- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Legislator Anggap Wajar KPU Merahasiakan Dokumen Capres-Cawapres
TS
jpnn.com
Legislator Anggap Wajar KPU Merahasiakan Dokumen Capres-Cawapres
Tiga pasang capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabumi Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD memperlihatkan nomor urut masing-masing sebagai kontestan Pilpres 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat pleno pengundian nomor urut peserta Pilpres 2024 pada Selasa malam (14/11/2023) di Jakarta. Hasilnya ialah Anies-Muhaimin bernomor 1, Prabowo-Gibran bernomor 2, sedangkan Ganjar-Mahfud bernomor 3. Foto: Ricardo/jpnn.com
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II Ahmad Irawan menilai wajar secara hukum bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan keputusan nomor 731 Tahun 2025.
"Substansi dari keputusan tersebut wajar dari sisi hukum," kata Irawan melalui layanan pesan, Senin (15/9).
Baca Juga:
Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres Final dan Mengikat
Diketahui, Ketua KPU Mochammad Afifuddin dan Sekjen lembaga tersebut Novy Hasbhy Munnawar meneken keputusan pada 21 Agustus 2025 bernomor 731.
Keputusan itu mengatur tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Informasi Publik yang dikecualikan dibuka oleh KPU.
Beberapa dokumen yang dikecualikan dibuka dalam lima tahun ke depan ialah fotokopi KTP, SKCK, surat keterangan kesehatan, hingga ijazah.
Baca Juga:
PBSI Tarik Jorji dari China Masters dan Korea Open, Apa Sebenarnya yang Terjadi?
Namun, dokumen bisa dibuka oleh KPU andai pihak terkait memberikan persetujuan dan pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik.
Irawan mengatakan berbagai dokumen pendaftaran capres-cawapres sebenarnya menjadi berkas yang bersifat pribadi, sehingga wajar KPU membuat keputusan 731.
"Hal mana dokumen tersebut memuat data dan informasi pribadi. Jika proses pendaftaran dan pemilunya telah selesai, menjadi wajar apabila berbagai informasi yang memuat data dan informasi pribadi tersebut dikecualikan," ungkap legislator fraksi Golkar itu.
Baca Juga:
Capres 2029, Prabowo Jangan Menyeret Semua Energi Bangsa ke Politik
Irawan mengatakan KPU juga tidak perlu berkonsultasi ke DPR ketika membuat keputusan terkait berkas capres-cawapres yang dikecualikan dibuka ke publik.
"Ya, yang perlu dikonsultasikan ke DPD oleh KPU ialah setiap rancangan peraturan KPU. Kalau keputusan, KPU bisa mengambilnya secara mandiri," ungkap dia. (ast/jpnn)
Sumber:
Legislator Anggap Wajar KPU Merahasiakan Dokumen Capres-Cawapres
0
262
16
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan