Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan meminta agar masalah utang yang menjerat proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh agar tidak dipolitisasi. Ia memastikan sudah mempelajari masalah tersebut dan akan segera menanganinya.

Hal ini disampaikan Prabowo ketika berpidato pada peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta Pusat, pada Senin (4/11/2025).

“Jadi jangan khawatir. Saya sudah sampaikan, saya sudah pelajari masalahnya. Indonesia sanggup, dan itu wajar semuanya. Jangan dipolitisasi, jangan kita menari di gendangnya orang. Mungkin ada pihak-pihak yang enggak tahu dari mana yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat,” kata Prabowo.

Prabowo menjelaskan Indonesia memiliki kemampuan finansial yang kuat. Pemerintah pun memastikan tidak akan lengah terhadap potensi kebocoran anggaran.

“Jadi tenang-tenang aja, bangsa kita kuat, kaya, yang penting pemerintah sekarang tidak boleh lengah, tidak boleh dibohongi dan membiarkan orang yang mencuri kekayaan negara,” ujarnya.

“Saya tidak akan ragu, bersama tim saya kita buktikan kita akan menghemat, menyelamatkan, mencari semua sumber kekayaan dan kelola dan kembalikan ke rakyat,” ungkap Prabowo menambahkan.

Sebelumnya, Analis politik dan sosial dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai adanya dugaan mark up dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh, dapat menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperbaiki citra lembaganya di mata publik.

"Kalau KPK mau lurus. Ini momentum KPK untuk menunjukkan dirinya bahwa KPK punya integritas, KPK profesional untuk menyelesaikan perkara ini," kata Ubedilah dalam Podcast Inilah 'Jurnalisik' di Jakarta, dikutip Selasa (3/11/2025).

"Jadi ini momentum bagi KPK kalau serius untuk memberantas korupsi, kalau tidak KPK-nya habis, maksud saya itu akan memperburuk citra KPK, karena ini sudah menjadi isu publik," sambung dia.

Ubedilah menekankan, KPK seharusnya proaktif menginvestigasi dan menyelidiki kasus ini, bukan justru menunggu laporan. Apalagi KPK digaji dari pajak rakyat.

Beberapa hal yang dapat menjadi bahan penyelidikan bagi KPK, misalnya terkait pembengkakan biaya proyek Whoosh hingga Rp20 triliun. Kemudian adanya perubahan Perpres Nomor 107 Tahun 2015 menjadi Pepres 93 Tahun 2021 yang memperbolehkan APBN digunakan untuk membiayai Whoosh.

"Mengapa perjanjian awal dengan China dilanggar, kenapa China juga melanggar itu, kenapa pemerintah mau. Jadi ini kan semacam ada instrumen peraturan, instrumen negara yang menjadi payung dari dugaan praktik korupsi itu," tegasnya.

https://www.inilah.com/prabowo-minta...-kuat-dan-kaya

Kesan nya Prabowo membabi buta bela jokowi.

Ada apa..
Apa yg sebenarnya terjadi?