Iqbal Dwi Purnama, Jurnalis

Selasa, 16 September 2025 S E N S O R0:30 WIB

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara soal kabar Shell melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan imbas stok BBM kosong. Bahlil menegaskan pemerintah telah memberikan kuota impor BBM bagi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta termasuk Shell.

"Sebenarnya, mereka (SPBU swasta) bisa melakukan kolaborasi dengan Pertamina (atasi kelangkaan pasokan). Kemarin saya sudah pimpin rapatnya, Pertamina dan Wamen saya juga sudah lapor. Tapi nanti saya akan mengecek perkembangan terakhir dari tim yang kemarin saya bentuk untuk mengatasi ini," ujarnya di Istana Negara, Selasa (16/9/2025).

Bahlil mengatakan, kuota impor BBM yang diberikan kepada SPBU swasta tahun ini bahkan sudah ditambah 10 persen dari kuota yang diberikan pada tahun 2024. "SPBU swasta sudah diberikan kuota impor 110 persen dibandingkan dengan 2024. Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak kita berikan," kata Bahlil.

Sebagai contoh, Bahlil menjelaskan bahwa jika pada 2024 sebuah perusahaan mendapatkan kuota impor 1 juta kiloliter, maka pada 2025 pemerintah menaikkan menjadi 1 juta 100 ribu kiloliter. "Ini biar clear ya, kita sudah memberikan kuota impor 110 persen," tegasnya.

Bahlil menambahkan, apabila SPBU swasta masih mengalami kekurangan stok, pemerintah meminta agar mereka berkolaborasi dengan PT Pertamina (Persero). "Kalau masih ada kekurangan kita minta untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak," ujarnya.

Menurut Bahlil, sektor energi, khususnya penyediaan BBM, merupakan cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga harus tetap berada di bawah pengawasan negara. 

Sebelumnya, President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian menyampaikan bahwa pihaknya melakukan penyesuaian kegiatan operasional di SPBU menyusul kesulitan mendapatkan pasokan BBM untuk memenuhi kebutuhan stasiun milik perusahaan swasta tersebut.

"Kami melakukan penyesuaian kegiatan operasional di jaringan SPBU Shell, selama produk BBM jenis bensin tidak tersedia secara lengkap," ucap Ingrid saat dikonfirmasi.

Penyesuaian kegiatan operasional SPBU itu meliputi penyesuaian jam kerja, penyesuaian jumlah hari kerja, hingga merumahkan karyawan.

Pernyataan tersebut disampaikan Ingrid terkait sejumlah karyawan SPBU, yang dirumahkan karena ketidaktersediaan pasokan produk BBM jenis bensin.

Terkait dengan kabar tutupnya sejumlah SPBU Shell, Ingrid menyampaikan bahwa SPBU Shell tetap melayani masyarakat dengan produk BBM yang tersedia, yakni Shell V-Power Diesel.

Selain itu, SPBU Shell juga masih melayani Shell Recharge, bengkel, Shell Select, dan pelumas Shell.

"Kami melakukan penyesuaian kegiatan operasional di jaringan SPBU Shell selama produk BBM jenis bensin tidak tersedia secara lengkap," ucapnya.

Produk BBM jenis bensin, seperti Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ tidak tersedia di beberapa jaringan SPBU hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Shell Indonesia, lanjut dia, senantiasa berupaya untuk memastikan kelancaran pendistribusian dan penyediaan produk BBM di jaringan SPBU Shell.

"Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait untuk memastikan produk BBM jenis bensin dapat tersedia kembali," kata Ingrid.

Kelangkaan BBM di SPBU swasta telah berlangsung sejak Agustus 2025. Kementerian ESDM menyatakan pengelola SPBU swasta tidak mendapatkan kuota impor BBM tambahan.

Untuk memenuhi kebutuhan BBM-nya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyarankan pengelola SPBU swasta membelinya dari Pertamina.

Oleh karena itu, pengelola SPBU swasta diminta untuk mengumpulkan data volume yang dibutuhkan dan spesifikasi BBM masing-masing kepada Kementerian ESDM untuk diolah sebelum diberikan kepada Pertamina.

Data tersebut akan menjadi dasar bagi Pertamina untuk melakukan pengadaan melalui impor atau tidak.

(Dani Jumadil Akhir)

sumber