Kemenkeu Memanas! Bobby Nasution hingga Sherly Tjoanda Marah Gegara Ulah Purbaya: Kami Tidak Setuju

Suasana di Kementerian Keuangan, Jakarta, mendadak ramai dan penuh ketegangan pada Selasa (7/10/2025) siang.

Puluhan gubernur dari berbagai penjuru Indonesia datang berbondong-bondong ke kantor pusat Kemenkeu untuk menyampaikan satu keluhan besar: rencana pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026.

Pertemuan itu bukan sekadar seremonial. Sebanyak 24 gubernur dan wakil gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) secara langsung menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memperjuangkan nasib keuangan daerah mereka.

Para kepala daerah yang hadir berasal dari berbagai provinsi, mulai dari Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatra Barat, DI Yogyakarta, hingga Papua Pegunungan, Bengkulu, Aceh, Sumatra Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, NTB, Papua Barat Daya, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Gorontalo, dan Sumatra Selatan.


Ketua Umum APPSI sekaligus Gubernur Jambi, Al Haris, menyebut pertemuan itu menjadi wadah bagi para kepala daerah untuk menyuarakan keresahan atas pemangkasan dana yang mereka anggap terlalu dalam.

“Daerah tentu banyak sekali yang merasakan dampak dari (pemotongan) TKD itu. Di antaranya ada daerah yang mungkin sulit membayar belanja pegawai, besar sekali.


Apalagi ada keharusan membayar P3K dan sebagainya. Nah, ini luar biasa berdampak terhadap APBD 2026,” ujar Al Haris seusai pertemuan di Gedung Kemenkeu Pusat.

Sebagai informasi, anggaran TKD dalam APBN 2026 dipatok sebesar Rp 692,995 triliun, turun tajam 24,7 persen dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp 919,9 triliun.


Artinya, ada pemotongan sekitar Rp 226,9 triliun dari dana yang biasa mengalir ke daerah.

Al Haris mengakui bahwa pemerintah pusat memang menyiapkan program baru di daerah dengan total anggaran Rp 1.300 triliun tahun depan.

Namun, menurutnya, pemerintah daerah tidak mengetahui secara rinci bentuk dan pelaksanaan program tersebut.

“Kalau daerah PAD-nya kecil, yang banyak menggantungkan nasib dengan TKDD, maka sulit mereka untuk mengembangkan daerahnya,” jelasnya dengan nada prihatin.


Nada serupa datang dari Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, yang menilai pemotongan TKD akan membuat daerahnya hanya mampu menutupi belanja rutin, sementara pembangunan infrastruktur harus dikorbankan.

“Semuanya tidak setuju, karena kemudian ada beban P3K yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan.

Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir 20 persen–30 persen untuk level provinsi, dan di kabupaten bahkan ada yang sampai 60%–70%, itu berat untuk pembangunan infrastruktur,” tegas Sherly.

https://trends.tribunnews.com/news/1...-tidak-setuju?

Mesti berpikir kreatif karena anggaran saja belum tentu semua terserap