BEKASI - Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dalam kondisi kritis. Pasalnya, pemerintah daerah dianggap kurang mengoptimalkan sumber pendapatan.

Ketua Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Helmi menyebut DPRD berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyikapi krisis tersebut.

Menurut Helmi, selain kurang mengoptimalkan sumber pendapatan, adanya pengurangan transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat menjadi dilema untuk keuangan daerah termasuk di Kabupaten Bekasi.

"Kami sudah mengajukan surat dari Fraksi Gerindra untuk menyoroti sumber pendapatan,” ujar Helmi kepada Tribun Bekasi (Warta Kota Network), Minggu (7/9/2025).

Helmi menjelaskan, pihaknya menyarankan agar pemerintah daerah memaksimalkan status Kabupaten Bekasi yang merupakan kawasan industri terbesar di Indonesia.

Ia menyoroti peran dinas terkait yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam mencari pendapatan. Meski demikian, masyarakat jangan sampai terbebani. Fraksi Gerindra, lanjut Helmi, mengajukan pembentukan Pansus Pendapatan Daerah.

"Nantinya kami akan berusaha untuk mengetahui berapa wajib pajak dari sektor restoran, lalu berapa sektor pajak selain PBB dari kawasan industri, ketika sumber-sumber sektor pajak serta jumlah wajib pajak diketahui serta mekanisme. Sehingga DPRD yang memiliki fungsi pengawasan bisa mengetahui," katanya.

Helmi pun mempertanyakan total target PAD yang mencapai Rp 4,1 triliun, apakah sudah maksimal atau belum? Kemudian, Pemkab Bekasi harus selalu meningkatkan target PAD dengan melakukan inovasi cara mendapatkannya.

"Ini sudah kita sampaikan dan menjadi usulan kami ke pimpinan," katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Bekasi, Faisal menyampaikan terkait rencana Fraksi Partai Gerindra yang mengajukan Pansus pendapatan sudah menjadi pembahasan internal para Anggota DPRD.

Menurutnya, itu menjadi penting karena adanya kebijakan dikurangi sebesar 37 persen transfer DAK (Dana Alokasi Khusus) dari pemerintah pusat.

"Tentunya ini menjadi keterbatasan keuangan daerah, namun hal ini jangan sampai membebankan masyarakat melalui pajak yang ditinggikan," katanya.

Oleh sebab itu harus diformulasikan antara DPRD dan Eksekutif yang menjadi sebuah kebijakan untuk kepentingan masyarakat.

"Ketika memang untuk kepentingan masyarakat, kami dari PKB akan mendukung dan ikut untuk mengusulkan Pansus pendapatan daerah,”ucapnya

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron membenarkan adanya pengajuan Pansus Pendapatan Daerah dari Fraksi Gerindra.

Hanya saja untuk pengajuan tersebut perlu ada pembahasan yang sesuai dengan tata tertib (tatib) DPRD.

Kemudian nantinya akan dibahas tingkat pimpinan DPRD, lalu dibahas kepada masing masing Fraksi DPRD Kabupaten Bekasi.

“Jadi ini baru usulan Fraksi Gerindra. Kami juga akan bahas seperti apa kajian dari Fraksi Partai Gerindra, sehingga dinilai penting untuk membentuk pansus pendapatan daerah,” kata Politisi Partai Golkar ini.

Ade juga mengakui, dari optimalisasi pendapatan daerah melalui pajak daerah baru mampu naik sebesar 2,8 persen setiap tahun.

Menurut dia, antara Bapenda dan Bappeda ada perbedaan pendapat terkait target capaian pendapatan daerah.

“Kami (DPRD) Kabupaten Bekasi menilai memang masih optimal, namun untuk mengajukan Pansus ini pendapatan daerah memang perlu pembahasan seluruh Fraksi DPRD. Sebab hal ini merupakan keputusan lembaga DPRD,” katanya.

https://tangerang.tribunnews.com/new...-naik?page=all

From Pati to Bekasi