Jakarta - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mendukung 40 nama calon pahlawan nasional yang diusulkan oleh Kementerian Sosial ke Dewan Pakar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Satu di antara 40 nama itu adalah Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto.

“Saya mendukung," kata Hidayat di Kompleks Majelis Permusyawaratan Rakyat, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 24 Oktober 2025. "Tentu itu sudah melalui tim pemberian gelar dan jasa. Tentu juga mereka sudah mempertimbangkan secara matang.”

Hidayat tidak mempersoalkan jika kelompok masyarakat sipil menentang pengusulan Soeharto menjadi pahlawan nasional. “Kalau saya sebagai pribadi, tentu saja kita sekarang bicara tidak lagi pada zaman itu,” kata Wakil Ketua MPR ini.

Saat ini PKS menjadi partai pendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Partai iini juga dua kali mengusung Soeharto sebagai calon presiden di pemilihan presiden 2014 dan 2019. Di pemilihan presiden 2024, PKS mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden, tapi ia kalah dari Prabowo. Seusai pemilihan presiden, PKS bergabung ke koalisi pendukung Prabowo.

Adapun Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menyerahkan 40 nama calon pahlawan nasional ke Ketua Dewan Pakar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Fadli Zon, pada Selasa 21 Oktober 2025. Di antara 40 orang itu terdapat nama Soeharto, Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid, dan Marsinah --aktivis buruh yang dibunuh di masa Orde Baru.

Masyarakat sipil menilai pengusulan nama Soeharto dan Marsinah secara bersamaan merupakan ironi. Sebab, Marsinah dibunuh di masa Soeharto berkuasa. Apalagi Marsinah diduga terbunuh akibat kebijakan pemerintah yang mliteristik, di antaranya memberikan kewenangan kepada militer untuk mengurusi masalah ketenagakerjaan dengan alasan menjaga stabilitas nasional.

Alasan lain, rentetan kejahatan kemanusiaan terjadi di masa pemerintahan Soeharto. Komisi Nasional dan Hak Asasi Manusia menetapkan delapan kasus dari banyak peristiwa kejahatan kemanusiaan di masa Orde Baru sebagai pelanggaran HAM berat. Antara lain, peristiwa pembantaian pada 1965-1967, pembunuhan masyarakat yang dituding sebagai dukun santet pada 1998-1999, serta penghilangan paksa aktivis pada 1998.

Menurut Hidayat Nur Wahid, publik sudah memahami ketokohan Soeharto, Marsinah, maupun Abdurrahman Wahid. Sehinga mereka tidak perlu saling dipertentangkan. “Kita tahu ketokohan Marsinah dalam konteks perjuangan keburuhan, Pak Harto dalam konteks membangun Indonesia, dan Gus Dur dalam konteks demokratisasi,” ujar Hidayat. “Saya kira saya bisa memahami kalau beliau-beliau dicalonkan sebagai pahlawan nasional.”

Menteri Sosial Syaifullah Yusuf memahami pro-kontra atas pengusulan nama Soeharto sebagai pahlawan nasional. Tapi ia memastikan semua nama yang diusulkan sudah memenuhi syarat formil.

Ketua Dewan Gelar yang juga Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan Dewan Gelar akan segera membahas usulan calon pahlawan nasional itu. Ia mengatakan penentuan pahlawan nasional biasanya dilakukan menjelang Hari Pahlawan, pada 10 November setiap tahunnya.

"Jadi, tentu sebelum 10 November kami akan menyampaikan hasil dari sidang Dewan Gelar kepada {residen,” kata Fadli Zon.

Politikus Partai Gerindra ini menegaskan, Presiden Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk memutuskan nama yang ditetapkan menjadi pahlawan nasional.

https://www.tempo.co/politik/politik...sional-2082943

Kerusuhan 1998