09 Sep 2025, 18:18 WIB
Rachel Kathryn
ilustrasi pelaku kejahatan siber. (IDN Times/Aditya Pratama)

ilustrasi pelaku kejahatan siber. (IDN Times/Aditya Pratama)

Jakarta, IDN Times - Koalisi Masyarakat Sipil menegaskan, keterlibatan TNI dalam pemantauan aktivitas ruang siber seharusnya berfokus menjamin upaya-upaya yang berkaitan dengan ancaman perang siber (cyber conflict), bukan bertindak jauh ke ranah sipil hingga menimbulkan chilling effect pada kebebasan berpendapat.

Adanya upaya tindak pidana CEO Malaka Project, Ferry Irwandi, dan aktivis lainnya atas laporan hasil pemantauan Satuan Siber (Dansatsiber) TNI dianggap menutupi fakta, dan menghalangi penegakan hukum yang adil.


1. Pemerintah harus menghormati kebebasan berpendapat
Ilustrasi kebebasan berpendapat dibatasi
Ilustrasi kebebasan berpendapat dibatasi (IDN Times/Sukma Shakti)
Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah serta penegak hukum, agar menghormati kebebasan berekspresi dan berpendapat, melihat ada upaya TNI untuk mengintervensi proses penegakan hukum yang menjadi ancaman bagi demokrasi serta negara hukum.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai keterlibatanTNI sebagai upaya memperkuat gejala militerisasi ruang siber yang bertindak jauh ke ranah sipil, hingga memengaruhi proses penegakan hukum.

2. Panglima TNI harus mengambil langkah tegas untuk melakukan investigasi
ilustrasi investigasi (IDN Times/Aditya Pratama)
ilustrasi investigasi (IDN Times/Aditya Pratama)
Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil juga mendesak TNI agar mengambil langkah tegas untuk melakukan investigasi secara internal, terkait dugaan keterlibatan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dalam peristiwa kerusuhan beberapa waktu lalu secara terbuka, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

TNI diharapkan bersikap patriot, mendukung proses pengusutan kerusuhan yang kemungkinan melibatkan oknum TNI, dan menggelar upaya hukum layaknya proses pidana agar masyarakat mengetahui fakta sesungguhnya.

3. Tiga tuntutan menanggapi keterlibatan TNI dalam aktivitas ruang siber


Aktivis sekaligus Kreator Konten, Ferry Irwandi mengikuti aksi tolak Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dan Revisi UU Polri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025) (IDN Times/Yosafat)
Berikut tiga tuntutan dari Koalisi Masyarakat Sipil terkait keterlibatan TNI dalam pemantauan aktivitas ruang siber, yang bertindak jauh ke ranah sipil dan memengaruhi proses penegakan hukum:

Hentikan kriminalisasi terhadap masyarakat dan aktivis yang berupaya membantu pemerintah dan penegak hukum dalam mengungkap kerusuhan.
Bentuk Tim Gabungan Pencari Fakta yang independen dan terdiri dari para tokoh, serta orang-orang yang memiliki kompetensi dan dipercaya publik.
TNI seharusnya bekerja sama dan bersikap patriot untuk mengusut tuntas adanya dugaan keterlibatan TNI dalam kerusuhan.

https://www.idntimes.com/news/indone...0-f48mr-xw12lf


Polisi Sebut TNI Tak Bisa Laporkan Ferry Irwandi soal Dugaan Pencemaran Nama Baik

Kompas.com - 09/09/2025, 18:20 WIB Baharudin Al Farisi, Akhdi Martin Pratama Tim Redaksi Lihat Foto Wakil Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya, AKBP Fian Yunus saat ditemui di Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Selasa (9/9/2025).(KOMPAS.com/BAHARUDIN AL FARISI)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya AKBP Fian Yunus mengatakan, Satuan Siber TNI tak bisa melaporkan Ferry Irwandy dalam kasus pencemaran nama baik.

Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 105/PUU-XXII/2024.

Putusan MK tersebut menyatakan bahwa frasa "orang lain" dalam Pasal 27A UU ITE harus dibatasi hanya untuk individu perseorangan yang merasa dirugikan, dan tidak mencakup lembaga pemerintah, korporasi, profesi, atau jabatan.

“Kan menurut MK (Mahkamah Konstitusi), institusi enggak bisa melaporkan, harus pribadi kalau pencemaran nama baik,” ujar Fian saat ditemui di Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Selasa (9/9/2025).

Maka dari itu, Komandan Satuan Siber (Dansatsiber) TNI Brigadir Jenderal Juinta Omboh, pada Senin (8/9/2025), berkonsultasi ke Polda Metro Jaya terkait hal tersebut.

“Beliau kan mau melaporkan terkait dengan… Iya (Ferry Irwandi),” kata Fian.

Namun, Fian tidak menjelaskan lebih lanjut institusi yang merasa dicemarkan nama baiknya oleh Ferry Irwandi sehingga seorang jenderal bintang satu TNI berkonsultasi ke Polda Metro Jaya.

“Institusi, institusi ya,” ucap dia.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah jenderal Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan konsultasi hukum dengan Polda Metro Jaya pada Senin (8/9/2025).

Konsultasi itu dilakukan setelah adanya klaim temuan dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh CEO Malaka Project Ferry Irwandi. Berdasarkan pantauan Kompas.com, empat komandan pasukan TNI mendatangi Mapolda Metro Jaya pada Senin (8/9/2025) siang.

Mereka adalah Danstsiber TNI Brigjen Juinta Omboh Sembiring, Danpuspom Mayjen TNI Yusri Nuryanto, Kapuspen TNI Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah, dan Kababinkum TNI Laksda Farid Ma'ruf.

Mereka datang untuk melakukan konsultasi hukum untuk membuat laporan mengenai hasil temuan patroli siber TNI terhadap konten kreator Ferry Irwandi.

"Konsultasi kami ini terkait dengan kami menemukan hasil dari patroli siber, terdapat kami temukan beberapa fakta-fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Saudara Ferry Irwandi," kata Juinta kepada wartawan, Senin.

https://megapolitan.kompas.com/read/...an-pencemaran.
TNI tenryata tak bisa bertindak masalah ini dari regulasi ITE yang ada

Kompascom+ baca berita tanpa iklan: https://kmp.im/plus6
Download aplikasi: https://kmp.im/app6