Massa Cipayung Kendari Duduki Ruang Paripurna DPRD Sultra, Satu Gedung Nyaris Terbakar


Massa Cipayung Kendari Duduki Ruang Paripurna DPRD Sultra, Satu Gedung Nyaris Terbakar
Massa aksi Cipayung Plus Kendari saat menduduki ruang paripurna DPRD Sultra, Senin 15 September 2025. Foto: MAS’UD
KENDARI, TEGAS.CO – Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Kota Kendari berlangsung panas di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (15/9/2025).

Aksi yang awalnya berlangsung di luar gedung, bereskalasi hingga massa menduduki ruang paripurna dan aksi pembakaran ban yang nyaris membakar bagian gedung.

Aksi dimulai dengan orasi yang menyuarakan berbagai tuntutan, mulai dari penolakan kenaikan tunjangan anggota DPR hingga pencopotan Kapolri.

Emosi massa memuncak ketika mereka membakar ban bekas di area parkir kompleks dewan.

Api dari pembakaran sempat menjalar dan hampir melahap salah satu bagian gedung parlemen sebelum akhirnya berhasil dikendalikan.[/]

Karena tidak ada satu pun perwakilan anggota dewan yang menemui, massa kemudian menerobos masuk dan menduduki ruang paripurna.

Mereka duduk di kursi pimpinan dan anggota dewan, menyuarakan kekecewaan atas ketidakhadiran para wakil rakyat tersebut. “Kami kecewa, kami belum diterima Ketua DPRD Sultra,” ujar salah seorang koordinator aksi.

https://i0.wp.com/tegas.co/wp-conten...56%2C686&ssl=1
Massa Cipayung Kendari Duduki Ruang Paripurna DPRD Sultra, Satu Gedung Nyaris Terbakar
Enam Tuntutan Inti

Di dalam ruang paripurna, perwakilan mahasiswa secara bergantian membacakan enam tuntutan utama mereka:

1. Menolak Kenaikan Tunjangan: Mendesak DPRD Sultra mengeluarkan rekomendasi penolakan kenaikan tunjangan anggota dan pimpinan DPR RI.

2. Pengesahan Dua RUU: Mendesak DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan RUU Agraria.

[b]3. Pencopotan Kapolri: Merekomendasikan kepada DPR RI dan Presiden untuk mencopot Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

4. Kenaikan Gaji Honorer: DPRD Sultra harus merekomendasikan kenaikan gaji bagi tenaga honorer.

5. Responsif Terhadap Aspirasi: Menuntut DPRD Sultra lebih responsif dan terbuka dalam menampung serta memperjuangkan aspirasi masyarakat.

6. Pencopotan Ketua DPRD: Meminta pimpinan Partai NasDem untuk mencopot Ketua DPRD Sultra.

Aksi tersebut diwarnai dengan yel-yel semangat perjuangan seperti “Hidup Mahasiswa!”, “Hidup Rakyat Indonesia!”, dan “Hidup Perlawanan!”. Demonstrasi ditutup dengan foto bersama sebagai simbol persatuan antar-elemen mahasiswa.

Hingga berita ini diturunkan, Ketua DPRD Sultra, La Ode Tariala, belum memberikan keterangan atau tanggapan resmi terkait aksi pendudukan dan tuntutan yang disampaikan oleh Aliansi Cipayung Plus Kendari.

https://tegas.co/2025/09/15/massa-ci...aris-terbakar/


Cipayung Plus Kota Kendari Terobos dan Kuasai Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Tenggara, Bersikukuh Desak Pencopotan Kapolri

Gede Suyana Sriski, telisik indonesia
Senin, 15 September 2025 7 dilihat

Cipayung Plus Kota Kendari Terobos dan Kuasai Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Tenggara, Bersikukuh Desak Pencopotan Kapolri
Para mahasiswa kelompok Cipayung Plus Kota Kendari saat menguasai Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin (15/9/2025). Foto: Gede Suyana Sriski/Telisik
" Organisasi mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus Kota Kendari kembali melakukan demostrasi jilid 2 di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara "

KENDARI, TELISIK.ID - Organisasi mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus Kota Kendari kembali melakukan demostrasi jilid 2 di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin (15/9/2025).

Organisasi mahasiswa ini terdiri Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Ketua KMHDI Kendari, Arya, mengatakan bahwa aksi ini digelar untuk menuntut janji yang disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Sultra saat aksi jilid 1 yang dilaksanakan pada 1 September 2025.

"Kami menggelar aksi ini untuk mendesak Ketua DPRD agar dipenuhi tuntutan kami. Kami akan terus melakukan aksi ini sampai Ketua DPRD mau datang menemui kami. Jika tidak, maka kami akan menggelar aksi berikutnya lagi," tegas Arya.
Ketua GMNI Kendari, Rasmin, membenarkan bahwa aksi ini dilakukan untuk mendesak Ketua DPRD Sultra untuk secepatnya memenuhi tuntutan yang mereka sampaikan beberapa waktu lalu.

"Kami mendesak Ketua DPRD Provinsi Sultra untuk memenuhi tuntutan terkait penolakan kenaikan tunjangan DPR, mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset, mendesak DPRD Provinsi Sultra untuk mengeluarkan surat rekomendasi agar mencopot Kapolri (Jenderal Listyo Sigit Prabowo)," ujar Rasmin.

Saat berdemo massa membakar ban di depan gedung DPRD Sultra. Mereka juga berusaha menerobos dan berhasil memasuki serta menguasai Ruang Rapat Paripurna DPRD.

Cipayung Plus Kendari terus mendesak agar tuntutan maupun janji yang disampaikan oleh Ketua DPRD Sultra, Laode Tariala, secepatnya dipenuhi.

Mereka juga menyampaikan kembali beberapa poin tuntutan yang disampaikan seperti saat aksi tanggal 1 September 2025, yaitu menolak kenaikan tunjangan anggota DPR RI, mengeluarkan surat rekomendasi untuk mencopot Kapolri, dan mengeluarkan surat rekomendasi untuk mendesak percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. (B)

https://telisik.id/news/cipayung-plu...opotan-kapolri

desakan pencopotan Kapolri dan hamper terbakarnya Gedung DPRD lagi