Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi bahan perbincangan publik usai mencuat kabar sejumlah anggota dewan ikut memiliki dapur penyedia.

Pegiat media sosial, Preciosa Kanti, mengatakan, masalah itu berakar dari niat pemerintah yang tidak murni dalam menjalankan program.

“Sementara, saat ini banyak sekali para penjual makanan seharga kisaran Rp10 ribu untuk sarapan," ujar Kanti di X @PreciosaKanti (14/9/2025).

"Fresh, dan belum pernah ada cerita keracunan," tambahnya.

Dikatakan Kanti, jika pemerintah benar-benar ingin menyejahterakan rakyat, seharusnya pemberdayaan pedagang kecil bisa menjadi solusi.

“Mau mensejahterakan rakyat kan? Berdayakan saja mereka. Rakyat kecil terbantu plus program pemerintah berjalan lancar," sesalnya.


Ia juga menegaskan, transparansi dan pengawasan yang serius merupakan kunci sukses program ini.

Namun, jika yang dikejar hanya proyek untuk keuntungan, hasilnya justru merugikan masyarakat.


“Tapi jika niatnya sudah selalu cari proyek untuk cuan ya sudah. Hasilnya, anak sekolah keracunan, makanan yang disajikan lebih hina dari makanan kucing, dan makanan basi,” tandasnya.

Sebelumnya, Program strategis pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG) ditopang dapur yang tersebar di berbagai daerah. Namun pelaksanaannya menuai kritik.

Bagaimana tidak, dapur MBG yang jumlahnya sudah capai 6.096 unit di seluruh Indonesia itu beberapa di antaranya dimiliki anggota dewan.

Salah satunya di Kuningan, Jawa Barat. Sejumlah Anggota DPRD disebut menjadi pemilik dapur MBG.

Informasi yang beredar, sebagaimana dikutip dari Kuninganmass.com, jumlahnya mencapai 20.

Politisi Gerindra, H Eman Suherman membenarkan adanya anggota dewan yang memiliki dapur MBG. Namun ia tak memastikan berapa jumlahnya.

“Saya belum tau berapa banyak dewan yang memiliki MBG,” kata Eman dikutip Kamis, (11/9/2025).

Menurutnya, pemilikan dapur MVG itu tak menghambat kinerja anggota dewan. Karena sifatnya hanya sebagai investor.

“Untuk fungsi, saya pikir tidak akan mengganggu walaupun punya MBG karena tidak mengelola atau berhubungan langsung dengan kegiatan sehari-hari di dapur karena hanya sebagai investor saja, ikut berpartisipasi dalam program ini,” jelasnya.

Ketua DPRD Kuningan, Nurul Rachdy juga mengaku mengetahui hal tersebut. Walau tak paham jumlah pasti anggota dewan yang memiliki dapur MBG.

“Saya mendengar seperti itu tapi saya tidak tahu berapa jumlah dan prosentasenya, sama siapa saja saya tidak tahu,” ujar Nurul Rachdy.

Diketahui, Badan Gizi Nasional menargetkan akhir tahun 2025 sudah ada 30.000 unit dapur MBG yang beroperasi. Saat ini, sejumlah 24.000 unit masih dalam tahap pembangunan.

https://fajar.co.id/2025/09/14/sejum...nak-keracunan/

Harusnya yg ky gini yg ditayangkan di bioskop dengan tema dedikasi pejabat dalam pembangunan dan mencerdaskan kehidupan bangsa