Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat berpidato di Southeast Asia Summit for Prosperity and Sustainability di Universitas Stanford, Amerika Serikat, Selasa (20/5/2025). Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga penelitian Center for Economic and Law Studies atau Celios merilis hasil Evaluasi Kinerja Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran yang menilai pencapaian program, kepemimpinan, tata kelola anggaran, komunikasi kebijakan, dan penegakan hukum.

Evaluasi dilakukan melalui survei panel terhadap 120 jurnalis dari 60 media nasional serta survei publik terhadap 1.338 responden di seluruh Indonesia. Hasilnya menunjukkan rapor merah di hampir semua sektor.

Baca Juga:
Prabowo Kesal, Rakyat Kesulitan Minyak Goreng, Pengusaha Ekspor Sawit ke Luar Negeri

Prabowo Subianto mendapat nilai 3 dari 10, Gibran Rakabuming Raka 2 dari 10, Polri 2 dari 10, dan TNI 3 dari 10.

Sebanyak 56 persen publik menilai janji politik hanya sebagian kecil yang dijalankan, 43 persen menilai tidak ada yang berhasil sama sekali.

Elektabilitas Prabowo turun 34 persen akibat ketidaksesuaian antara janji dan kebijakan.

“Kinerja pemerintahan dinilai buruk oleh 72 persen responden (43 persen buruk dan 29 persen sangat buruk), sementara 80 persen menilai kebijakan tidak sesuai kebutuhan publik dan 64 persen menilai kualitas kepemimpinan rendah," unggah Celios dalam keterangan tertulisnya di webresmi mereka.

"Dalam tata kelola dan komunikasi kebijakan, 81 persen menilai pengelolaan anggaran tidak transparan dan 91 persen menilai komunikasi pemerintah buruk atau sangat buruk."

Baca Juga:
TKD Dipangkas, Kawasan Timur Indonesia Ibarat Sudah Jatuh Tertimpa Tangga, Lantas Dipukuli

Di bidang hukum, 75 persen publik menilai penegakan hukum makin tumpul dan 43 persen menilai pemberantasan korupsi tidak efektif.

Reformasi sektor keamanan dinilai belum berjalan, sementara Polri dan TNI dianggap masih bekerja dengan pendekatan represif.

Dalam bidang ekonomi, 84 persen responden menyebut pajak dan pungutan pemerintah memberatkan, dan 53 persen menilai stimulus serta bantuan ekonomi tidak membantu kebutuhan harian.

Ketimpangan antara kebijakan fiskal dan kondisi riil masyarakat semakin terasa, terutama bagi kelas menengah dan bawah.

Sebagian besar publik mendesak koreksi arah kebijakan. Sebanyak 96 persen mendukung reshuffle kabinet, 98 persen mendukung pemangkasan nomenklatur kementerian, dan 58 persen menilai koordinasi antar lembaga tidak serasi.

Baca Juga:
Kepala SMAN 11 Semarang Dinilai Belum Paham Aspek Pidana Kasus ‘Skandal Smanse’

Isu paling mendesak yang disorot publik ialah penciptaan lapangan kerja (23,5 persen) dan pengendalian harga kebutuhan pokok (22,4 persen).

Sementara untuk kinerja menteri di Kabinet Merah Putih, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berada di peringkat pertama, sedangkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menempati urutan paling buncit alias dinilai memiliki kinerja terburuk.

Celios melakukan dua survei berbeda untuk menilai para menteri dengan rentan waktu 30 September sampai 13 Oktober 2025.

Pada survei pertama, Celios menggunakan pendekatan pakar atau expert judgement dengan bertanya kepada 120 jurnalis dari 60 lembaga pers.

Sementara survei kedua, Celios bertanya kepada 1.338 responden masyarakat umum dari wilayah perkotaan dan perdesaan.

Baca Juga:
Wikipedia Mulai Sepi! AI dan TikTok Kini Jadi ‘Guru’ Baru Dunia Maya

AHY dalam survei pakar dan survei umum, mendapatkan nilai paling tinggi. Putra Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menempati urutan pertama.

AHY dalam survei pakar mendapatkan nilai 50, disusul Menteri Agama Nasaruddin Umar di posisi kedua dengan nilai 48, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof Abdul Mu'ti di posisi ketiga dengan nilai 44.

Di Survei umum posisi tidak berubah. AHY menempati posisi teratas sebagai menteri terbaik dengan 1.042 poin, disusul Nasaruddin Umar dengan 470 poin, dan Abdul Mu'ti dengan 227 poin.

Berbanding terbalik, dalam survei umum posisi terburuk ditempati Bahlil dan diikuti Natalius Pigai dengan skor -346 dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dengan poin -253.

Baca Juga:
Polisi Selidiki ASN yang Terlibat dalam Penggerebekan Pesta Gay di Surabaya

Sementara dalam survei pakar, Bahlil tetap menempati posisi terburuk, diikuti Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana yang mendapat skor -81 dari para jurnalis, lalu di peringkat ketiga ada Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dengan skor -79, diikuti Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan skor -56 dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon dengan skor -36.

Celios meminta responden memberi peringkat kepada tiga menteri terburuk dan tiga menteri terbaik.

Hasilnya mereka totalkan sebagai poin minus untuk menteri yang masuk peringkat terburuk dan poin plus untuk menteri terbaik.

Hasilnya, 1.338 responden umum memberikan nilai -1.320 untuk Bahlil.

Baca Juga:
Louis Van Gaal Gelar Jumpa Pers, tetapi Pengumumannya Bukan Soal Timnas Indonesia!

Artinya, hampir semua responden berpendapat Bahlil sebagai menteri dengan kinerja terburuk dalam satu tahun terakhir.

Sementara dari 120 responden dari kalangan jurnalis memberikan nilai -151 untuk Bahlil.

Penilaian ini menempati Bahlil diurutan pertama sebagai menteri dengan kinerja terburuk. (dil/jpnn)

Sumber:
Survei Celios: AHY Moncer, Prabowo Dapat Rapot Merah