Pernyataan sikap TPNPB itu dikeluarkan untuk menanggapi situasi dan kondisi di Papua saat ini.
15 Oktober 2025 | 21.28 WIB


Bahan peledak dan pesawat nirawak diduga milik TNI dalam serangan udara di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua pada Kamis, 9 Oktober 2025. Dok. TPNPB
MANAJEMEN Markas Pusat Komando Nasional (Komnas) Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) meminta Presiden Prabowo Subianto dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengambil langkah tegas soal status Papua dan penghentian kekerasan di wilayah konflik.

Kepala Staf Umum TPNPB Mayor Jenderal Teryanus Sato mengatakan pernyataan sikap TPNPB itu dikeluarkan untuk menanggapi situasi dan kondisi di Papua saat ini. “Menyikapi semua yang terjadi dari tanah Papua, kami akan menyatakan sikap,” kata dia, dalam keterangannya, Rabu, 15 Oktober 2025.

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

Logo
Juru bicara TPNPB, Sebby Sambom, meneruskan sembilan poin tuntutan yang mereka keluarkan secara resmi, salah satunya ihwal status Papua sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). “Presiden dan DPR segera umumkan status Papua, apakah masuk dalam wilayah DOM atau tidak,” ujar Sebby, Rabu.


Berikut sembilan poin tuntutan TPNPB:

1. Status Papua
Pemerintah diminta segera mengumumkan status Papua—apakah termasuk dalam wilayah Daerah Operasi Militer (DOM) atau tidak.

2. Penghentian Serangan Udara

Presiden Prabowo diminta menghentikan serangan udara menggunakan drone, pesawat tempur Super Tucano asal Brasil, pesawat Cassa asal Spanyol, serta bom buatan Serbia dan Amerika yang digunakan untuk membombardir permukiman warga dan wilayah pengungsian. “Presiden Prabowo Subianto segera hentikan serangan bom menggunakan drone dan juga pesawat tempur untuk segera dihentikan,” kata Sebby.

3. Kepatuhan terhadap Hukum Humaniter Internasional

TPNPB mendesak Prabowo mematuhi hukum perang dalam operasi darat dan udara. Mereka menuding tindakan brutal militer telah menimbulkan banyak korban sipil Papua.

4. Akses dan Bantuan Kemanusiaan

Lembaga kemanusiaan lokal, nasional, dan internasional diminta turun langsung meninjau kondisi lebih dari 100 ribu pengungsi akibat konflik bersenjata antara TPNPB dan militer Indonesia, serta segera memberikan bantuan kemanusiaan.

5. Pengembalian Fasilitas Sipil

Militer Indonesia diminta mengembalikan gedung gereja, sekolah, dan rumah warga yang saat ini dijadikan pos militer di berbagai wilayah Papua.

6. Akses Jurnalis Internasional

TPNPB mendesak pemerintah membuka akses bagi jurnalis internasional agar dapat melaporkan langsung situasi konflik. “Kami juga mendesak kepada Presiden Prabowo Subianto agar membuka akses masuk bagi jurnalis internasional untuk melaporkan langsung situasi perang di Papua,” ujar Sebby.

7. Penggunaan Pesawat Sipil

Mereka meminta militer menghentikan penggunaan pesawat sipil untuk pengiriman pasukan maupun logistik perang di wilayah konflik.

8. Penyelesaian Konflik Bersenjata

TPNPB menuntut pemerintah menyelesaikan konflik bersenjata yang telah berlangsung lebih dari 63 tahun sebelum berbicara mengenai konflik internasional seperti Palestina–Israel atau Ukraina–Rusia.

9. Penghentian Pelibatan Sipil

Panglima TNI Agus Subiyanto diminta menghentikan pelibatan bantuan Polisi (Banpol) dan Komponen Cadangan (Komcad) dalam misi intelijen di wilayah konflik bersenjata Papua. “Demikian pernyataan ini secara resmi kami umumkan ke publik untuk dapat menjadi perhatian dan dapat dilaksanakannya. Tuhan Leluhur bangsa Papua memberkati kita semua,” kata Sebby.

Menanggapi pernyataan itu, Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dave Laksono mengatakan tuduhan seperti itu harus ada landasan dan bukti, bila tidak ada datanya hanya fitnah yang bertujuan memicu kericuhan.

“TNI kita adalah prajurit profesional yang bekerja sesuai dengan aturan dan undang-undang,” kata dia Rabu, 15 Oktober 2025. Tempo berupaya mengonfirmasi kepada Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari dan Pusat Penerangan TNI, namun hingga berita ini ditulis belum ada tanggapan.

https://www.tempo.co/politik/tpnpb-l...-papua-2079978

Desakan KKB termasuk jangan pakai Super Tucano