Puluhan Ribu Yahudi Ortodoks Demo Netanyahu Tolak Wajib Militer

Puluhan ribu penganut Yahudi ultra-Ortodoksturun ke jalan di Yerusalem, wilayah Palestina yang diduduki Israel, untuk memprotes kebijakan wajib militer yang diberlakukan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Selama bertahun-tahun, Israel dikenal memiliki sistem wajib militer paling ketat di dunia. Namun umat Yahudi ultra-Ortodoks sebelumnya mendapat pengecualian khusus, sehingga mereka tidak diwajibkan mengikuti dinas militer seperti warga lainnya.

Kebijakan tersebut berubah sejak agresi Israel ke Jalur Gaza pada Oktober 2023. Menurut laporan media lokal, pemerintah Tel Aviv kini mewajibkan kalangan ultra-Ortodoks ikut serta dalam dinas militer, langkah yang memicu protes besar dan menambah tekanan terhadap pemerintahan Netanyahu.

Ribuan Demonstran Padati Yerusalem

Berdasarkan laporan dari Reuters, sekitar 20 ribu pria berpakaian hitam khas Yahudi Ortodoks memadati jalan utama menuju pintu masuk Yerusalem. Aksi tersebut menyebabkan kemacetan parah dan memblokir sejumlah akses kendaraan di kota itu.

Seluruh demonstran menuntut Netanyahu membatalkan kebijakan wajib militer bagi komunitas mereka. "Saat ini, orang-orang yang menolak ikut wajib militer akan dijebloskan ke penjara militer," kata Shmuel Orbach, salah satu peserta aksi protes.

"Itu tidak terlalu buruk. Tapi kita adalah negara Yahudi. Anda tidak bisa memerangi agama Yahudi di negara Yahudi. Itu tidak akan berhasil," ujar Orbach menambahkan seperti dikutip dari Reuters.

Selama ini, kalangan ultra-Ortodoks menilai kewajiban militer bertentangan dengan ajaran agama mereka. Sebagian besar dari mereka memilih fokus pada pendidikan agama di yeshiva (lembaga studi keagamaan Yahudi).

Ketegangan Politik dan Publik

Kebijakan baru tersebut memunculkan ketegangan sosial dan politik di Israel. Banyak warga non-Ortodoks menilai pengecualian sebelumnya tidak adil karena hanya mereka yang menanggung beban pertahanan negara.

Menurut analis politik setempat, Netanyahu berada di posisi sulit. Di satu sisi, pemerintah membutuhkan lebih banyak pasukan karena agresi yang terus meluas di Gaza, Lebanon, Suriah, Yaman, dan Iran. Di sisi lain, komunitas ultra-Ortodoks merupakan salah satu basis politik penting yang menopang koalisi pemerintahannya.

Kemarahan publik juga meningkat seiring meningkatnya jumlah korban jiwa di pihak militer Israel, terutama sejak serangan ke Jalur Gaza pada 2023. Kondisi ini menambah tekanan terhadap pemerintah untuk meningkatkan mobilisasi militer.

Sejumlah pengamat menilai, jika Netanyahu tidak segera merespons tuntutan ini, gelombang protes berpotensi meluas dan mengguncang stabilitas politik Israel.

Referensi: TrenMedia.co.id