tirto.id - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mempertanyakan pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengenai dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap sebesar Rp234 triliun.


Pasalnya, kata Doli, pemda justru mengeluhkan kekurangan anggaran untuk melaksanakan program pembangunan. Hal ini akibat adanya pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.

“Informasi yang kami dapatkan dari Menteri Keuangan ini tentunya mengejutkan kami semua ya. Dan bahkan kalau tidak ada penjelasan lebih lanjut ya ini akan menimbulkan kebingungan ya karena itu menjadi kontradiktif kontra produktif,” kata Doli saat menghadiri agenda diskusi secara daring di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (23/10/2025).



“Di satu sisi disampaikan bahwa pemerintah daerah selama ini kekurangan anggaran ya tetapi ternyata kita mendapatkan informasi ada sekitar Rp234 triliun yang anggarannya itu mengendap,” imbuh Doli.



Dengan demikian, Doli menyebut temuan dana mengendap ini tentu mengejutkan seluruh pihak. Maka dari itu, diperlukannya penjelasan lebih rinci terkait dana mengendap tersebut.

Sehingga menurut Doli, persoalan tersebut perlu diduduki bersama oleh pemerintah pusat dan daerah untuk membicarakan hal itu lebih dalam. Sebab, temuan dana mengendap ini dinilai sebagai bukti bahwa tata kelola di tingkat daerah memang bermasalah.

“Anggaran itu kenapa kok bisa ada (tapi) tidak dipergunakan, sementara di satu sisi hampir seluruh kepala daerah mengatakan kekurangan anggaran dalam pengelolaan pemerintahannya,” ucapnya.

Dengan demikian, politikus Partai Golkar itu pun mengusulkan agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dapat memfasilitasi pertemuan Menkeu Purbaya dengan para kepala daerah. Menurutnya, hal itu supaya komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah lebih bagus.

“Oleh karena itu, saya menyarankan agar pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan mungkin dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri, harus kemudian duduk bersama dengan seluruh kepala daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota,” katanya.

“Agar memang bisa mendapatkan, atau mendudukkan persoalan ya, apa penyebab, sehingga memang jangan-jangan kepala daerahnya mungkin tidak tahu ada anggaran yang tidak terserap sebesar Rp234 triliun itu,” tambah Doli.

https://tirto.id/dpr-akan-minta-purb...p-rp234-t-hkjw