- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Ferry Irwandi Dorong Rombak Total Pemimpin Polri
TS
cPOP
Ferry Irwandi Dorong Rombak Total Pemimpin Polri
Quote:
Ferry Irwandi Dorong Rombak Total Pemimpin Polri
jpnn.com, JAKARTA - Perwakilan Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah Ferry Irwandi menyebut kepemimpinan di Polri perlu dirombak total melalui reformasi di Korps Bhayangkara itu.
Dia berkata itu demi menjawab pertanyaan awak media setelah menghadiri aksi di depan Gerbang Pancasila, area Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9).
"Kalau gue, sih, rombak semua, ya. Yang penting ada perubahan," kata Ferry.
Ferry datang ke Gerbang Pancasila bersama selebgram, penyanyi, dan penulis untuk membawa 17+8 Tuntutan Rakyat yang terbagi dalam dua bagian untuk diserahkan kepada DPR.
Bagian pertama ada permintaan untuk dituntaskan pada 5 September dan bagian kedua menuntut selesai pada 25 Agustus 2026.
Ferry pun mengajak semua pihak bisa terus mengawasi tuntutan merombak total kepemimpinan Polri.
"Ya, kita awasi saja terus. Semoga bisa berubah total, kan, katanya memang Polri benar-benar harus dievaluasi," lanjut Ferry.
Dalam kesempatan yang sam, dia kemudian menerima pertanyaan soal langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang memberikan kenaikan pangkat ke polisi ketika kasus tewasnya Affan Kurniawan belum tuntas.
"Ya, buruk, lah. Kalau gue melihatnya. Enggak ada bagus-bagusnya," ujarnya.
Ferry menilai tindakan memberikan kenaikan pangkat ketika kasus Affan yang belum tuntas tidak sensitif.
"Sensitif? Enggak? Sensitif saja dahulu, kan, enggak. Orang masih berduka, kok. Bunga-bunga di kuburan ßaja masih wangi, kok, itu yang dipilih," ujar dia.
Adapun, 17+8 Tuntutan Rakyat ialah:
I. 17 tuntutan yang harus direspons paling lambat 5 September 2025:
1. Penarikan TNI dari Pengamanan Sipil: TNI diminta kembali ke barak dan tidak terlibat dalam pengamanan sipil serta memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran.
2. Tim Investigasi Independen: Membentuk tim untuk mengusut kasus kematian Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan aparat lainnya selama demo 28-30 Agustus 2025 secara transparan.
3. Bekukan Kenaikan Gaji dan Tunjangan DPR: Batalkan fasilitas baru, termasuk pensiun seumur hidup anggota DPR.
4. Publikasi transparansi Anggaran DPR: Publikasikan rincian gaji, tunjangan, rumah, dan fasilitas DPR.
5. Pemeriksaan Anggota DPR Bermasalah: Dorong Badan Kehormatan DPR dan KPK untuk menyelidiki anggota DPR yang bermasalah.
6. Sanksi Tegas untuk Anggota DPR Tidak Etis: Pecat atau beri sanksi tegas kepada anggota DPR yang memicu kemarahan publik.
7. Komitmen Partai Politik: Partai harus mengumumkan sikap berpihak pada rakyat di tengah krisis.
8. Dialog Publik: Libatkan anggota DPR dalam dialog terbuka dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.
9. Bebaskan Demonstran: Lepaskan seluruh demonstran yang ditahan selama aksi.
10. Hentikan Kekerasan Polisi: Polri diminta mematuhi SOP pengendalian massa dan menghentikan tindakan represif.
11. Proses Hukum Pelaku Kekerasan: Tangkap dan adili secara transparan anggota atau komandan yang melanggar HAM.
12. Segera kembali ke barak: Menghentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil.
13. Disiplin Internal TNI: Pastikan TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
14. Komitmen TNI: TNI harus berkomitmen tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guruh, buruh, nakes dan mitra ojol) di seluruh Indonesia.
16. Ambil langkah darurat cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
17. Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing
II. Delapan tuntutan yang dituntaskan 25 Agustus 2026:
1. Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran.
2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif.
3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil.
4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor.
5. Reformasi Kepemimpinan dan Sistem Kepolisian agar Profesional dan Humanis.
6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian.
7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen.
8. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan.
Menanggapi hal itu, Menko Polkam Budi Gunawan atau BG menyebut pemerintah menghargai aspirasi publik yang membawa 17+8 Tuntutan Rakyat itu. (ast/jpnn)
Artikel ini telah tayang diJPNN.comdengan judul
"Ferry Irwandi Dorong Rombak Total Pemimpin Polri",
https://www.jpnn.com/news/ferry-irwa...n-polri?page=5
Menantang Narasi Pikiran Ferry Irwandi Desak Reformasi Total Polri
PIRAMIDA.ID – Seruan Ferry Irwandi dalam beberapa media berita online yang mendesak “reformasi total Polri” terdengar lantang, tetapi jika ditelisik lebih dalam, justru memperlihatkan sesat pikir yang berbahaya. Mengapa? Karena gagasannya bukan saja mengabaikan realitas objektif institusi Polri hari ini, melainkan juga menyesatkan publik dengan narasi simplistis yang jauh dari analisa mendalam.
Pertama, Polri bukanlah institusi beku yang mandek tanpa perubahan. Sejak reformasi 1998, Polri telah melewati transformasi besar: pemisahan dari ABRI, restrukturisasi kelembagaan, peningkatan transparansi anggaran, hingga pembenahan rekrutmen berbasis merit. Menyebut perlunya “reformasi total” sama saja menutup mata terhadap upaya panjang yang sudah berjalan dan terus berlangsung. Kritik boleh, tapi menyapu bersih seolah Polri tak berubah adalah retorika malas.
Kedua, Ferry Irwandi gagal membedakan antara kasus individual dan kelembagaan. Setiap institusi besar tentu menghadapi oknum bermasalah. Namun, menggeneralisasi kasus tertentu menjadi alasan untuk “mengganti total” Polri menunjukkan ketidakmampuan berpikir proporsional. Sama halnya dengan menyebut sistem pendidikan gagal total hanya karena ada guru yang korupsi. Pola pikir hitam-putih semacam ini justru menyesatkan publik dan melemahkan kepercayaan masyarakat tanpa solusi konkret.
Ketiga, argumen Ferry Irwandi terjebak dalam logika populisme murahan. Ia menggaungkan reformasi total tanpa mengajukan peta jalan: reformasi seperti apa yang ia maksud, siapa yang menjalankan, dan bagaimana menjamin transisi berjalan tanpa melumpuhkan fungsi keamanan negara. Tanpa jawaban itu, gagasan tersebut hanyalah jargon politik kosong lebih mirip provokasi ketimbang visi.
Terakhir, kita harus waspada: menggiring opini publik dengan narasi reformasi total yang tidak berbasis realita berisiko melemahkan institusi negara . Polri adalah pilar penting dalam menjaga stabilitas nasional, menghadapi ancaman terorisme, kejahatan transnasional, hingga cyber crime. Menggoreng isu reformasi secara serampangan hanya akan menguntungkan mereka yang ingin melihat negara ini rapuh.
Singkatnya, seruan Ferry Irwandi lebih mencerminkan sesat pikir ketimbang analisa matang. Kritik terhadap Polri tentu diperlukan, tetapi harus tajam, terukur, dan membangun. Bukan dengan semboyan kosong yang menutup mata terhadap capaian, mengabaikan realitas, dan melemahkan institusi. Jika ingin serius membenahi Polri, mulailah dengan gagasan realistis, bukan teriak-teriak kosong di ruang publik.
Sumber :
https://www.piramida.id/menantang-na...i-total-polri/
tepsuzot dan 6 lainnya memberi reputasi
7
769
39
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan