Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi saat menjajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh sebelum diresmikan. (Foto: BPMI Setpres)


Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara membantah pernyataan mantan Presiden Jokowi yang menyebut proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Kereta Whoosh adalah investasi sosial.

"Jadi salah kalau menyebut Kereta Whoosh itu investasi sosial. Yang betul, Whoosh itu adalah beban negara," tegas Bhima di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Selanjutnya Bhima menyebut adanya bias jika menyebut Kereta Whoosh adalah investasi sosial.

Karena, Kereta Whoosh yang dikelola PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) punya pasar kelompok menengah ke atas. Jangan pernah berharap kaum yang penghasilannya pas-pasan bakal naik Kereta Whoosh untuk perjalanan dari Jakarta menuju Bandung atau sebaliknya.

"Beda dengan MRT, commuter line atau TransJakarta yang jelas-jelas untuk kelas menengah ke bawah. Ketika ada dana besar untuk membangun moda transportasi untuk menengah ke bawah, itu baru investasi sosial. Masih banyak lho daerah yang belum memiliki transportasi publik yang mumpuni. DIY, misalnya," ungkap Bhima.

Sehingga, lanjut Bhima, jangan salah mengartikan investasi sosial jika memang tak paham. Atau malah menjadikan narasi itu sebagai pembenaran. Faktanya, Kereta Whoosh menelan dana investasi US$7,27 miliar. Sebesar 75 persen dari nilai investasi itu berasal dari utang, bunganya 2 persen per tahun.

"Jika biaya Kereta Whoosh atau bunga utangnya bisa digeser untuk membangun transportasi publik di daerah, khusus untuk menengah ke bawah, baru itu namanya investasi sosial. Tapi, bukan Kereta Whoosh, ya," tandasnya.

Sebelumnya, mantan Presiden Jokowi menyebut proyek KCJB atau Kereta Whoosh direalisasikan bangun bukan untuk mencari keuntungan, namun sebagai investasi sosial.

Selanjutnya, dia menyebut, pembangunan dan operasional Kereta Whoosh berawal dari masalah kemacetan yang melanda Jabodetabek dan Bandung, selama 20 hingga 40 tahun terakhir.

“Dari kemacetan, negara rugi secara hitung-hitungan. Kalau di Jakarta sekitar Rp65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung, di atas Rp100 triliun per tahun,” ujar Jokowi di Mangkubumen, Banjarsari, Kota Solo, pada Senin (27/10/2025).

Atas kemacetan itu, lanjut Jokowi, menimbulkan kerugian ekonomi yang menjadi pendorong utama pemerintah dalam membangun berbagai moda transportasi massal, seperti KRL, MRT, LRT, Kereta Bandara, hingga Whoosh.

“Tujuannya agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal sehingga kerugian akibat kemacetan dapat ditekan,” jelas Jokowi.

Dia menegaskan, prinsip dasar pembangunan transportasi massal bukan untuk mencari laba, melainkan untuk memberikan layanan publik.

“Prinsip dasar transportasi massal itu layanan publik, bukan mencari laba. Jadi, transportasi umum tidak diukur dari keuntungan finansial, tetapi dari keuntungan sosial,” tegasnya.

Naga-naganya, penjelasan Bhima lebih masuk akal. Kini, proyek Kereta Whoosh meninggalkan beban utang 75 persen dari total investasi sebesar US$7,27 triliun. Bisa jadi, negara harus turun tangan menalanginya.

Itu belum termasuk bunga utang Rp2 triliun, harus dibayar perusahaan pelat merah (BUMN). Jika BUMN itu mengalami kesulitan keuangan di kemudian hari, negara juga yang harus menanggung. Lagi-lagi beban negara.
https://www.inilah.com/bantah-jokowi...i-beban-negara


Whoosh hemat Waktu ke Bandung sebelumnya paling cepat 3.5 jam lewat kereta atau mobil. Itupun kalau nggak macet di Bekasi atau Bandung.
Dari Halim ke Padalarang 30 menit dengan tambahan Waktu ke Stasiun Bandung 20 menit kurang.