- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Jokowi Akui Tiga Kali Dorong Pembahasan RUU Perampasan Aset


TS
mabdulkarim
Jokowi Akui Tiga Kali Dorong Pembahasan RUU Perampasan Aset

Oleh: Mulato
Editor: Wiwid wida
12 Sep 2025 - 16:59
Surakarta
whatsapp sharing buttonfacebook sharing buttontwitter sharing buttonsharethis sharing button
Jokowi Akui Tiga Kali Dorong Pembahasan RUU Perampasan Aset
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat menjawab pertanyaan wartawan di kediamannya Kelurahan Sumber, Solo, Jumat (12/9). (Foto: RRI/Mulato Ishaan)
Dengarkan Berita
KBRN,Surakarta: Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mendukung penuh pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset. Bahkan Jokowi mengaku tiga kali mendorong pembahasan RUU Perampasan Aset dan mentok di DPR.
"Saya mendukung penuh dibahasnya kembali Rancangan Undang-undang Perampasan Aset. Ini penting sekali dalam rangka pemberantasan korupsi. Sangat penting," kata Jokowi saat dijumpai di kediamannya, Kelurahan Sumber, Solo, Jumat (12/9/2025).
Jokowi mengaku sudah tiga kali mendorong pembahasan RUU Perampasan Aset. Seingat dia, terakhir kali pada Juni 2023.
"Dan itu sudah seingat saya tiga kali kami mendorong agar RUU Perampasan Aset ini pada saat itu segera dibahas di DPR. Dan tahun 2023 bulan Juni kita juga mengirimkan surat ke DPR untuk segera RUU Perampasan Aset itu dibahas di DPR," katanya mengungkapkan.
Mantan Wali Kota Solo itu mengaku, kendala terbesar memang di Fraksi-fraksi DPR. Selain itu ada hambatan di masing-masing ketua partai.
"Tapi memang fraksi fraksi di sana belum menindaklanjutinya saat itu. Fraksi-fraksi mungkin belum ada kesepakatan dan kesepakatan itu memang biasanya atas perintah ketua-ketua partai," kata dia menandaskan.
Dilangsir dari KBRN rri.co.id Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan menjadi bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025.
Kepastian ini ditegaskan usai rapat evaluasi Prolegnas bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Menurut Supratman, sejak awal DPR telah menunjukkan komitmen kuat untuk menginisiasi pembahasan RUU strategis tersebut.
“Insyaallah dalam evaluasi Prolegnas yang akan datang sudah disepakati akan diinisiasi oleh DPR. Karena itu, dari awal memang DPR ingin menginisiasi itu,” ujarnya
Pemerintah juga menyiapkan draf RUU Perampasan Aset yang telah lama disusun. Draf tersebut akan dijadikan bahan perbandingan dengan usulan DPR.
“Kita harus memberi apresiasi kepada DPR karena memenuhi janji untuk mengambil alih penyusunan draf RUU Perampasan Aset. Nanti naskah akademik maupun materi RUU-nya bisa kita sharing,” katanya menambahkan.
"Iya saya kira sangat bagus kalau RRU Perampasan Aset dibahas dan itu juga menjawab keinginan publik. Keinginan luas publik untuk segera diselesaikan perampasan aset," ucap dia.
Menurutnya regulasi itu sangat penting dan urgen untuk diselesaikan secepatnya. "Untuk pemberantasan korupsi. Itu kalau nanti selesai yang korupsi itu bisa hartanya dirampas. (Sudah tiga kali mendorong pembahasan). Terakhir Juni 2023," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu. MI
https://rri.co.id/hukum/1828780/joko...erampasan-aset
Jokowi Komentari Purbaya: Sangat Bagus, Beda Mazhab dengan Sri Mulyani

CNN Indonesia
Jumat, 12 Sep 2025 16:03 WIB
Bagikan:
url telah tercopy
Presiden ke-7 RI Jokowi mengaku kenal dekat dengan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia juga memberikan penilaian terhadap menkeu baru pilihan Presiden Prabowo tersebut. (Foto: CNN Indonesia/Rosyid)
Solo, CNN Indonesia -- Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi pergantian menteri keuangan (menkeu) dari Sri Mulyani menjadi Purbaya Yudhi Sadewa. Ia juga memberikan penilaian terhadap menkeu baru pilihan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Jokowi mengaku kenal dekat dengan Purbaya. Ia menilai mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu cocok menduduki jabatan menteri keuangan.
"Bagus. Saya kenal baik dengan Pak Purbaya, sangat bagus," kata Jokowi di Solo Jumat, (12/9).
Meski mengapresiasi kemampuan Purbaya, Jokowi mengatakan pandangan politik Purbaya berbeda dengan pendahulunya, Sri Mulyani.
"Mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani," kata dia.
Menurut Jokowi, pelantikan Purbaya sebagai menkeu mendapat respon positif dari pasar. Ia mendasarkan pendapatnya itu atas beberapa indikator, seperti Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga nilai tukar rupiah.
"Kita lihat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga kembali rebound, kembali naik. Kemudian rupiah menguat, artinya pasar bisa menerima itu," kata Jokowi.
Hal itu, imbuh Jokowi, menandakan pulihnya kembali kepercayaan investor terhadap Indonesia sehingga dapat mengundang kembali aliran dana dari luar negeri ke Tanah Air.
"Ya, tentu saja kalau pasar menerima artinya investor, aliran uang akan kembali masuk ke negara kita," katanya.
Presiden Prabowo Subianto melantik Purbaya menjadi menkeu pada Senin lalu (8/9), menggantikan Sri Mulyani.
Lulusan Ilmu Ekonomi dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat (AS) itu bukan orang baru di pemerintahan. Purbaya pernah mengisi beberapa posisi penting, di antaranya Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Juli 2016-Mei 2018) hingga Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (November 2015-Juli 2016).
Ia juga pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Mei 2018-September 2020). Posisi penting yang diduduki Purbaya itu terjadi ketika Luhut Binsar Pandjaitan menjadi Menko Marves.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi...n-sri-mulyani.
respon mantan presiden






lubizers dan 2 lainnya memberi reputasi
3
575
29


Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama


Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan