Mahasiswa mengatakan konsolidasi terus berjalan meski tidak lagi masif di jalanan.
12 September 2025 | 08.12 WIB


Mahasiswa lintas perguruan tinggi saat unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen, Jakarta, 9 Tempo/Amston Probel
DEMONSTRASI besar akhir Agustus 2025 meninggalkan luka mendalam. Seorang pengemudi ojek online Affan Kurniawan dan sejumlah korban lainnya tewas akibat bentrok yang pecah di sekitar gedung DPR. Gelombang aksi yang dimotori mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat itu sempat digadang sebagai momentum kebangkitan gerakan rakyat. Namun, perlahan gerakannya terasa meredup.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI Jabodetabek Banten M. Afif menolak anggapan bahwa mahasiswa kehilangan arah. Menurut dia, konsolidasi terus berjalan meski tidak lagi masif di jalanan. “Kami memastikan gerakan hadir dengan arah yang betul, bukan sekadar simbolik, melainkan sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat,” ujarnya saat dihubungi pada Kamis, 11 September 2025.

Tragedi akhir Agustus, kata dia, membuat banyak pihak berhitung ulang. Bagi sebagian mahasiswa, risiko kehilangan nyawa membuat turun ke jalan bukan pilihan mudah. Afif mengakui kekhawatiran itu manusiawi, terlebih ketika sejumlah aktivis, seperti Delpedro dan mahasiswa Universitas Riau Khariq Anhar, ditangkap pascademonstrasi.

Namun ia menegaskan, intimidasi tidak akan menghentikan kesadaran kolektif. “Ancaman hanya bisa membungkam satu-dua orang, tapi tidak akan pernah memadamkan gerakan mahasiswa. Justru itu bukti bahwa suara kami menyentuh akar persoalan bangsa,” katanya.

Selain represi, fragmentasi juga menjadi faktor peredupan gerakan. Setelah aksi Agustus, mahasiswa dari berbagai aliansi sempat berjalan sendiri-sendiri. Kini, kata Afif, ada upaya untuk melepas eksklusivitas dan membangun koneksi lintas kelompok. “Kami tetap terkoneksi, melebur, dan tunggu saja, mahasiswa akan tetap bergerak untuk kedaulatan rakyat,” ujarnya.

Bagi Afif, gerakan tidak boleh berhenti pada penolakan, tetapi juga menghadirkan solusi. Jika solusi itu pun tidak diterima pemerintah, katanya, rakyat berhak bertanya siapa sebenarnya yang berdaulat di negeri ini—rakyat atau penguasa.

Sejak tragedi Agustus, aksi jalanan memang berkurang. Terakhir aksi mahasiswa digelar BEM UI di depan Gedung DPR pada Selasa, 9 September 2025. Mereka mendesak pemerintah dan DPR segera memenuhi 25 tuntutan yang disebut sebagai 17+8 Tuntutan Rakyat.

Ketua BEM UI Atan Zayyid Sulthan Rahman menyebut beberapa poin utama belum tersentuh, di antaranya penghentian kenaikan tunjangan pejabat, penyelesaian isu outsourcing, serta pembahasan delapan tuntutan tambahan. "Delapan tuntutan ini sama sekali belum dibahas oleh pemerintah. Bahkan ada pejabat publik yang menyatakan kalau dipenuhi semua bakal repot," ujar Atan.

Setelah itu, tak ada lagi aksi untuk menyuarakan tuntutan yang belum seluruhnya terpenuhi. Bagi Ketua BEM SI Jabodetabek Banten M. Afif, minimnya aksi mahasiswa bukan berarti gerakan mereka padam. Melainkan, kata dia, gerakan mahasiswa sedang mencari bentuk baru.“Gerakan mahasiswa bukan sekadar tentang kampus atau mahasiswa, melainkan soal kedaulatan rakyat,” kata Afif. Dia juga memastikan tuntutan rakyat 17+8 masih akan terus dalam pantauan dan kawalan mahasiswa.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua BEM SI Muzammil Ihsan. Dia memastikan saat ini mahasiswa masih terus melakukan konsolidasi. Mereka juga tengah memikirkan cara dan strategi yang bisa dilakukan agar api gerakan menyala tak berujung sia-sia. "Kami masih memikirkan langkah selanjutnya," ujarnya.

BEM Universitas Padjajaran (Unpad), Muhammad Rafa, mengatakan saat ini ia dan kawan-kawannya juga tengah memikirkan strategi baru. "Kami sedang merumuskan eskalasi tuntutan serta fokus pada kampanye di udara dan media sosial," kata dia.

https://www.tempo.co/politik/mengapa...redup--2069014


Masalah gerakan massa terkesan memudar...