Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, mengisyaratkan adanya kemungkinan organisasi relawan pendukung Presiden Joko Widodo itu akan bertransformasi menjadi partai politik. Kepastian mengenai langkah besar tersebut akan diumumkan dalam Kongres III Projo yang dijadwalkan berlangsung pada 1–2 November 2025 di Hotel Sahid Jaya, Jakarta.

“Keputusan kongres itu keputusan tertinggi organisasi. Sehingga apa pun langkah-langkah organisasi dilakukan itu adalah keputusan Kongres III Projo. Kita tunggu aja dinamikanya,” kata Budi Arie dalam jumpa pers di Kantor DPP Projo, Rabu (29/10/2025).

Budi menambahkan, kongres tersebut akan menjadi momentum penting bagi Projo untuk menentukan arah baru organisasi setelah lebih dari satu dekade aktif sebagai kekuatan relawan politik. Forum ini akan diikuti oleh perwakilan dari 35 provinsi dan 479 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, menjadikannya sebagai ajang konsolidasi nasional terbesar bagi relawan pendukung Jokowi.

“Kalau dijawab sekarang kurang seru dong. Tunggu aja nanti Jumat, Sabtu kan udah kelihatan tuh, suara-suara dari daerah seperti apa,” ujar Budi Arie.

Ia juga menegaskan bahwa apa pun keputusan kongres nanti, seluruhnya akan didasarkan pada semangat kebersamaan dan pengabdian kepada rakyat, sebagaimana tema besar yang diusung dalam kongres kali ini, yakni “Selalu Setia di Garis Rakyat.”

Meski kini tidak lagi berada di kabinet, Budi memastikan Projo tetap konsisten mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, dukungan itu merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan politik organisasi terhadap pemerintahan yang sejak awal turut mereka dukung melalui gerakan Musyawarah Rakyat (Musra).

“Projo itu pendukung awal pemerintahan ini, terutama pemerintahan Pak Prabowo–Gibran. Karena kita yang merancang, kita yang mendukung sejak awal lewat Musra yang hampir satu tahun itu. Jadi masa pemerintah yang kami dukung dari awal,” kata Budi Arie.

Namun, dukungan itu bukan berarti tanpa kritik. Menurut Budi Arie, Projo tetap akan memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik dan sesuai dengan aspirasi rakyat. “Soal evaluasi dan kritik tentu banyak hal yang harus kita sampaikan untuk perbaikan, untuk kritik, untuk membuat pemerintahan ini berjalan dengan baik,” katanya.

Ia juga menilai seluruh program yang dijalankan pemerintah saat ini berpihak kepada rakyat dan perlu terus dikawal hingga mencapai hasil maksimal. “Harus diakui semua program pemerintah ini sangat mulia, sangat baik, dan berpihak kepada rakyat. Karena itulah makanya temanya adalah Selalu Setia di Garis Rakyat,” katanya.