Hamsah umar - Nasional
Minggu, 14 September 2025 21:29 PM
Bagikan

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. ANTARA/HO-Divisi Humas Polri
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk Komisi Reformasi Kepolisian menuai banyak respons dari publik.

Isu pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang kembali mencuat pun menjadi sorotan netizen.

Sejumlah warganet menilai, langkah reformasi mustahil terwujud jika pucuk pimpinan Polri tidak diganti.

Bahkan ada yang menyinggung soal banyaknya korban jiwa selama kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit.

“Kebangetan pak Sigit mundur saja tidak mau. Padahal selama pak Sigit memimpin korban nyawa begitu banyak, paling banyak sepanjang sejarah Kapolri,” tulis akun @Ndalem4.

Komentar senada datang dari akun @NasQorni. Ia menegaskan rakyat mendukung penuh langkah Prabowo.

"Yang jelas rakyat mendukung bapak Prabowo untuk mereformasi kepolisian agar lebih baik lagi dan mengayomi. Bukan menjadi polisi bayar-bayar seperti jaman Mulyono alias Jowi,” ujarnya.

Sementara itu, akun @damarwidi99 menilai politik tarik-menarik yang menghambat reformasi hanya akan merugikan bangsa.


"Politik sandera begini sungguh tidak elok untuk kehidupan bernegara kita ke depan. Kapolri harus diganti dengan orang yang loyalitasnya hanya pada negara,” tegasnya.

Dari banyak komentar yang muncul, mayoritas publik mendesak agar Presiden Prabowo berani melakukan terobosan.

Mereka menilai reformasi Polri tidak boleh sekadar agenda simbolis, tetapi harus dimulai dari penggantian pimpinan tertinggi.

Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Prof Henri Subiakto menilai langkah Presiden Prabowo untuk melakukan reformasi di tubuh Polri tidaklah sederhana.

"Khusus untuk ketegasan Presiden Prabowo dalam rangka mereformasi Kepolisian RI, nampaknya masih membutuhkan waktu untuk dapat lebih banyak dukungan dan diskusi," kata Henri di X @henrysubiakto (14/9/2025).

Blak-blakan, Henri menyebut bahwa ada informasi yang membuat situasi makin rumit.

"Apalagi kalau benar informasi senyalemen yang saya dapat, tentu membuat tidak mudah bagi langkah-langkah Presiden RI ke-8 sekarang," sebutnya.

Kata Henri, sebagian besar jenderal aktif yang bisa dipromosikan menjadi Kapolri merupakan figur yang sudah dipersiapkan lama.

“Sehingga sebagian besar calonnya pun merupakan loyalis yang lebih dekat dengan Presiden Jokowi daripada Pak Prabowo,” Henri menuturkan.

Karena itu, ia menilai butuh waktu untuk menemukan sosok yang benar-benar segar dan tidak terkontaminasi politik masa lalu.

“Untuk mencari yang fresh dan tidak terkontaminasi politik masa lalu, memerlukan waktu dan evaluasi terlebih dahulu,” jelasnya.

Prof Henri juga mengajak publik memberi kesempatan kepada Presiden Prabowo.

“Biarlah kita beri waktu kepada Pak Prabowo sebagai Presiden RI agar bisa memilih dan menimbang yang terbaik, untuk Indonesia ke depan dan untuk kebaikan Kepolisian Negara kita,” tandasnya.

"Kami rakyat hanya bisa mendukung agar segera dilakukannya reformasi institusi polisi,” kuncinya. (Muhsin/fajar)

https://fajar.co.id/2025/09/14/netiz...nyak/?page=all
Desakan warganet..