JAKARTA - Menteri Keuangan atau Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menilai aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi pada akhir Agustus 2025 merupakan dampak dari tekanan ekonomi akibat kesalahan kebijakan fiskal dan moneter. Dalam rapat kerja perdana dengan Komisi XI DPR, Purbaya mempertanyakan mengapa hal ini tidak pernah dibahas oleh parlemen sebelumnya.

"Yang bapak-bapak rasakan adalah yang kemarin demo itu, itu karena tekanan berkepanjangan di ekonomi, karena kesalahan kebijakan fiskal dan moneter sendiri yang sebetulnya kita kuasai," ujar Purbaya.

Ia menyindir Komisi XI yang menurut Purbaya, kerap rapat dengan Menteri Keuangan sebelumnya, namun tidak pernah mempertanyakan masalah ini. Baca Juga: Menkeu Purbaya Janji di Depan DPR Tak Lagi Bersikap Koboi

"Yang jadi pertanyaan saya, di sini komisi sebelas rapatnya dengan Menteri Keuangan (Sri Mulyani) berapa ratus hari dalam setahun. Kenapa tidak pernah mempertanyakan itu? Dan saat saya datang ke sini, tiba-tiba, wow, semuanya (pertanyaan) panjang-panjang sekali. Yang harusnya, sudah putus pada waktu itu," ungkapnya.

Meskipun menyayangkan kondisi tersebut, Purbaya berjanji akan segera memperbaiki kebijakan ekonomi. Ia menekankan bahwa perbaikan struktural lain bisa dilakukan, tetapi ia akan fokus pada solusi cepat (quick win), yaitu mengembalikan kondisi ekonomi yang melemah.

"Jadi ke depan,yang saya lakukan adalah memperbaiki itu. Sebelum merubah yang lain-lain," katanya.

"Saya akan balik kondisi yang memburukkan langkah kita sendiri. Oh, bagaimana? Ya, paling bagus percepatan. Percepat belanjanya," imbuh Purbaya.

Purbaya mengaku telah melaporkan ke Presiden Prabowo bahwa pemerintah memiliki kas sebesar Rp425 triliun di rekening Bank Indonesia (BI). Ia berencana mengalirkan Rp200 triliun dari dana tersebut ke sistem perbankan untuk menggerakkan sektor riil.

Ia juga akan meminta bank sentral untuk tidak menyerap uang tersebut. Menurut Purbaya, meskipun kas pemerintah akan berkurang untuk program, sektor swasta akan mengambil alih sebagai motor penggerak ekonomi.

Purbaya membandingkan kondisi ekonomi di era kepemimpinan sebelumnya. Menurutnya, pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pertumbuhan ekonomi bisa mencapai hampir 6% karena laju pertumbuhan uang primer tinggi, yang mendorong pertumbuhan kredit swasta.

Sementara itu, pada masa Presiden Joko Widodo (Jokowi), pertumbuhan ekonomi rata-rata di bawah 5% karena uang beredar tumbuh lebih rendah. Oleh karena itu, Purbaya berkomitmen untuk menggabungkan kekuatan sektor swasta dan fiskal pemerintah.

Purbaya percaya, dengan menciptakan kondisi yang mendukung, pertumbuhan ekonomi 6,5% bukan hal yang mustahil. "Saya termasuk yang percaya bahwa agen-agen ekonomi itu mempunyai otak sendiri. Pemerintah enggak mungkin mengontrol semua agen ekonomi untuk berjalan, tapi saya ciptakan kondisi di mana mereka berpikir dan berjalan dan bisa tumbuh, bisa berbisnis dengan suasana situasi yang ada. Itu yang ingin kita ciptakan," pungkasnya.

https://ekbis.sindonews.com/newsread...-1757506198/10

Jogetin aja dulu