Massa Gelar Mimbar Bebas Tolak Rencana Investasi 53 Korporasi di Papua Tengah dan Tapol NRFPB

ODIYAIWUU.com
11 September 2025

Ratusan massa yang menamakan diri Solidaritas Pelajar dan Mahasiswa Papua Tengah saat menggelar mimbar bebas di Pasar Karang Nabire, Papua Tengah, Kamis (11/9). Massa menyoroti investasi di Papua Tengah dan menuntut pembebasan tapol anggota NRFPB yang ditahan di Sorong, Papua Barat Daya. Sumber foto: nabire.net, Kamis, 11 September 2025
8 Total Pengunjung , 8 Pengunjung Hari Ini
NABIRE, ODIYAIWUU.com — Kurang lebih dua ratus massa yang terdiri dari pelajar dan mahasiswa yang terhimpun dalam Solidaritas Pelajar Mahasiswa Papua Tengah, Kamis (11/9) menggelar mimbar bebas di Kompleks Pasar Karang Tumaritis, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah.

Mimbar bebas tersebut dilakukan pengunjuk rasa menolak rencana investasi 53 korporasi asing yang akan melebarkan sayap usahanya di Nabire. Massa juga menuntut aparat penegak hukum membebaskan empat tahanan politik (tapol) anggota Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) yang ditahan di Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

“Pemerintah harus segera menghentikan semua investasi yang merugikan masyarakat Papua Tengah. Kami juga mendesak pemerintah segera menghentikan rencana investasi 53 perusahaan yang akan beroperasi di Papua Tengah. Papua Tengah bukan lahan investasi,” ujar Koordinator Umum Solidaritas Pelajar Mahasiswa Papua Tengah Marius Petege di Nabire, Papua Tengah, Kamis (11/9).

Menurut Marius, aksi massa juga menyerukan solidaritas atas penahanan empat aktivis NRFPB. Mereka membentangkan spanduk dengan tulisan, Papua Darurat Investasi, Papua Tengah Dikepung 52 Perusahaan Asing Besar, Militer Bukan Solusi Tapi Mempersempit Ruang Gerak Sipil, dan DOB Bukan Solusi Kesejahteraan. “Kami tuntut bebaskan empat tahanan politik NRFPB yang ditahan beberapa waktu lalu di Sorong,” kata Marius lebih lanjut.

Massa juga mendesak Presiden Prabowo Subianto sebagai Panglima Tertinggi agar segera menarik pasukan TNI organik dan non-organik dari tanah Papua. Desakan ini urgen mengingat kehadiran pasukan militer bukan solusi karena mempersempit ruang gerak sipil dalam melakukan aktivitas harian.

Dalam selebaran yang diperoleh dari massa disebutkan saat ini Papua Tengah berada dalam intaian 52 perusahaan besar. Puluhan korporasi itu menyebar di hampir semua kabupaten di wilayah Meepago (Papua Tengah).

Di Kabupaten Nabire tercatat ada 13 izin tambang dengan perincian satu perusahaan nikel dan 12 izin perusahaan batu bara. Sedangkan di Dogiyai ada 3 izin perusahaan tambang yaitu 2 di bidang pertambangan emas, 1 batu bara).

Kemudian, Kabupaten Deiyai terdapat 1 izin tambang batu bara. Kabupaten Paniai, terdapat 7 izin tambang emas. Lalu, Mimika, terdapat 13 izin tambang yaitu 7 izin tambang batu bara, tembaga, dan emas.

Di Kabupaten Intan Jaya, ada 6 izin tambang yaitu 2 izin tambang batu bara dan 4 izin tambang emas. Berikut Kabupaten Puncak terdapat 4 izin tambang emas, Puncak Jaya terdapat 5 izin tambang yaitu 4 izin tambang emas dan 1 izin tambang batu bara. (*)
https://www.odiyaiwuu.com/massa-gela...n-tapol-nrfpb/

desakan penarikan TNI dan pembebasan terpidana OPM