Sidak Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi ke pabrik air minum dalam kemasan (AMDK) Aqua di Subang berbuntut panjang.

Dalam kunjungan itu, Dedi menemukan dugaan adanya aliran dana dari Aqua ke dua perusahaan daerah, yaitu PDAM Tirta Rangga Subang dan Perum Jasa Tirta (PJT) II, yang kini akan dievaluasi olehnya.

Adanya aliran dana tersebut terungkap saat Dedi berusaha mencari solusi agar masyarakat sekitar pabrik Aqua mendapat akses air bersih.

Seorang karyawan Aqua menjelaskan bahwa perusahaan harus membayar ke PDAM jika menggunakan air buangan yang dialirkan ke sungai.

“Air yang dibuangin kalau misal digunakan ada meternya lagi bayar lagi ke PDAM,” ujar karyawan Aqua, dikutip dari video YouTube Kang Dedi Mulyadi (KDM).

Mendengar penjelasan itu, Dedi langsung bertanya, “Kenapa harus bayar ke PDAM?.”

Karyawan menjawab, “Karena dari kita kan pajaknya masuknya ke PDAM.”

Loading video
Dedi kemudian menegaskan kembali, “Ini kan bukan air PDAM, kenapa bayarnya harus ke PDAM?”

Karyawan Aqua juga mengungkapkan bahwa pihaknya melakukan pembayaran ke tiga instansi.

“Aqua bayarnya ke tiga tempat, ke Bapenda, ada juga pembayaran ke PDAM. Kalau secara detail latar belakangnya kurang tahu, hanya saat ini bayar ke tiga tempat, satu lagi ke PJT,” jelasnya.

Mendengar hal itu, Dedi semakin heran karena Aqua diketahui menggunakan sumber air tanah dengan izin resmi atau SIPA (Surat Izin Pengusahaan Air Tanah), bukan air sungai.

“Kenapa harus bayar ke PJT? Kan bayar ke PJT kalau air sungai, kalau mata air ngapain bayar ke PJT? Peran PJT apa di sini?,” tanya Dedi.

Dalam kesempatan berbeda, Dedi memanggil pihak Aqua dan PDAM Tirta Rangga Subang untuk klarifikasi. Dalam pertemuan itu, ia mempertanyakan status pembayaran air curah senilai Rp600 juta yang dilakukan oleh Aqua kepada PDAM Subang.

Menurut pengakuan perwakilan Aqua, air yang mereka gunakan berasal dari sumur dan SIPA milik mereka sendiri, bukan dari pipa PDAM. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar terkait dasar pembayaran tersebut.

Direktur Utama PDAM Tirta Rangga Subang, Lukman, kemudian menjelaskan bahwa kerja sama ini memiliki latar belakang historis.

Awal mula pada tahun 1994, PDAM sudah memiliki izin SIPA di lokasi mata air dan sudah duluan di sana beroperasi punya izin SIPA. Kemudian pihak Aqua mengajak kerja sama. Awalnya diusulkan sharing saham, namun hal itu sulit dilakukan. Akhirnya, disepakati penjualan air curah dari Aqua kepada PDAM melalui kesepakatan yang diatur dalam MoU,” kata Lukman.

Namun Dedi kembali menegaskan pertanyaannya. “Pipa mana yang dari PDAM dikirim ke Aqua?” tanya Dedi.

Pertanyaan itu dijawab langsung oleh perwakilan Aqua, “Tidak ada.”

Lukman menjelaskan lebih lanjut bahwa Aqua berstatus sebagai pelanggan industri dan membayar rata-rata Rp600 juta per bulan langsung ke rekening PDAM.

“Pembayaran ini terkait dengan izin SIPA yang dikuasai PDAM. Selain itu, dari penerimaan tersebut, PDAM menyisihkan 5% atau sekitar Rp20 juta per bulan untuk pemerintah desa,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan Aqua yang hadir menegaskan bahwa perusahaan menggunakan sumber air milik sendiri dengan izin SIPA, bukan layanan air bersih PDAM.

Hal ini semakin memperkuat kebingungan Dedi. “Kan logikanya PDAM bayar, Ibu bayar ke PT Aqua, bayar ke PDAM Subang Rp600 juta, karena PT Aqua sebagai pelanggan air bersihnya PDAM. Lha, terus sekarang pertanyaannya adalah pipa mana yang dari PDAM dikirim ke Aqua?,” cecar Dedi Mulyadi.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini akan mengevaluasi sistem pembayaran dan kerja sama antara Aqua, PDAM, serta PJT II. Dedi menegaskan pentingnya transparansi dan kejelasan dasar hukum dalam setiap bentuk kerja sama pengelolaan air.

https://suara.com/news/2025/10/30/12...r-bulan?page=2

Sementara warga sekitar kesulitan air mandi aja pakai air sawah