Andi Arief Minta Warga Indonesia Tak Terhasut Kerusuhan di Nepal: Contohlah Aksi 212
Tayang: Sabtu, 13 September 2025 15:44 WIB | Diperbarui: Sabtu, 13 September 2025 15:49 WIB
Surya.co/Ist
DEMONSTRASI 2025 - Gedung Negara Grahadi, bangunan bersejarah dan pusat pemerintahan Jawa Timur, terbakar saat demonstrasi di Surabaya, Sabtu (30/8/2025) malam. Insiden ini terjadi di tengah gelombang aksi nasional menyusul kematian seorang pengemudi ojek online dalam demonstrasi di Jakarta. 






TRIBUNNEWS.COM - Aksi demonstrasi besar-besaran di Nepal menggulingkan Perdana Menteri K.P. Sharma Oli pada Selasa (9/9/2025).
Demonstrasi di Ibu Kota Kathmandu dan sejumlah daerah lain itu dilandasi oleh kemarahan masyarakat terhadap korupsi yang merajalela.
Pemerintah Nepal telah memblokir sejumlah platform media sosial guna meredam gerakan antikorupsi, tetapi para aktivis muda dengan cerdik beralih ke aplikasi seperti Viber dan TikTok.
Ribuan warga pun turun ke jalan, menciptakan gelombang protes yang mengguncang pemerintahan.
Kondisi negara yang stabil merupakan pondasi utama untuk kelancaran pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. 
Untuk mewujudkannya, seluruh elemen masyarakat, terutama para generasi muda, diajak untuk tidak mudah terpancing hasutan yang mengajak pada tindakan anarkis dan justru merugikan bangsa sendiri.
Ajakan ini semakin gencar disuarakan pascaterjadinya kerusuhan besar dalam unjuk rasa di Nepal, yang berakhir dengan tindakan brutal dan pengrusakan fasilitas umum.
Politisi dari Partai Demokrat, Andi Arief, mengingatkan Indonesia tidak sepatutnya mencontoh aksi-aksi merusak seperti itu.
Ia menegaskan kaum muda seharusnya menjadikan demonstrasi yang damai dan tertib sebagai contoh dalam menyuarakan pendapat.
“Saya mengimbau para pemuda Indonesia untuk tidak meniru kekerasan dan tindakan anarkis seperti yang terjadi dalam demo di Kathmandu, Nepal. Sebaiknya, tirulah contoh seperti aksi 212 yang diikuti jutaan orang namun berlangsung dengan damai,” ucap Andi, dalam keterangannya pada Sabtu (13/9/2025).
Menurutnya, Demonstrasi 212 adalah bukti nyata bahwa aspirasi rakyat dapat disampaikan dengan cara yang tertib, damai, dan beradab.
Berkumpulnya massa dalam jumlah besar tidak harus berakhir dengan kerusakan atau menimbulkan kecemasan di masyarakat.
Justru, model unjuk rasa seperti itulah yang memperkuat wajah demokrasi Indonesia dan menjaga persatuan bangsa.
Senada dengan itu, Rudi Alfahri Rangkuti, anggota DPRD Sumatera Utara, juga mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dan kritis terhadap berbagai ajakan provokatif yang beredar luas di platform media sosial.


Ia melihat bahwa beberapa aksi unjuk rasa di Indonesia belakangan ini terindikasi sudah tidak murni lagi menyuarakan aspirasi.
“Terlihat bahwa demo di sejumlah daerah seolah sudah direkayasa oleh kelompok tertentu yang memanfaatkan media sosial untuk menciptakan keributan dan mengarah pada tindakan anarkis,” tegas Rudi.
Rudi berpendapat, media sosial kerap disalahgunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan propaganda, berita bohong (hoaks), dan ajakan yang dapat memicu kerusakan.
Ia meminta seluruh lapisan masyarakat, termasuk mahasiswa dan pelajar, untuk tetap bersikap kritis namun tidak mudah terjerumus dalam hasutan.
Menjaga ketertiban umum, menurutnya, adalah bentuk nyata dari kontribusi kita semua dalam mempertahankan keamanan dan kedamaian bangsa.
Seruan dari berbagai tokoh ini menggambarkan betapa pentingnya kesadaran bersama untuk menjaga Indonesia agar tetap aman dan tentram.
Masyarakat diharapkan mampu menyaring informasi, mengutamakan cara-cara yang elegan dan bermartabat dalam berpendapat, serta menolak segala bentuk hasutan yang mengajak pada kekerasan.
Alarm Indonesia
Pengamat politik sekaligus Direktur Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menyoroti aksi protes besar di Nepal yang berujung pada krisis politik dan kekosongan pemerintahan.
Dirinya menilai peristiwa tersebut menjadi pembelajaran penting bagi Indonesia.
“Kerusuhan di Nepal menjadi pembelajaran yang sangat penting, meninggalnya istri Perdana Menteri yang dibakar massa, presidennya kabur, pemerintahan kosong, dan akhirnya diambil alih militer."
"Hanya karena apa? Katanya terinspirasi dari Indonesia,  jadi ini akan menjadi alarm penting bagi pejabat di Indonesia, elite atau politisi di Indonesia,” kata Pangi, Kamis (11/9/2025).
Pangi menilai aksi yang dimotori para Generasi Z (Gen Z) itu dipicu gaya hidup mewah pejabat dan anak-anak pejabat di tengah krisis ekonomi rakyat. 
“Budaya flexing pejabat saat rakyat susah mencari kerja, mengalami PHK massal tanpa bantuan, penderitaan, penindasan, dan ketidakadilan, itulah yang melahirkan protes,” ujarnya.

MENKEU NEPAL DIPUKULI - Menteri Keuangan (Menkeu) Nepal, Bishnu Prasad Paudel, tampak dikeroyok oleh massa, informasi beredar Selasa (9/9/2025). (India Today/Facebook- bpaudel1959) ((India Today/Facebook- bpaudel1959))
Ia menekankan protes di Nepal justru digerakkan oleh anak-anak muda, termasuk pelajar SMA.
"Ini gerakan bocah SMA, ketika mereka pidato pada bulan Maret kemarin itu kan berapi-api sekali, jadi mereka hanya fokus pada isu korupsi, kemudian pengangguran, lapangan pekerjaan yang susah,” jelasnya.
Menurut Pangi, fenomena di Nepal memberi pesan serius bagi elite politik di Indonesia. 
"Saya mencermati ketika ada di Indonesia, ada tuntutan 17+8 ini bagaimana roh perjuangannya sama yaitu bagaimana reformasi TNI, reformasi Polri, bagaimana TNI kembali ke barak, tidak mengurus pangan, lebih humanis, tidak intimidasi, tidak represif atau tidak melakukan kekerasan brutal kepada rakyat."
Ia mengingatkan agar pejabat lebih sensitif terhadap penderitaan rakyat. 
“Kalau pejabat masih senang flexing, foya-foya, hanya mengurus pangkat dan jabatan, tapi abai pada kesejahteraan rakyat, itu akan jadi bom waktu,” tegasnya.

People Power Nepal Gulingkan PM Sharma Oli
Gen Z Nepal menunjukkan kekuatan luar biasa melalui gerakan "people power" yang berhasil memaksa PM K.P. Sharma Oli mengundurkan diri.


Pemblokiran media sosial oleh pemerintah Nepal minggu lalu diklaim sebagai upaya menangkal berita palsu.
Namun, para aktivis melihatnya sebagai strategi untuk membungkam suara rakyat, khususnya gerakan antikorupsi yang kian berkembang di dunia maya.
Tidak menyerah, generasi muda Nepal menggunakan aplikasi yang masih bisa diakses dan jaringan pribadi virtual (VPN) untuk mengorganisir aksi, dikutip dari Asia One.
Hasilnya, protes yang awalnya spontan ini berujung pada pengunduran diri Oli, meski harus dibayar mahal dengan nyawa setidaknya 19 pengunjuk rasa.
Kemenangan ini mengingatkan pada peristiwa di Bangladesh 13 bulan lalu, ketika protes yang dipimpin pemuda berhasil menggulingkan Perdana Menteri Sheikh Hasina, yang telah berkuasa sejak 2009.
Di Nepal, kemarahan rakyat terhadap pemerintahan Oli sudah menumpuk selama berbulan-bulan.

Transparency International menempatkan Nepal di peringkat 107 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi, mencerminkan masalah tata kelola yang parah.
Selain korupsi, ketimpangan ekonomi dan tingginya angka pengangguran menjadi bahan bakar protes.
Menurut Bank Dunia, lebih dari 20 persen dari 30 juta penduduk Nepal hidup di bawah garis kemiskinan.


Pengangguran di kalangan usia 15-24 tahun mencapai lebih dari 22 persen pada 2022-2023.
Kesenjangan ekonomi juga mencolok: 10 persen penduduk terkaya menghasilkan lebih dari tiga kali lipat pendapatan 40 persen penduduk termiskin.
Kondisi ini memicu frustrasi besar, terutama di kalangan generasi muda yang merasa kehilangan harapan akan masa depan.
Sandip, seorang influencer berusia 31 tahun dari distrik Lalitpur dekat Kathmandu, menjadi salah satu penggerak utama.
Dengan menggunakan VPN untuk mengelabui pemblokiran medsos, ia menyebarkan seruan protes secara daring.
"Rakyat Nepal sudah muak dengan pemerintahan yang korup," katanya. 
Ia tidak menyangka ajakannya akan direspons ribuan warga yang memadati jalan-jalan ibu kota dan daerah lain.
"Semua bergerak begitu cepat, ini benar-benar kekuatan rakyat," tambahnya.
Gaurav Nepune, aktivis berusia 34 tahun dari Kathmandu, juga memainkan peran besar.
Selama tiga bulan, ia dan kelompoknya menggelar kampanye daring yang membandingkan gaya hidup mewah para menteri dan keluarganya dengan penderitaan rakyat biasa.
"Kami melawan korupsi, tapi pemerintah malah menggunakan kekerasan untuk membungkam kami," ujar Nepune. 
Ia menegaskan, para pengunjuk rasa menginginkan pemerintahan yang bersih, independen, dan tidak menjadi boneka negara tetangga seperti India atau Tiongkok, yang sering disebut berebut pengaruh di Nepal.
Meski protes ini berujung tragis dengan korban jiwa, semangat generasi muda tak padam.
Mereka menyerukan perubahan besar dan menolak kekerasan. 
"Kami terus mengingatkan rakyat agar tidak terprovokasi untuk melakukan kekerasan atau perusakan," kata Nepune.
"Kami ingin pemerintahan yang benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir elit."
Jumlah Korban Tewas
Dikutip dari Anadolu, jumlah korban tewas selama aksi protes di Nepal telah bertambah menjadi 31 orang di sela perundingan yang sedang dilakukan untuk membentuk pemerintahan sementara.
Menurut Departemen Kedokteran Forensik di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Tribhuvan, tempat jenazah para pengunjuk rasa dibawa untuk otopsi, identitas awal 25 korban telah diketahui sejauh ini.
Identitas keenam korban tewas lainnya, salah satunya seorang wanita, belum diketahui.
Kathmandu Post melaporkan Tentara Nepal melepaskan tembakan pada Kamis pagi untuk menghentikan pelarian dari penjara dan menewaskan sedikitnya dua narapidana dan melukai lebih dari selusin orang.
Upaya pembobolan penjara terakhir terjadi di distrik Ramechhap, provinsi Bagmati, ketika para tahanan membobol beberapa kunci internal dan mencoba mendobrak gerbang utama sebelum pasukan keamanan melepaskan tembakan.
Penjara ini menampung lebih dari 300 narapidana.
Polisi mengatakan situasi terkendali dan tidak ada narapidana yang dapat melarikan diri.
Nepal telah menyaksikan beberapa pelarian dari penjara menyusul protes keras, yang mana 15.000 narapidana berhasil melarikan diri selama beberapa hari terakhir.
Perundingan sedang dilakukan untuk memilih pemimpin pemerintahan sementara yang akan menjalankan negara kecil di Himalaya itu hingga pemilihan baru.
Para pemuda yang berunjuk rasa telah memilih mantan Ketua Mahkamah Agung Sushila Karki dalam jajak pendapat daring sebagai kandidat kepala pemerintahan sementara.
Satu kelompok pengunjuk rasa telah mengusulkan nama Wali Kota Kathmandu Balendra Shah untuk memimpin pemerintahan sementara.

https://www.tribunnews.com/nasional/...i-212?page=all