oponus.com | Sidoarjo – ODL atau “Outdoor Learning” (Pembelajaran di Luar Kelas), yang merujuk pada kegiatan belajar yang dilakukan di luar ruang kelas tradisional untuk memberikan pengalaman langsung kepada siswa, seperti studi lapangan, karya wisata, atau kegiatan perkemahan.
Istilah ODL juga bisa merujuk pada “Open and Distance Learning” (Pembelajaran Terbuka dan Jarak Jauh), sebuah model pendidikan fleksibel yang memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan akses pendidikan tanpa terhalang oleh waktu dan tempat.

Namun saat ini ODL sering digunakan sebagai ajang bisnis bagi sekolah, hal ini juga terjadi di SDN Kureksari, kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. ODL digunakan untuk mengeruk keuntungan bagi kepala sekolah dan guru.

Dalam Surat Edaran Bupati Sidoarjo SE Nomor 400.3/4611/438.5.1/2025 tertanggal 2 Mei 2025, Subandi menjelaskan bahwa ODL harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran atau proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila.

Hal ini tidak sesuai karena ODL dilaksanakan di tempat wisata dan siswa belajar menanam coklat. Lebih lanjut harus ada keterlibatan orang tua atau komite sekolah dalam mengambil keputusan.

Orang tua siswa SDN Kureksari diundang terkait ODL, namun tidak ada pembahasan ODL dilaksanakan dimana, tidak ada pilihan dan rincian biaya. Orang tua hanya mendapatkan informasi akan dilaksanakan ODL tanpa informasi lengkap.

Selanjutnya sekolah wajib mengajukan proposal kegiatan minimal 2 minggu sebelum pelaksanaan. Pihak SDN KUreksari melakukan keputusan sepihak dengan menentukan lokasi dan biaya yang cukup besar dan orang tua harus membayar dengan waktu kurang dari 1 (satu) bulan.

Dalam Surat Edaran Bupati Sidoarjo, pihak sekolah wajib menyertakan surat permohonan dan surat layak jalan kendaraan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, hal ini tidak dipenuhi pihak SDN Kureksari.

SDN Kureksari merencanakan ODL di Desa Wisata Mojopahit yang harga tiket masuknya hanya 15 ribu rupiah, apabila rombongan tentu bisa lebih murah. Namun pihak sekolah mewajibkan siswa membayar 250 ribu rupiah untuk siswa dan 200 ribu rupiah untuk orang tua.

Menurut orang tua siswa yang tidak mau disebutkan namanya, bahwa dirinya diundang tapi tidak diberikan penjelasan lengkap, kepala sekolah menjelaskan tidak jelas walaupun menggunakan mikropon.

“Saat diteriaki, pak ngomongnya kurang keras, mboten dengar pak, kepsek tidak menghiraukan,”  ujar orang tua siswa tersebut.

Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, pihak sekolah justru tidak ada empati mengambil keputusan demi keuntungan semata.

Sumber