23 October 2025 13:00 PM

Para pengurus KNPB saat memberikan keterangan pers di Waena, Selasa (21/10). KNPB meminta dalam peperangan yang terjadi melawan TPNPB, TNI jangan lagi menggunakan bom. (KNPB For Cepos)
Dianggap Tak Ada Langkah Maju Selesaikan Masalah Papua

JAYAPURA – Mencermati dinamika yang terjadi belakangan ini khususnya di beberapa wilayah yang sedang terjadi konflik, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mengeluarkan pernyataan sikap. Melaui Juru Bicara Nasional KNPB Pusat Ogram Wanimbo beberapa hal ditekankan terutama yang berkaitan dengan penggunaan bom.

“Menyikapi siituasi Papua belakangan ini yang melibatkan TPNPB dan TNI-Polri dimana penggunaan senjata yang tidak seimbang antara kombatan TPNPB dan TNI-Polri adalah pelanggaran Hukum Humaniter Internasional ( HHI ). Penggunaan bom untuk menyerang sangat tidak seimbang sehingga pihaknya mendesak untuk tidak menggunakan bom,” ujar Ogram dalam rilisnya, Selasa (21/10).

Apalagi dampaknya bisa mengancam keselamatan warga sipil di wilayah konflik. “Pihak militer telah melanggar Konvensi Convention on Cluster Munitions (CCM) dan KNPB menekankan bahwa penggunaan bom tidak sebanding dengan perlawanan TPNPB,” katanya.

Menurutnya pasukan TNI saat ini terlibat perang tidak hanya meenggunakan senjata tetapi juga dengan berbagai cara melalui udara dengan pesawat tempur,drone dan menjatuhkan bom.

“KNPB mengutuk keras tindakan militersime Indonesia sebagai tindakan yang sangat brutal dan tidak manusiawi,” cecarnya.

Tak hanya itu, persoalan pengungsiaan di beberapa daerah juga disorot. Mulai dari wilayah Nduga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Maybrat Yahukimo, dan Teluk Bintuni. Para pengungsi ,sangat membutuhkan bantuan. Kemudian mensikapi dugaan penembakan terhadap 4 warga di Dogiyai pada 20 Oktober 2025 ini dianggap sudah di luar prosedur.

“Termasuk kejadian di Soanggama, Intan Jaya yang dimana 12 diantaranya adalah murni warga sipil,” klaimnya.

KNPB lantas meminta pihak internasional untuk mengintervensi atau mengirim tim investigasi langsung ke daerah-daerah konflik. Tak hanya itu, tewasnya seorang guru di Holuwon, Yahukimo juga menjadi catatan. Aparat diminta jangan menuduh siapapun tetapi mencari pelaku.

KNPB juga mengimbau kepada rakyat dari Sorong sampai Merauke agar jangan hanya melihat situasi baik-baik saja, tetapi ada yang sedang mengancam alam dan manusia orang Papua seutuhnya.

Ditambahkan Ketua Umum KNPB, Agus Kossay bahwa sitasi kemanusiaan adalah harus menjadi perhatian semua termasuk embaga-lembaga pemerhati kemanusiaan internasional dan lembaga yang ada untuk melihat situasi kemanusiaan di Papua.

“Karena akibat dari konflik bersenjata berdampak pada tindakan impunitas bagi para pelaku tanpa penyelesaian. Juga terhadap pengungsian yang berjumlah ribuan ada dimana-mana,” kata Agus.

Lalu terkait penyergapan yang dilakukan Satgas Habema Rajawali II dikatakan 12 diantaranya adalah warga sipil dan bukan TPN OPM.

“Atas kematian warga Sipil tidak boleh ada tindakan sewenang-wenang apalagi disampaikan tanpa investigasi yang benar dan mendalam,” imbuhnya. “Kami juga mendesak internasional agar lembaga yang berbicara kemanusiaan secara independen bisa melihat ini,” tambah Agus.

Yang berikut adalah Presiden Prabowo sudah memimpin satu tahun kepemimpinan , namun hari ini tidak ada langkah maju terhadap persolaan di Papua.

“Kita tidak bisa selesaikan persoalan Papua dengan pendekatan militer tapi bagaimana pendekatan humanis dan dialogis untuk menyelesaikan konflik di Papua.

“Orang Papua tidak membutuhkan pembangunan, jalan ataupun lainnya tetapi kami membutuhkan solusi damai untuk menyelesaikan persoalan di Papua, terutama KNPB selalu menyampaikan bahwa Referendum menjadi jalan damai untuk menyelesaikan konflik di Papua,” tutup Agus. (ade)

https://cenderawasihpos.jawapos.com/...tahan-prabowo/

kecam KNPB