Isu pergantian pucuk pimpinan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memanas dan kini mengarah langsung ke meja Presiden Prabowo Subianto. Sebuah peringatan keras dilayangkan, menyebut bahwa mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tanpa alasan yang transparan dapat menjadi bumerang yang serius dan berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang baru.

Spekulasi ini semakin liar setelah mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, ikut angkat bicara melalui platform media sosial X. Dalam cuitannya yang singkat namun tajam pada Minggu (14/9/2025), Said Didu seolah mengisyaratkan adanya sebuah skenario besar yang sedang berjalan di balik layar kekuasaan.

“Makin jelas,” tulis Said Didu dikutip Minggu (14/9/2025).

Cuitan Said Didu ini muncul di tengah diskursus publik yang dipantik oleh pernyataan Koordinator Laskar Cinta Jokowi (LCJ), Suhandono Baskoro.

Suhandono secara terang-terangan memperingatkan adanya potensi ketidakpastian politik jika posisi Jenderal Listyo Sigit diusik.

Menurutnya, langkah mengganti Kapolri saat ini adalah sebuah pertaruhan besar bagi citra dan stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo.


Dalam keterangan resminya, Suhandono menegaskan bahwa kinerja Polri di bawah komando Jenderal Listyo Sigit telah terbukti profesional dan proporsional.

Ia menyoroti berbagai tantangan besar yang berhasil dilewati dengan baik, mulai dari pengamanan Pemilu 2024 yang kompleks dan penuh tekanan, hingga penanganan berbagai potensi kerusuhan di sejumlah daerah yang rawan konflik.


Bagi LCJ, kepemimpinan Listyo Sigit telah membawa Polri menjadi institusi yang lebih humanis dan terukur dalam penegakan hukum, sebuah pencapaian yang dinilai sangat krusial di tengah dinamika sosial politik Indonesia yang fluktuatif.

“Selama ini kepolisian di bawah Pak Listyo Sigit sangat bagus,” kata Suhandono.

Pernyataan ini bukan sekadar pujian, melainkan sebuah penekanan pada rekam jejak yang sudah terbukti. Oleh karena itu, Suhandono mempertanyakan urgensi dari wacana pergantian tersebut.

Ia secara eksplisit mengaitkan nasib Kapolri dengan tingkat kepercayaan rakyat terhadap Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, publik akan melihat pergantian ini sebagai sebuah langkah politis yang tidak didasari oleh pertimbangan kinerja.

“Jika beliau diganti tanpa alasan yang jelas, kepercayaan rakyat terhadap Presiden Prabowo bisa menurun,” ujarnya.

Peringatan ini menggarisbawahi betapa strategisnya posisi Kapolri dalam menjaga keseimbangan politik dan keamanan nasional.

Mengganti seorang pejabat setingkat Kapolri yang dinilai berhasil dalam tugasnya dapat memicu persepsi negatif, seolah-olah ada kepentingan politik tertentu yang dipaksakan, ketimbang mementingkan stabilitas dan profesionalisme institusi Polri.

Hal ini menjadi ujian pertama bagi kepemimpinan Presiden Prabowo dalam mengelola institusi-institusi vital negara.

https://amp.suara.com/news/2025/09/1...du-makin-jelas

Padahal beliau sudah termasuk yg paling lama lho kenapa kalian protes pergantian jabatan itu biasa aja kali