CNN Indonesia
Selasa, 09 Sep 2025 08:17 WIB
Bagikan:

Juru Bicara Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Wenas (CNN Indonesia/Arief Bimaputra)

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pertahanan (Kemhan) membantah laporan media Tempo yang menyebut Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengusulkan draf aturan terkait penerapan darurat militer seiring gelombang aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu.
"Tentunya saya selaku juru bicara Kementerian Pertahanan saya menyampaikan bahwa berita ini sama sekali tidak benar," kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen Frega Ferdinand Wenas saat dikonfirmasi, Senin (8/9) malam.

Frega mengaku juga telah mengecek di internal Kemhan. Menurutnya biro hukum hingga perundang-undangan Kemhan tidak pernah membahas soal draf usulan darurat militer.

"Saya sudah mengecek internal ke Biro Hukum, Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Biro Tata Usaha itu sama sekali tidak ada pembahasan dan pengajuan. Jadi apa yang disampaikan oleh media tersebut, itu saya bisa tegaskan tidak benar," ujar jenderal bintang satu TNI AD itu.

Ia mengatakan pihaknya akan menjajaki untuk menyampaikan hak jawab terkait pemberitaan soal kabar beredar tersebut.

Kemhan, kata dia, juga mempertimbangkan untuk melapor ke Dewan Pers.

"Saat ini kami mempertimbangkan untuk melaporkan ke Dewan Pers sebagai bentuk formal kami, karena memang fakta yang disampaikan itu tidak benar. Kemudian kami juga akan mencoba menjajaki untuk menyampaikan hak jawab sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, berita-berita yang tidak benar," ujarnya.

https://www.cnnindonesia.com/nasiona...er-ke-prabowo.




Analis: Hentikan provokasi tuding TNI ciptakan darurat militer

Selasa, 9 September 2025 08:31 WIB waktu baca 3 menit
Analis: Hentikan provokasi tuding TNI ciptakan darurat militer
Pengamanan oleh gabungan TNI-Polri di dewan Sulut. (Antara/Joyce) (1)
Jakarta (ANTARA) - Analis politik Boni Hargens mengingatkan agar provokasi yang menuding Tentara Nasional Indonesia (TNI) menciptakan darurat militer bisa dihentikan lantaran TNI sudah bersifat profesional dan matang berdemokrasi.

Dikatakan bahwa TNI tidak memiliki DNA kudeta politik dalam sejarah Indonesia, di mana tidak ada satu pun peristiwa yang mensinyalir adanya kejadian kudeta politik oleh militer dalam sejarah Indonesia sejak merdeka tahun 1945.

"TNI kita sudah belajar dari masa lalu. Mereka sudah matang dalam berdemokrasi," ujar Boni dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Bahkan, lanjut dia, yang dilakukan mantan Menteri Pertahanan dan Keamanan Jenderal Besar (Purn) TNI Abdul Haris Nasution dan pasukannya pada tahun 1952 di depan Istana Presiden pertama RI Soekarno, yang oleh pengamat asing dianggap percobaan kudeta, bukan merupakan upaya kudeta seperti di Thailand, Filipina, atau Myanmar.

Kendati demikian, disebutkan bahwa hal itu merupakan bentuk pernyataan sikap kecewa TNI melihat korupsi politik di parlemen yang begitu marak dan menyengsarakan rakyat.



Boni tak membantah adanya kelompok penumpang gelap yang bermain di dalam aksi massa yang berujung ricuh pada akhir Agustus 2025 lalu, hanya saja dirinya membantah dengan tegas adanya keterlibatan TNI dalam isu tersebut.

Untuk itu, dia menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap provokasi penciptaan darurat militer yang disampaikan beberapa pihak untuk didalami oleh komunitas intelijen guna mencegah terciptanya persepsi yang salah di pikiran masyarakat, salah satunya yang berasal dari pegiat media sosial Ferry Irwandi.

"Selain tidak benar, tudingan Ferry itu bentuk provokasi yang serius. Komunitas intelijen perlu mendalami tudingan itu dengan pengumpulan informasi yang objektif dan menyeluruh," tutur dia.

Senada dengan Boni, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) Soleman Ponto juga mengecam keras pernyataan Ferry soal TNI. Menurut Ponto, pernyataan Ferry menggiring opini dan memanipulasi fakta karena secara sengaja membentuk persepsi publik yang salah tentang TNI.

"Pernyataan Ferry sebagai bentuk provokasi yang berpotensi merusak keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan merusak citra TNI sebagai institusi," ucap Ponto.



Ia pun mendorong aparat penegak hukum (APH) segera mengambil tindakan tegas atas pernyataan Ferry guna menjaga wibawa TNI, keamanan nasional, dan persatuan nasional.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menegaskan tidak ada usulan darurat militer dari Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menyusul gelombang aksi unjuk rasa terkait penolakan tunjangan anggota DPR di berbagai daerah pada akhir Agustus lalu.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemenhan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang menanggapi pemberitaan Tempo yang dilansir pada Senin (8/9).

“Selaku juru bicara Kemenhan, saya menyampaikan bahwa berita ini sama sekali tidak benar dan tentunya kami menyayangkan informasi media yang tidak akurat itu,” kata Frega di Jakarta.

Frega menjelaskan pengajuan draf usulan darurat militer mesti melalui proses resmi dan tidak bisa diajukan oleh individu. Dia mengatakan biro hukum, peraturan perundang-undangan, maupun tata usaha di Kemenhan tidak ada yang membahas hal itu.

https://www.antaranews.com/berita/50...arurat-militer


Ada aturannya kalau mencapai darurat militer