Prabowo soal 17+8 Tuntutan Rakyat: Sebagian Masuk Akal, Sebagian Perlu Dirundingkan

Alfito Deannova Gintings - detikNews
Minggu, 07 Sep 2025 18:02 WIB

Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Jakarta - Presiden Prabowo Subianto merespons 17+8 Tuntutan Rakyat yang ramai disuarakan oleh masyarakat dalam demonstrasi belakangan ini. Prabowo mengatakan sebagian tuntutan masuk akal dan bisa dibicarakan.
"Ya saya kira kita pelajari sebagian masuk akal, sebagian kita bisa berunding, kita bisa berdebat. Ya saya katakan tuntutan saya kira banyak yang masuk akal, banyak yang menurut saya normatif. Dan bisa kita bicarakan dengan baik," kata Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, akhir pekan ini.

Prabowo juga menanggapi secara khusus mengenai dorongan pembentukan Tim Investigasi Independen di kasus Affan Kurniawan. Menurut Prabowo, hal itu juga sangat masuk akal.

"Saya kira kalau tim investigasi independen saya kira ini masuk akal. Saya kira itu masuk akal, saya kira bisa dibicarakan dan nanti kita lihat bentuknya kaya gimana,[/]" ujar dia.

Perihal tuntutan penarikan TNI dari pengamanan sipil, Prabowo menjawab bahwa tugas TNI juga salah satunya menjaga masyarakat dari ancaman apa pun. [b]Mengenai penarikan TNI ini, Prabowo menyebut masih bisa diperdebatkan.

"Jadi terorisme itu ancaman, membakar-bakar ancaman, membuat kerusuhan itu ancaman kepada rakyat, masa tarik TNI dari pengamanan sipil, itu menurut saya debatable, tapi saya akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh UUD kepada saya," imbuh dia.

(knv/gbr)
https://news.detik.com/berita/d-8100...-dirundingkan.

tanggapan Presiden

Pelajar SMA Gonzaga Dukung Tuntutan 17+8

SMA Kolese Gonzaga menolak pandangan bahwa pelajar SMA/SMK tidak perlu berpartisipasi dalam proses demokrasi.
7 September 2025 | 19.41 WIB



Bagikan

Aksi Piknik Nasional Rakyat menagih 17+8 Tuntutan Rakyat kepada DPR di depan gedung DPR, Jakarta, 5 September 2025. Antara/Sulthony Hasanuddin
Perbesar
Aksi Piknik Nasional Rakyat menagih 17+8 Tuntutan Rakyat kepada DPR di depan gedung DPR, Jakarta, 5 September 2025. Antara/Sulthony Hasanuddin
KOMUNITAS pelajar SMA Kolese Gonzaga menyampaikan sikap terhadap kondisi sosial-politik di Indonesia yang belakangan diwarnai demonstrasi. Dalam pernyataan tertulis pada Kamis, 4 September 2025, mereka menilai aksi massa yang berujung kerusuhan dipicu ketidakpuasan masyarakat sipil terhadap kebijakan pemerintah, wakil rakyat, dan aparat penegak hukum yang dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil.

Para pelajar mengaku prihatin mendengar kabar adanya korban kekerasan hingga jatuhnya korban jiwa dalam demonstrasi tersebut. “Sebagai pelajar SMA yang menjunjung tinggi nilai moral serta berpegang pada Pancasila dan UUD 1945, kami merasa berkewajiban untuk mengedepankan hati nurani, kecerdasan intelektual, kepedulian terhadap sesama, komitmen, kerendahan hati, dan integritas,” tulis pernyataan itu dikutip dari instagram resmi @senatgonzaga pada Ahad, 7 September 2025.

Dalam seruan yang ditandatangani Kepala SMA Kolese Gonzaga Peter Eduard C. Ratu Dopo, dan Ketua Senat Christpoher Kana Cahyadi, terdapat beberapa poin utama.

Pertama, menolak pandangan bahwa pelajar SMA/SMK tidak perlu berpartisipasi dalam proses demokrasi. Mereka menegaskan bahwa kampanye di media sosial, penyebaran petisi, hingga penyuaraan aspirasi merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin Pasal 28 Ayat (3) UUD 1945.

Mereka menghormati upaya masyarakat yang berani menyuarakan aspirasi untuk menjaga demokrasi, selama dilakukan secara kondusif dan demi kepentingan bersama. Juga, mengecam pihak-pihak yang menyebarkan misinformasi maupun memelintir narasi sehingga memicu konflik horizontal dan tindakan kekerasan.

Mereka mendesak agar rapat DPR yang membahas 17+8 tuntutan rakyat benar-benar menghadirkan itikad baik, mempertimbangkan dengan adil, serta menindaklanjuti hasilnya secara akuntabel.

“Kami menjunjung tinggi prinsip demokrasi dalam memperjuangkan keadilan. Kami berkomitmen untuk memberikan sikap tegas dan kritis dalam menanggapi seluruh dinamika sosial-politik yang terjadi di Tanah Air,” demikian tertulis dalam pernyataan komunitas pelajar Gonzaga tersebut.

Mereka berharap seluruh aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti secara penuh tanggung jawab dan transparan oleh pemerintah maupun DPR.

Pandangan mereka bertentangan dengan pendapat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti yang menyatakan pelajar tak perlu menyampaikan aspirasi lewat aksi unjuk rasa di jalan.

Menurut Mu’ti, ada yang lebih pas bagi pelajar yang ingin menyampaikan aspirasi. “Ada cara yang lebih damai. Pesannya bisa sampai tanpa harus meninggalkan sekolah,” ujarnya saat ditemui di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur pada Sabtu, 6 September 2025.

Mu’ti menilai demonstrasi dapat menyebabkan tindakan anarkistis. Dia mendorong agar orang tua, guru, murid, dan dinas pendidikan untuk membina para pelajar agar tak ikut unjuk rasa.

"Mari mengajak para pelajar lebih berfokus belajar, berfokus mencapai cita-cita dalam meraih masa depan yang gemilang," ucap Sekretaris Pengurus Pusat Muhammadiyah ini.

https://www.tempo.co/politik/pelajar...n-17-8-2067468

seruan pelajar

Diaspora Indonesia di Boston Gelar Aksi Damai Serukan Tuntutan '17+8'

Boston: Puluhan diaspora Indonesia yang menetap di Boston, Amerika Serikat (AS) menggelar aksi damai 'Boston Bergerak' di Boston City Hall, Massachusetts, AS pada 5 September 2025. Aksi ini sebagai bukti bahwa mereka turut andil mengawal demokrasi di Indonesia.

Kegiatan ini dihadiri oleh puluhan diaspora yang terdiri dari pelajar, alumni, maupun warga negara Indonesia (WNI) yang menetap di Boston. Rangkaian acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Indonesia Pusaka. Kemudian dilanjut doa bersama dan ditutup dengan pembacaan tuntutan '17+8' serta penyampaian orasi oleh sejumlah diaspora.

Peserta aksi damai ini menyerukan pentingnya transparansi dan juga akuntabilitas dari pemerintah, serta mengajak para diaspora di berbagai belahan dunia untuk turut andil dalam mengawal demokrasi di Indonesia.

"Dalam aksi ini kami bersolidaritas dengan teman-teman yang berasal dari Indonesia yang sedang menjunjungkan tuntutan 17+8. Kami juga mau menunjukkan bahwa kami sebagai diaspora Indonesia di luar negeri, tetap peduli dan tetap perhatian dengan keadaan Indonesia. Dan harapannya
semua dari tuntutan itu bisa dikabulkan," ujar Panitia Boston Bergerak, Callysta Thony, dikutip dari Selamat Pagi Indonesia, Metro TV, Minggu, 7 September 2025.

https://www.metrotvnews.com/play/N6G...-tuntutan-17-8
seruan diaspora di Amerika


Diaspora RI di Sydney Gelar Aksi Damai Serukan 17+8 Tuntutan
07 Sep 2025, 16:31 WIB
Marcheilla Ariesta
ae149c35-b8f7-40ac-acd7-33c46c267668.jpeg




Diaspora Indonesia di Sydney gelar aksi damai, serukan 17+8 tuntutan ke pemerintah RI. (Dok. GUSAR).

Iklan - Scroll untuk Melanjutkan

Jakarta, IDN Times – Lebih dari 250 diaspora Indonesia di Sydney berkumpul di Victoria Park pada Sabtu (6/9/2025), untuk menggelar aksi damai yang diinisiasi Gerakan untuk Sydney Bersuara (GUSAR). Aksi ini digelar secara inklusif, tertib, dan ramah keluarga, sesuai ketentuan otoritas setempat di New South Wales.

GUSAR merupakan gerakan kolektif, non-partisan, dan non-afiliasi yang dibentuk oleh warga Indonesia di Sydney. Aliansi ini mengampanyekan paket 17+8 tuntutan yang mencakup pemulihan hak sipil, pembenahan politik-hukum, serta reformasi ekonomi.

“Kontrak sosial dalam UUD 1945 mewajibkan negara melindungi segenap bangsa dan menyejahterakan seluruh warga. Ketika kebijakan dan praktik di lapangan menyimpang, diaspora tidak boleh diam, kami memilih bersuara, tertib, dan jelas arah,” kata Mahesti Hasanah, salah satu fasilitator aliansi GUSAR.


1. Diaspora tak mau tinggal diam

pemandangan Sydney Harbour Bridge (pexels.com/benmack)
Dalam pernyataannya, GUSAR menilai kontrak sosial yang dijanjikan UUD 1945 tengah melemah. Kebijakan fiskal dan ekonomi dianggap tidak berpihak pada rakyat, sementara respons pemangku kepentingan terhadap tuntutan akar rumput masih minim.

“Privilese pejabat dan minimnya transparansi merusak legitimasi; pendekatan keamanan kerap mengganggu kebebasan sipil. Pada saat yang sama, beban hidup rakyat kian berat,” lanjut Mahesti dalam pernyataan GUSAR, Minggu (7/9/2925).

Hal serupa disampaikan oleh Ifana Tungga, mahasiswa asal Kupang yang kini menempuh studi di University of Sydney. “Ketika kanal partisipasi menyempit, diaspora tidak memilih diam. Kami merawat harapan dengan bersuara; tertib, damai, dan jelas arah,” ujarnya.

2. Tuntutan dan agenda inti GUSAR yakni 17+8

Unggahan 17+8 tuntutan rakyat (instagram.com/andocidalopez)
Platform GUSAR dikenal dengan sebutan 17+8 tuntutan, yang mencakup tiga ranah besar: hak sipil, reformasi politik-hukum, dan perbaikan ekonomi. Di antaranya adalah tuntutan agar TNI kembali ke barak, penghentian kekerasan dan kriminalisasi masyarakat sipil, pembebasan demonstran, reformasi DPR dan partai, perampasan aset hasil korupsi, hingga reformasi pajak berkeadilan.

Untuk memudahkan pelaksanaan, GUSAR merumuskan tiga agenda inti, yakni pertama, supremasi sipil dalam keamanan publik: Polri fokus pada kamtibmas, TNI hanya terlibat dalam keadaan luar biasa dengan dasar hukum jelas. Kedua, pembaharuan sistem dan tata kelola DPR/partai: transparansi keuangan, standar etik yang ketat, dan jaminan fungsi oposisi.

Ketiga, perampasan dan pengelolaan aset: rampas aset korupsi, kelola untuk layanan publik, selaraskan reformasi pajak, serta perkuat perlindungan pekerja.

“Agenda inti ini adalah paket kebijakan prioritas, terukur, dan tidak melebar – agar 17+8 bisa diwujudkan secara nyata,” demikian penegasan GUSAR dalam pernyataannya.

3. Komitmen Pemantauan dan Solidaritas Diaspora

Unggahan 17+8 tuntutan rakyat (instagram.com/andocidalopez)
GUSAR menyatakan, akan terus memantau dan mengevaluasi kerja pemerintah maupun wakil rakyat yang dianggap tidak selaras dengan mandat konstitusi. Pemantauan berbasis data, laporan berkala kepada publik, serta advokasi non-kekerasan akan menjadi strategi utamanya.

Aliansi ini juga berkomitmen menciptakan ruang aman bagi siapa pun untuk menyampaikan pendapat. “GUSAR akan terus menjadi ruang aman bagi siapa pun untuk menyampaikan pendapat, kegelisahan, dan harapan secara tertib, non-kekerasan, dan menghormati martabat manusia,” tulis pernyataan resmi GUSAR.

Selain itu, GUSAR menekankan pentingnya solidaritas lintas komunitas. “Kami juga akan membangun dan merawat solidaritas, baik dengan komunitas diaspora secara internasional maupun masyarakat madani di Indonesia, untuk saling menguatkan, berbagi sumber daya, dan memastikan suara warga tetap terdengar dan berdampak,” lanjut pernyataan itu.

Di akhir aksinya, GUSAR menyerukan satu pesan bersama. “Bersama, kita memulihkan kepercayaan publik dan mengembalikan politik kepada rakyat,” ujar mereka.

https://www.idntimes.com/news/world/...0-84mpg-8295w3


seruan diaspora mengenai TNI dan lainnya