Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (tengah) bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kanan) dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/9/2025). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/nz

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengaku belum mengetahui usulan penggunaan APBN untuk membangun kembali Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur.

Bahkan, ia juga tidak mengetahui siapa yang pertama kali melontarkan usulan penggunaan uang negara untuk perbaikan bangunan Ponpes yang roboh beberapa waktu lalu itu.

“(Laporan soal) Pondok Pesantren (Al Khoziny) juga saya belum terima. Saya baru baca di media saja, karena kan dimintai dibiayai pemerintah. Tapi, saya belum tahu siapa yang propose,” katanya, via zoom, di acara Media Gathering APBN 2026, di Novotel, Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

Meski begitu, Purbaya mengaku bakal menunggu proposal resmi terkait permohonan pembangunan kembali Pondok Pesantren Al Khoziny dari Kementerian Pekerjaan Umum selaku pengusul dan pihak Pondok Pesantren yang berkaitan langsung.

“Seperti apa proposalnya saya belum tahu. Kita akan tunggu seperti apa proposalnya,” lanjut mantan Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) itu.

Terpisah, Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan, Tri Budhianto, menjelaskan pembangunan ulang Pondok Pesantren Al Khoziny dengan menggunakan duit negara sangat dimungkinkan. Apalagi, dalam APBN 2025 pemerintah telah mengadakan anggaran untuk penyelenggaraan program revitalisasi pondok pesantren.

“Nah, kalau ada kejadian itu kan kita tinggal lihat kalau diperintah biasanya oke, untuk dibangun kembali. Kalau nggak salah sih di beberapa kejadian sudah termasuk yang gedung-gedung yang kemarin imbas demo itu juga ada sebagian yang dibangunkan kembali atau direnov pemerintah,” tuturnya.

Bahkan, ketika kejadiannya seperti robohnya Pondok Pesantren Al Khoziny yang dikarenakan ada masalah pada struktur konstruksi dan indikasi kelalaian dari pemilik Pondok Pesantren, negara tetap bisa menanggung biaya pembangunan kembali Pondok Pesantren tersebut. Dalam hal ini, negara turut membantu pembangunan Pondok Pesantren atas dasar rasa kemanusiaan kepada para Santri yang terdampak.

“Kadang-kadang kita perlu melihatnya tidak hanya dari sisi kelalaian atau tidak tapi ini untuk siapa. Kalau memang untuk para santrinya, ya kenapa tidak? Itu kita harus mulai memisahkan. Kan kalau seperti itu kasihan, yang berbuat satu orang, yang kena imbasnya banyak banget. Jadi, kita harus memisahkan itu juga,” tukas Tri.

Sumur: Tirto