Senin, 08 September 2025 – 19:51 WIB Aksi doa bersama untuk korban kekerasan selaam gelombang unjuk rasa di Indonesia. Foto: Januardi/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Jaringan Gusdurian Yogyakarta, Forum Cik Di Tiro dan Aliansi Jogja Memanggil mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera memecat Kapolri Jenderal Listyo Sigit.

Desakan tersebut muncul saat acara doa bersama tokoh lintas agama untuk mengenang korban aksi unjuk rasa di Masjid Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Senin (8/9).

Selain itu, mereka juga menyatakan tidak puas dengan kebijakan Presiden Prabowo yang merombak kabinetnya pada hari ini.

Prabowo telah melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih di Istana Negara dengan mengganti pucuk pimpinan di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Selain itu, juga dibentuk kementerian baru, yaitu Kementerian Haji. Namun, Prabowo urung memecat dan mengganti Listyo Sigit dari jabatan sebagai Kapolri.

Inisiator Forum Cik Di Tiro Masduki mengatakan apa yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR RI saat ini hanyalah tindakan responsif atas maraknya aksi unjuk rasa di berbagai wilayah sejak 25 Agustus hingga 1 september 2025.

Menurut dia, problem utama yang memicu kemarahan rakyat belum tersentuh oleh pemerintah dan anggota dewan.

“Aksi yang berujung ricuh di berbagai daerah itu adalah hilirnya. Kami tidak akan lupa pada hulunya,” kata Masduki.

Dia mendesak Prabowo untuk berani memecat Listyo Sigit karena dianggap gagal memimpin institusi Polri sehingga terjadi berbagai kekerasan terhadap massa aksi.

Kapolri juga dikritik karena menetapkan beberapa aktivis sebagai tersangka yang dianggap provokatif.

“Kapolri dan para menteri yang bermasalah harus dipecat,” tegasnya.

Selain mendesak agar memecat Kapolri, mereka juga menyoroti akuntabilitas aparat keamanan dan menuntut agar dilakukan reformasi di tubuh kepolisian.

Mereka mendesak agar militer ditarik kembali ke barak dan menuntut pencabutan UU TNI yang dianggap berpotensi mengancam demokrasi sipil.

Dari sisi keadilan sosial dan hukum, beberapa tuntutan lain yang disuarakan antara lain:
- Membebaskan semua demonstran, pejuang lingkungan, HAM, dan demokrasi yang ditangkap.
- Menegakkan supremasi hukum (rule of law) dan memberantas korupsi yang dinilai makin brutal.
- Memberikan jaminan sosial gratis bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Mencabut berbagai fasilitas dan tunjangan bagi pejabat pemerintah serta anggota DPR yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

Gusdurian Yogyakarta dan Aliansi Jogja Memanggil juga mengajak seluruh elemen masyarakat sipil di Indonesia untuk melakukan konsolidasi gerakan guna memastikan prinsip-prinsip demokrasi substantif tetap berjalan dan terjaga. (mar3/jpnn)


https://jogja.jpnn.com/jogja-terkini...kapolri?page=3
seruan pencopotan Kapolri