Pembunuhan yang menyasar perempuan karena identitas gendernya dinilai lahir dari budaya maskulinitas yang dilekatkan pada prajurit militer.

Reporter: Naufal Majid
Terbit 3 Oct 2025 19:05 WIB,
Waktu baca ±1 menit
KontraS: Maskulinitas Pemicu Praktik Femisida oleh Prajurit TNI
Peneliti Divisi Riset KontraS, Windy Koesherawati dalam konferensi pers peluncuran Catatan Kegagalan Reformasi Sektor Keamanan dan Menguatnya Militerisme yang disiarkan melalui YouTube pada Jumat (3/10/2025). (Tangkapan Layar/YouTube/KontraS)
tirto.id - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti adanya sejumlah kasus femisida yang melibatkan prajurit TNI periode Oktober 2024-September 2025. Fenomena ini disebut mencerminkan adanya persoalan serius dalam tubuh militer terkait relasi kuasa dan kekerasan berbasis gender.

Peneliti Divisi Riset KontraS, Windy Koesherawati, mengatakan femisida tidak bisa dipandang sebagai sekadar tindak kriminal biasa. Pembunuhan yang menyasar perempuan karena identitas gendernya dinilai lahir dari budaya maskulinitas yang dilekatkan pada prajurit militer-sifat keras dianggap unggul dan lembut diposisikan lebih rendah.

Windy mengatakan prajurit TNI itu dididik untuk maskulin, menjadi berani, tangguh, dan keras. Sementara itu, jelas dia, sifat-sifat stereotip feminim seperti lembut, afektif, itu cenderung dilihat sebagai sifat yang lebih rendah untuk prajurit militer.

"Maskulinitas dari TNI ini pada akhirnya berpotensi menciptakan ketidakadilan berbasis gender," kata Windy dalam konferensi pers peluncuran Catatan Kegagalan Reformasi Sektor Keamanan dan Menguatnya Militerisme yang disiarkan melalui YouTube pada Jumat (3/10/2025).


Windy mencontohkan kasus yang menimpa Ellis di Papua pada Desember 2024 lalu. Ellis dibunuh suaminya, Serka Marius Bernadus Mabur dari TNI AU, hanya karena persoalan sepele.

“Alasannya cukup sepele, karena dia tidak men-charge handphone suaminya yang tinggal 9 persen. Dibunuhnya juga bukan dibunuh biasa. Dia diselimuti, kemudian dipukul dengan palu, lalu dibakar hidup-hidup di depan anaknya,” tuturnya.

Selain kasus Ellis, femisida juga tercatat menimpa seorang jurnalis perempuan bernama Juwita di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Maret 2025 lalu. Juwita ditemukan meninggal setelah mengalami kekerasan seksual dan pembunuhan oleh pasangannya yang juga berasal dari kalangan militer.

KontraS mencatat dalam setahun terakhir setidaknya terdapat lima kasus femisida yang dilakukan prajurit TNI. Motif pembunuhan dinilai sepele, namun metode yang digunakan sangat brutal dan tidak wajar.

Meski sebagian besar kasus berada dalam ranah domestik, KontraS menegaskan bahwa femisida oleh prajurit TNI adalah alarm berbahaya. Kekerasan dianggap menjadi jalan pintas yang kerap dipilih anggota militer ketika berhadapan dengan persoalan perempuan.

“Karena faktanya, kami juga menemukan 3 bentuk intimidasi, 6 kejahatan seksual, dan juga 7 penganiayaan TNI terhadap perempuan yang tidak seluruhnya berkaitan dengan hubungan persoalan antara pelaku dan juga korban,” ucap Windy.

Menurutnya, persoalan maskulinitas yang dilekatkan pada prajurit militer memperparah impunitas di tubuh TNI. Tanpa pengawasan, sanksi, dan pembenahan kultur, hak hidup perempuan disebutnya terus berada dalam ancaman.

“Kondisi ini diperparah dengan patriarki dan juga maskulinitasnya ini yang membentuk prajuritnya merasa memiliki kontrol atas tubuh perempuan,” pungkasnya.

https://tirto.id/kontras-maskulinita...jurit-tni-hiXk



Catatan Evaluatif KontraS di HUT ke-80 TNI: Masuk Kampus, Cawe-cawe Ranah Ekspresi Digital

Youtube @KontraS
A-
A+
EVALUASI TNI - Peneliti KontraS, Hans Giovanny (kiri), memaparkan laporan tahunan menjelang HUT ke-80 TNI dalam jumpa pers di Kantor KontraS, Jakarta Pusat, Jumat (3/10/2025). Catatan tersebut menyoroti dugaan intervensi militer ke kampus dan ranah digital sebagai ancaman terhadap kebebasan sipil.
Ringkasan Utama

TNI mengusung tema “TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju” dalam HUT ke-80 sebagai simbol profesionalisme dan kedekatan dengan masyarakat. Namun, KontraS merilis catatan evaluatif yang menyoroti dugaan intervensi militer ke kampus dan pelaporan terhadap warga sipil di ranah digital, sebagai bagian dari refleksi sipil atas kinerja TNI sepanjang satu tahun terakhir.


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun ini mengusung tema “TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju”. Tema tersebut mencerminkan komitmen TNI terhadap profesionalisme, modernisasi, dan kedekatan dengan masyarakat.


Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen TNI Freddy Ardianzah, menyatakan bahwa TNI terus berupaya menjadi institusi yang responsif, adaptif, dan integratif dalam menjaga kedaulatan negara.

“Peringatan ini bukan hanya etalase kekuatan pertahanan, tapi juga panggung kebersamaan antara TNI dan rakyat,” ujar Freddy dalam konferensi pers di kawasan Monas, Jakarta, Jumat (3/10/2025).

Di sisi lain, dalam jumpa pers terpisah yang digelar di Kantor KontraS, Kwitang, Jakarta Pusat, pada hari yang sama, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyampaikan catatan evaluatif terhadap kinerja TNI selama satu tahun terakhir.

Catatan ini dirilis sebagai bagian dari peluncuran laporan tahunan Hari TNI, yang dimaksudkan sebagai kontribusi sipil dalam mendorong agenda reformasi sektor keamanan dan peningkatan profesionalisme militer di Indonesia.

Peneliti KontraS, Hans Giovanny, menyatakan bahwa TNI tidak seharusnya terlibat dalam hal-hal di luar tugas pokoknya, termasuk mengintervensi kebebasan berpendapat di ruang publik.

“Pemantauan yang dilakukan selama kurang lebih satu tahun terakhir menunjukkan sejumlah kasus pelanggaran terhadap kebebasan sipil oleh prajurit TNI,” ujar Hans.

KontraS mencatat sedikitnya 85 peristiwa kekerasan yang melibatkan prajurit TNI sepanjang Oktober 2024 hingga September 2025, dengan total 182 korban. Rinciannya meliputi:

64 orang mengalami luka-luka
31 orang meninggal dunia
87 orang mengalami intimidasi, teror, atau perlakuan tidak semestinya
Jenis kekerasan yang paling dominan meliputi:

38 penganiayaan
13 penyiksaan
19 intimidasi
11 penembakan
7 kekerasan seksual

Dua isu utama yang menjadi sorotan KontraS adalah intervensi militer ke kampus dan pelaporan terhadap warga sipil di ranah digital, yang keduanya dinilai berkaitan erat dengan demonstrasi akhir Agustus lalu.

Pada 1 September 2025, terjadi insiden di Universitas Pasundan (Unpas) dan Universitas Islam Bandung (Unisba), di mana aparat disebut masuk ke lingkungan kampus dan menembakkan sekitar 30 selongsong gas air mata saat merespons aksi demonstrasi mahasiswa.

“Ini merupakan bentuk intervensi terhadap ruang akademik yang seharusnya dijamin kebebasannya dan juga pelanggaran terhadap kebebasan sipil yang dijamin oleh konstitusi,” tegas Hans.

KontraS juga menyoroti pelaporan terhadap CEO Malaka Project, Ferry Irwandi, oleh Komandan Satuan Siber TNI, Brigjen TNI Juinta Omboh Sembiring. Laporan tersebut diduga terkait unggahan Ferry di media sosial yang dianggap melanggar Undang-Undang ITE.

“Ketika TNI sebagai institusi melaporkan influencer atas ekspresi digital, ini merupakan bentuk ancaman terhadap kebebasan berekspresi yang dinikmati melalui media sosial,” jelas Hans.

Ia juga menyebut bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan perlindungan terhadap ekspresi sipil di ruang digital.

Meski tidak secara langsung menanggapi kritik KontraS, Freddy Ardianzah dalam pernyataan resminya menekankan bahwa pelibatan TNI dalam berbagai kegiatan tetap berada dalam koridor hukum dan tugas pokok pertahanan.

“TNI tidak memiliki kewenangan penegakan hukum terhadap warga sipil. Jika ada laporan, itu dilakukan sesuai prosedur dan diserahkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang,” ujarnya.


Suasana penyelenggaraan upacara HUT TNI ke-79 yang berlangsung khidmat di Monumen Nasional, Jakarta, 5 Oktober 2024. (Istimewa)
Tahun ini, TNI mengerahkan 133 ribu personel dan 1.047 alutsista dalam perayaan HUT ke-80, menjadikannya yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Kegiatan meliputi parade pasukan, defile alutsista, sailing pass, panggung hiburan, dan pesta rakyat.


KontraS menegaskan bahwa catatan ini bukan bentuk penolakan terhadap institusi militer, melainkan refleksi sipil yang bertujuan mendorong akuntabilitas, supremasi sipil, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

“TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan seharusnya turut serta menjamin hak-hak sipil warga,” tutup Hans.
https://m.tribunnews.com/nasional/77...gital?page=all

Laporan mengenai TNI oleh Kontras