JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan keponakan Presiden Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, mundur dari DPR RI mengejutkan publik.

Sara, panggilan akrabnya, menanggalkan kursi anggota dewan meski menjabat Wakil Ketua Komisi VII, setelah pernyataannya dalam sebuah siniar dikritik publik.


“Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada Fraksi Partai Gerindra,” kata Sara melalui akun media sosial Instagramnya, Rabu (10/9/2025).

Rahayu mengatakan, pernyataannya yang dipersoalkan di media sosial oleh sejumlah pihak merupakan bagian dari wawancara eksklusif di Antara TV Indonesia dengan judul ”Rahayu Saraswati Kupas Isu Perempuan hingga Kolaborasi Ekonomi Kreatif”.

Rekaman itu tayang dengan durasi 42 menit.


Namun, kata dia, video tersebut dipotong dan hanya diambil pada menit ke-25 hingga menit ke-27.

Sara memandang, ini merupakan upaya pihak-pihak tertentu yang ingin memantik amarah masyarakat.


“Cukup panjang sebenarnya. Dua menit lebih yang dijadikan beberapa kalimat oleh pihak-pihak yang ingin menyulutkan api amarah masyarakat,” ujar Sara.

Pernyataan kontroversial
Adapun pernyataan Rahayu yang dipenggal itu membicarakan isu seputar lapangan kerja.

Pada pokoknya, ia terkesan sedang mendorong para kawula muda untuk tidak bergantung pada pemerintah, melainkan mencoba peruntungannya sendiri.

Dalam pernyataannya, Rahayu menyatakan dirinya merupakan bagian generasi milenial yang memiliki pandangan untuk tidak bersandar pada sektor pekerjaan yang sudah melalui masa otomasi.

Ia lalu mengajak anak muda menjadi pengusaha baik di bidang kuliner, fashion, multimedia, dan lainnya.

“Menurut saya, anak-anak muda, ayo kalian kalau punya kreativitas jadilah pengusaha, jadilah entrepreneur, daripada ngomel enggak ada kerjaan, bikin kerjaan buat teman-teman lu,” kata Sara dalam video itu.

Menurutnya, terdapat banyak sektor yang bisa digarap anak muda dan tidak hanya bersandar pada sektor padat karya.

Meski demikian, ia menyebut sejumlah industri besar seperti pangan dan hilirisasi yang menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto akan meningkat.

“Jangan hanya bersandar, karena kalau masih bersandar kepada sektor-sektor padat karya dan bersandar kepada pemerintah untuk provide the jobs, kita masih di zaman kolonial berarti, yang di mana kita bersandar kepada si raja, dan si ratu, dan si priayi untuk kasih kita kerjaan. No, kita sudah move on dari situ,” ujar Sara.

Tetap Minta Maaf
Sara mengatakan, dalam siniar itu, ia tidak berniat menyakiti atau merendahkan masyarakat, terutama kaum muda.

Meski demikian, keponakan presiden itu menyatakan memohon maaf dan mengajukan pengunduran diri.

“Tidak ada maksud maupun tujuan dari saya sama sekali untuk meremehkan bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama anak-anak muda yang ingin berusaha, tetapi menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan,” kata Sara.

Ia lalu menyebut, dana yang diperoleh dari dapilnya akan digunakan untuk bantuan alat kesehatan, pelatihan usaha, dan pemberdayaan anak.

Selain itu, ia juga ingin menyelesaikan tugas terakhirnya sebagai anggota dewan, yakni menyelesaikan Revisi Undang-Undang Kepariwisataan.

“Saya tetap berkomitmen untuk berjuang melawan perdagangan orang, pengelolaan sampah berkelanjutan, dan isu krisis iklim termasuk energi terbarukan, pemberdayaan anak-anak muda Indonesia, dan keterwakilan perempuan melalui semua organisasi yang saya pimpin maupun rintis,” jelasnya.

Gerindra Nonaktifkan Sara
Menindaklanjuti sikap Sara, Fraksi Partai Gerindra di DPR RI memutuskan menonaktifkan keponakan presiden tersebut.

Sekretaris Fraksi Partai Gerindra di DPR RI, Bambang Haryadi, mengatakan, pihaknya menghormati jalan politik yang dipilih Sara.

"Sementara menunggu proses, maka Saudari Sara akan dinonaktifkan dari DPR," kata Bambang dalam keterangannya, Rabu.

Bambang mengatakan, dalam proses administrasi pengunduran diri Sara, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra.

"Kami akan memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai aturan. Fraksi Gerindra tetap konsisten menjaga komitmen kelembagaan dan ketentuan perundang-undangan," imbuhnya.

https://nasional.kompas.com/read/202...t-digoreng-di?

Bagus itu artinya konsisten mengajak orang untuk tidak bersandar ke pemerintah ya contohkan menjadi teladan untuk tidak mengharapkan pekerjaan yg digaji pakai apbn..