Kepala BGN Blak-Blakan Fenomena Keracunan Massal MBG: Saya Tiap Hari Sport Jantung sama SPPG Baru



Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyesalkan kejadian keracunan massal penerima Makan Bergizi Gratis di beberapa wilayah Indonesia. Dadan mengaku sampai sport jantung jika ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru menggarap masakan untuk siswa penerima MBG.

"Memang sampai Desember ini saya setiap hari selalu sport jantung karena akan lahir 1 SPPG baru," Dadan dalam wawancara khusus bersama SCTV dalam program Liputan6 talks dikutip Jumat (19/9/2025).

Dadan menjelaskan, keracunan massal bukan suatu kejadian yang disengaja. Dia mengatakan keracunan massal itu biasanya terjadi karena kelalaian Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilakukan SPPG baru.

"Ada beberapa hal yang masih terjadi karena kelalaian di dalam penerapan SOP terutama masalah teknis. Beberapa hal terjadi dan seringkali ini dialami SPPG yang baru terbentuk," ujar dia.

Dadan menjelaskan, salah satunya terkait Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang baru beroperasi. Karena itu, dia menyarankan agar SPPG yang baru mulai beroperasi untuk memulai secara bertahap.

"Satu penyebabnya disebabkan oleh baru beroperasinya SPPG seperti yang di Bengkulu. Makanya kami kemudian sarankan untuk SPPG baru, itu mulainya bertahap karena ibu-ibu yang biasa masak 4 orang sampai 10 orang itu belum tentu bisa untuk masak langsung 1.000 sampai 3.000 (porsi). Jadi baiknya kalau ada 20 sekolah yang dilayani, untuk hari pertama ya 2 sekolah dulu, nanti 2 hari kemudian bertahap menjadi 4 sekolah. Nah itu yang kami sarankan," kata Dadan.

Baca:
Kepala BGN Sebut Ada Sanksi bagi SPPG yang Lalai Laksanakan SOP MBG


Selain itu, Dadan mengungkapkan ada juga kasus keracunan di Maluku Barat Daya yang muncul karena pergantian pemasok bahan baku.

"Yang kejadian di Maluku Barat Daya atau di Baubau itu sudah 8 bulan berjalan jadi sebenarnya sudah biasa. Tapi kemarin kejadian karena mendapat informasi baru ganti supplier. Jadi bahan baku yang biasa dipasok oleh supplier yang rutin, karena ingin meningkatkan kearifan lokal diganti oleh supplier lokal yang mungkin belum siap," jelasnya.

Kasus gangguan pencernaan massal itu terjadi karena SPPG menggandeng penyuplai baru yang tidak memenuhi kualifikasi BGN.

Dalam kasus di Banggai, sebanyak 314 siswa SD sampai SMA mengalami keracunan massal. Sebanyak 26 di antaranya masih dirawat di rumah sakit (RS).

"Nah sama, ternyata supplier yang baru ini rupanya belum sequalified yang lama sehingga ada bahan baku yang dalam processingnya menimbulkan alergi terhadap beberapa penerima manfaat," tegas Dadan.

Baca:
Bos BGN Sebut Program MBG Sudah Serap 600 Ribu Pekerja


Dadan mengakui kasus-kasus keracunan dalam program MBG masih terjadi. Karenanya, dia berupaya agar kejadian seperti itu tidak terjadi lagi.

"Jadi hal-hal yang seperti itu masih terjadi. Jadi kami terus upayakan agar kejadian itu tidak terjadi. Alhamdulillah sampai sekarang Badan Gizi sudah membuat 1 miliar porsi makan, 1 miliar porsi makan," ucap dia.

Baca:
MBG Habiskan Rp 13,2 T per Agustus 2025, Total Penerima 20 Juta Orang

Meski demikian, Dadan menegaskan target pemerintah tetap tidak berubah, yakni program MBG harus bebas dari insiden keracunan.

"Ya tetap lah, MBG itu harus zero incident. Kita kan ingin membuat anak cerdas, sehat, kuat, ya harus makanannya dikonsumsi dengan baik dan tidak menimbulkan gangguan pencernaan," ungkapnya.

Dadan mengungkapkan hasil investigasi terkait dugaan ompreng Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengandung minyak babi. Menurut Dadan, sebagian besar ompreng yang digunakan masih produksi dalam negeri yang rata-rata menggunakan minyak nabati sebagai bahan untuk mencetak alat makan tersebut.  

"Artinya dari tumbuhan, dan kami akan fokuskan food tray ini berbasis industri dalam negeri, untuk yang impor, kami sudah koordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) agar food tray yang diimpor sudah distempel halal," kata Dadan.

Dadan menerangkan sebagian besar komponen dalam ompreng terdiri dari logam, termasuk nikel. Ia menegaskan bahwa unsur minyak tidak menjadi bagian dari lapisan ompreng, melainkan digunakan dalam proses pencetakannya.

"Yang digunakan pada alatnya supaya tidak panas dan mudah rusak, nah kemudian setelah dicetak, minyak itu kemudian akan dibersihkan dan direndam sehingga steril," ujarya.

Ia menambahkan kebutuhan ompreng untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mencapai 15 juta unit setiap bulan. Namun, kapasitas produksi nasional saat ini baru sekitar 11,6 juta unit per bulan.

"Jadi ada kekurangan empat juta, kalau kami tutup impor takutnya program ini masih akan bergantung (untuk memenuhi kebutuhan ompreng), tetapi kemudian kita sudah kerja sama dengan BPJPH itu agar seluruh importir minta sertifikat halal ke BPJPH supaya ompreng itu nanti akan dicap halal," tutur Dadan.

Baca:
BGN: 8.018 SPPG telah beroperasi dengan serapan anggaran Rp15,7 triliun



Selain itu BGN memberi tanggapan atas temuan anggota DPR terkait dugaan 5.000 titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga fiktif. Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang memberikan penjelasan terkait proses mekanisme pengajuan dapur MBG.

Nanik membeberkan, sebelumnya proses pengajuan itu diawali dengan membangun dapur terlebih dahulu, baru mendaftar sebagai mitra. Namun kini berubah jadi melakukan pendaftaran terlebih dahulu, baru membangun dapur MBG.

"Sebenarnya bukan fiktif, dulu kira-kira 3 bulan lalu, ketentuan BGN itu membangun dapur dulu, baru mendaftar. Saat itu saya belum masuk. Saya nggak tahu apa pertimbangannya sehingga diubah jadi mendaftar dulu baru, kalau disetujui, membangun dapur," kata Nanik saat dihubungi, Jumat (19/9/2025).

Dari situ lalu banyak orang yang mendaftar, sehingga mendapatkan nomor ID untuk masuk ke portal. Dari portal itu akan muncul kunci yang ditetapkan sebagai titik dapur MBG. Nanik menyebut bahkan ada 100 ribu lebih yang mendaftar.

"Akhirnya banyak orang, nggak tahu daftar, nggak tahu orang yang gambling, nggak tahu orang yang akan menjual, yang penting mereka bisa masuk dulu. Itu yang terdaftar itu mungkin sekarang sudah 100 ribu lebih, padahal yang akan kita operasikan dapur itu hanya 30 ribu," ujarnya.

Nanik menegaskan orang-orang yang mendaftar itu tidak semua akan membangun dapur. Ia mengungkap bisa saja nomor ID yang didapat kemudian dijual oleh oknum.

"Orang-orang itu sebetulnya belum tentu mereka bangun. Yang penting 24 jam mereka tongkrongin sistem itu, bahkan ada yang tengah malam masuk. Itu mereka cuma nyari nomor ID. Jadi nanti, kalau sudah masuk, dia akan dapat kunci. Nah, kunci inilah yang oleh oknum-oknum itu diperjualbelikan siapa yang mau bangun dapur," ujarnya.

"Sampai saat ini, yang disebut fiktif itu orang-orang yang gambling, yang daftar yang bisa masuk. Mungkin bisa siapa saja, bisa anak muda, orang yang nggak kerja, karena kan itu harus bersaing untuk dapat nomor ID," ujarnya.

"Jadi bukan fiktif. Kalau fiktif, kan sudah dikasih duit tapi nggak dibangun. Bahkan mungkin bukan 5.000 bisa lebih," lanjutnya.

Langkah selanjutnya, kini BGN menutup pendaftaran dapur MBG. Ia melakukan proses verifikasi dengan waktu yang ditentukan. Jika akun tidak memenuhi persyaratan, BGN akan otomatis menghapus akun-akun yang mendaftar.

"Karena sudah penuh sekarang, ini ditutup sama BGN. Kita verifikasi 14 ribu dulu di tahap awal, kita kasih waktu 45 atau 30 hari, bener nggak membangun dapur. Begitu nggak ada tanda-tanda, delete-delete," ujarnya.

"Prosesnya itu kan diterima dulu, nanti kita cek foto dan bangunan. Kalau belum kirim-kirim, langsung kita delete. Kalau sudah lengkap pun, sudah ada semua, itu pun melalui proses lagi. Kita sidak lagi, dilihat ke lapangan oleh kepala SPPT di kabupaten atau kota itu, bener nggak ini bangunan yang di foto itu, baru di situ diselidiki apa kurangnya. Itu dilaporkan lagi ke pusat masih ada yang kurang," lanjut Nanik.

Nanik mengatakan sampai proses terakhir itulah baru akan dialokasikan anggaran, sehingga tidak ada uang yang dialokasikan selama belum memenuhi tahap akhir.

"Sampai memenuhi semuanya, baru kita buka, kita kasih virtual account, baru bisa join sebagai mitra. Jadi korupsi itu nggak bisa karena uangnya kita kasih saat mitra sudah join, dan uangnya langsung dari Departemen (Kementerian) Keuangan," ujarnya.

Sebelumnya, temuan 5.000 dapur MBG fiktif itu diungkap anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi. Nurhadi meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memperbaiki sistemnya verifikasi.

Hal itu diungkap Nurhadi dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama BGN, Senin (15/9/2025). Dalam rapat itu, Nurhadi mengaku pernah melaporkan adanya oknum yang menjual lokasi titik dapur MBG kepada BGN.


https://www.liputan6.com/news/read/6...sama-sppg-baru

Biasa lah itu program baru jalan, evaluasi dan sanksi peringatan terakhir biar tidak lalai sop. Jika ada yg berusaha sabotase ,,tutup dan pidanakan. Lanjutkan,,program bagus ini
Election have consequences,, b*tch!