam siaran pers dikutip Selasa (4/11/2025).

Hal itu disampaikan Bahlil setelah melaporkan hasil rangkaian kunjungan kerja ke beberapa daerah, termasuk wilayah Sulawesi kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/11). Laporan tersebut juga mencakup progres program listrik desa, produksi minyak nasional, serta kesiapan menuju kedaulatan energi.

"Saya melapor kepada Bapak Presiden, dipanggil. Saya memberikan laporan karena beberapa hari saya melakukan kunjungan kerja di daerah, di Sulawesi, di Sultra, di Sulut, kemudian beberapa daerah lain, khususnya berbicara tentang realisasi daripada listrik desa," ujar Bahlil.

Bahlil menyampaikan bahwa program listrik desa juga menjadi salah satu perhatian utama Prabowo. Pemerintah menargetkan seluruh wilayah di Indonesia sudah teraliri listrik paling lambat pada 2030 mendatang.

"Sesuai arahan Bapak Presiden, untuk listrik desa 2029-2030 dari 5.700 desa dan 4.400 dusun, itu harus selesai semua," kata Bahlil.

Guna mewujudkan target tersebut, Kementerian ESDM tahun ini hingga 2029 mendatang akan mempercepat penyediaan akses listrik melalu program listrik desa ini di 10.068 lokasi untuk menjangkau 1,28 juta calon pelanggan sementara pada 2025 ini akan diselesaikan penyediaan akses listrik di 1.285 lokasi untuk 77.616 pelanggan.

Selain melaporkan perkembangan proyek listrik desa, Bahlil juga menyampaikan capaian produksi minyak nasional (lifting). Hingga November 2025, produksi minyak harian Indonesia telah melampaui target yang ditetapkan dalam APBN, yakni 605.000 barel per hari.

Potensi peningkatan lifting juga dimungkinkan akan didapat melalui program perbaikan tata kelola sumur tua yang telah menginventarisis sebanyak 45.000 sumur untuk segera dikelola, khususnya kepada koperasi, UMKM, maupun kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah.

Bahlil turut melaporkan peningkatan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sektor energi. Dari target sekitar Rp260 triliun di tahun 2025, realisasi PNBP saat ini sudah mencapai sekitar 74-75 persen dari target.

Bahlil pun menegaskan bahwa seluruh program yang dijalankan merupakan tindak lanjut langsung dari instruksi Kepala Negara. "Ini kan semuanya perintah Bapak Presiden, yang perintahnya kita harus selesaikan dengan baik," katanya.