tirto.id - Puluhan santri yang tergabung dalam Aliansi Forum Santri Nusantara Bandung Raya mendatangi kediaman rumah Ridwan Kamil (RK) selaku mantan Gubernur Jawa Barat dan Atalia Praratya selaku Anggota Komisi VII DPR RI, di jalan Gunung Kencana, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pada Selasa (14/10/2025).

Massa aksi menggeruduk kediaman sekitar pukul 15.00 WIB. Mereka tiba dengan menggunakan mobil komando. Santri dan santriwati turut membentangkan poster-poster tuntutan 'Pecat Atalia,' dan 'Peduli Korban'.

Koordinator Aksi, Riki Ramdan Fadilah, mengatakan pernyataan istri Ridwan Kamil mengenai wacana pembangunan ulang pesantren Al-Khoziny memicu pandangan buruk terhadap kalangan pesantren.

Riki menyebut, pernyataan Atalia seolah melempar isu, apabila terjadi pelanggaran berat izin pesantren tersebut bisa dicabut.

“Kami protes adalah tentang beliau seperti tidak sepakat dengan anggaran APBD yang kemudian akan digunakan oleh pemerintah untuk membangun kembali Pesantren Al-Khoziny," kata Riki di lokasi.

Seluruh santri di Indonesia, tak terkecuali Kota Bandung, kata Riki, sakit hati dengan pernyataan anggota DPR RI Komisi VII tersebut.

“Tapi seakan-akan membangun opini di publik bahwa citra pesantren itu buruk. Bahwa citra pesantren itu tidak aman untuk menitipkan masa depan anak,” ujarnya.

Puluhan santri itu juga menuntut agar Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, meminta Atalia Prarayta mundur dari Anggota DPR RI. Sebab dinilai, pernyataan tersebut menimbulkan kegaduhan serta dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan sosial serta konstitusi.

Mereka juga meminta Atalia melakukan klarifikasi dan permintaan maaf terbuka kepada publik dan seluruh komunitas pesantren di Indonesia atas pernyataan yang menyinggung perasaan umat dan keluarga korban tragedi Al-Khoziny.

"Permintaan maaf secara terbuka kepada publik dan seluruh komunitas pesantren di Indonesia atas pernyataan yang menyinggung perasaan umat dan keluarga korban tragedi Al-Khoziny," ujarnya.

Kemudian, menuntut Komisi VIII DPR RI untuk menyusun Kebijakan Nasional Keselamatan Pesantren (National Santri Safety Framework) yang melibatkan Kementerian Agama, Kementerian PUPR, dan BNPB. Kebijakan tersebut guna mencegah agar tragedi serupa tidak terulang tanpa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pesantren.

Dan terakhir, mendesak pemerintah dan DPR untuk memastikan hak-hak korban tragedi Al-Khoziny. Antara lain meliputi santunan keluarga korban, bantuan medis, dan psikososial bagi santri yang selamat.

Kapolsek Cidadap, Kompol Rudhi G, menjelaskan bahwa aparat melakukan penjagaan ketat dengan mengerahkan personil gabungan selama demonstrasi santri. "Kami jaga jangan sampai ada hal tak diinginkan," katanya.

Sebelumnya, anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, mendesak pemerintah mengkaji ulang wacana penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk merenovasi bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur. Dia menilai mekanisme penggunaan APBN harus jelas dan adil.

“Jadi, usulan penggunaan APBN ini harus dikaji ulang dengan sangat serius, sambil memastikan proses hukum berjalan dan kebijakan ke depan lebih adil, lebih transparan, dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial,” ujar Atalia.

https://tirto.id/rumah-rk-digeruduk-...l-khoziny-hjBg

Sip