- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Asing Keluar Rp18,6 T Ketika Burden Sharing BI Kejutkan Pasar
TS
jaguarxj220
Asing Keluar Rp18,6 T Ketika Burden Sharing BI Kejutkan Pasar
Bloomberg Technoz, Jakarta - Keputusan Bank Indonesia menempuh lagi skema pembagian beban pembiayaan alias 'burden sharing' bersama Kementerian Keuangan untuk mendukung berjalannya program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti perumahan dan koperasi desa, agaknya membuat pasar gelisah di tengah tanda tanya banyak kalangan tentang pertaruhan independensi bank sentral.
Rencana yang terungkap dalam paparan Gubernur BI bersama Komisi IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada Selasa lalu, yang juga dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, itu cukup mengagetkan pasar.
Hal itu terlihat dari pergerakan harga aset di pasar domestik yang cenderung melemah, bahkan ketika sentimen pasar global sebenarnya tengah mendukung penguatan emerging market. Rupiah, misalnya, melemah dua hari beruntun di pasar spot sampai penutupan Kamis kemarin meski dalam rentang terbatas. Sedangkan yield Surat Utang Negara (SUN) juga merayap naik lagi.
"Pergerakan ini menunjukkan reaksi negatif atas pemberitaan kebijakan burden sharing, tetapi investor agak berhati-hati dalam menanggapi pemberitaan tersebut. Kehati-hatian ini berlandaskan pada pengumuman yang bersifat tiba-tiba," komentar tim analis Mega Capital, di antaranya Lionel Priyadi, Nanda Rahmawati dan Muhammad Haikal.
Investor asing bergegas mengurangi posisi baik di saham maupun Surat Berharga Negara (SBN). Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang dikompilasi oleh Bloomberg, selama perdagangan pekan ini, yakni hingga data terakhir per 3 September, posisi kepemilikan asing di SBN berkurang Rp9,2 triliun menjadi Rp944,6 triliun.
Pekan sebelumnya, ketika kondisi politik domestik memanas oleh aksi unjuk rasa dan penjarahan di berbagai daerah, asing tercatat menambah posisi di SBN senilai Rp5,65 triliun. Selama Juli-Agustus, investor asing sejatinya rajin memborong SBN dengan menambah kepemilikan sampai Rp35,17 triliun.
Kalangan pasar dan ekonom memberi tanggapan beragam terkait keputusan burden sharing. Perdebatan lama tentang independensi Bank Indonesia sebagai otoritas moneter kembali menyeruak.
Dalam pernyataan resmi pada Kamis kemarin, BI mengatakan, otoritas setuju mendukung pertumbuhan ekonomi dengan membeli obligasi pemerintah di pasar sekunder, juga menanggung biaya bunga untuk program terkait perumahan rakyat dan koperasi.
"Sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tetap mengacu pada prinsip-prinsip kebijakan fiskal dan moneter yang prudent serta tetap menjaga disiplin dan integritas pasar," demikian pernyataan BI.
Dalam paparannya pada rapat bersama DPD, Gubernur Perry mengatakan, pembagian burden sharing ditetapkan untuk beban bunga pembiayaan perumahan rakyat ditanggung bersama dengan porsi masing-masing 2,9%, sedang untuk koperasi merah putih sebesar 2,15%. Formula yang digunakan adalah bunga SBN tenor 10 tahun dikurangi hasil penempatan pemerintah di perbankan, lalu sisanya dibagi dua.
Kebijakan pembagian beban otoritas moneter pertama kali dilakukan pada saat perekonomian 'mati' akibat pandemi tahun 2020 lalu. Kepemilikan BI di SBN melonjak tajam buntut dari kebijakan tersebut. Bahkan ketika kebijakan berakhir pada 2022, BI masih jadi 'penguasa' terbanyak SBN di pasar saat ini.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan terakhir per 3 September, Bank Indonesia menguasai 24,3% total SBN yang beredar di pasar, tak termasuk SBN yang digunakan untuk operasi moneter. Nilainya fantastis, mencapai Rp1.558,9 triliun. Angka itu sudah turun dari puncaknya pada 20 Mei lalu sebesar Rp1.754,67 triliun.
Rencana yang terungkap dalam paparan Gubernur BI bersama Komisi IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada Selasa lalu, yang juga dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, itu cukup mengagetkan pasar.
Hal itu terlihat dari pergerakan harga aset di pasar domestik yang cenderung melemah, bahkan ketika sentimen pasar global sebenarnya tengah mendukung penguatan emerging market. Rupiah, misalnya, melemah dua hari beruntun di pasar spot sampai penutupan Kamis kemarin meski dalam rentang terbatas. Sedangkan yield Surat Utang Negara (SUN) juga merayap naik lagi.
"Pergerakan ini menunjukkan reaksi negatif atas pemberitaan kebijakan burden sharing, tetapi investor agak berhati-hati dalam menanggapi pemberitaan tersebut. Kehati-hatian ini berlandaskan pada pengumuman yang bersifat tiba-tiba," komentar tim analis Mega Capital, di antaranya Lionel Priyadi, Nanda Rahmawati dan Muhammad Haikal.
Investor asing bergegas mengurangi posisi baik di saham maupun Surat Berharga Negara (SBN). Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang dikompilasi oleh Bloomberg, selama perdagangan pekan ini, yakni hingga data terakhir per 3 September, posisi kepemilikan asing di SBN berkurang Rp9,2 triliun menjadi Rp944,6 triliun.
Pekan sebelumnya, ketika kondisi politik domestik memanas oleh aksi unjuk rasa dan penjarahan di berbagai daerah, asing tercatat menambah posisi di SBN senilai Rp5,65 triliun. Selama Juli-Agustus, investor asing sejatinya rajin memborong SBN dengan menambah kepemilikan sampai Rp35,17 triliun.
Pergerakan rupiah, yield SUN, IHSG, bunga SRBI juga premi risiko investasi sepanjang 2025 (Bloomberg)
Sementara di pasar saham, asing mencatat net sell beruntun selama tujuh hari perdagangan, sejak aksi demonstrasi memanas pekan lalu. Pada pekan pendek ini saja, yaitu sampai perdagangan 4 September kemarin, investor asing mencatat penjualan bersih ekuitas sebesar US$ 254,1 juta, sekitar Rp4,17 triliun.
Asing juga keluar dari instrumen penarik hot money yang dirilis oleh Bank Indonesia, yakni Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Berdasarkan laporan bank sentral, selama transaksi 1-3 September, asing membukukan net sell SRBI sebesar Rp5,29 triliun. Alhasil, total nilai dana asing yang hengkang dari berbagai aset tersebut, sekitar Rp18,66 triliun.
Tanda tanya 'burden sharing'
Asing juga keluar dari instrumen penarik hot money yang dirilis oleh Bank Indonesia, yakni Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Berdasarkan laporan bank sentral, selama transaksi 1-3 September, asing membukukan net sell SRBI sebesar Rp5,29 triliun. Alhasil, total nilai dana asing yang hengkang dari berbagai aset tersebut, sekitar Rp18,66 triliun.
Tanda tanya 'burden sharing'
Kalangan pasar dan ekonom memberi tanggapan beragam terkait keputusan burden sharing. Perdebatan lama tentang independensi Bank Indonesia sebagai otoritas moneter kembali menyeruak.
Dalam pernyataan resmi pada Kamis kemarin, BI mengatakan, otoritas setuju mendukung pertumbuhan ekonomi dengan membeli obligasi pemerintah di pasar sekunder, juga menanggung biaya bunga untuk program terkait perumahan rakyat dan koperasi.
"Sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tetap mengacu pada prinsip-prinsip kebijakan fiskal dan moneter yang prudent serta tetap menjaga disiplin dan integritas pasar," demikian pernyataan BI.
Dalam paparannya pada rapat bersama DPD, Gubernur Perry mengatakan, pembagian burden sharing ditetapkan untuk beban bunga pembiayaan perumahan rakyat ditanggung bersama dengan porsi masing-masing 2,9%, sedang untuk koperasi merah putih sebesar 2,15%. Formula yang digunakan adalah bunga SBN tenor 10 tahun dikurangi hasil penempatan pemerintah di perbankan, lalu sisanya dibagi dua.
Hanya, beberapa pertanyaan masih tersisa. "Pasar mungkin melihat BI terlalu dekat dengan pemerintah jika dukungannya membesar atau permanen," komentar Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, dikutip dari Bloomberg News.
Menurutnya, demi menjaga kredibilitas kebijakan moneter, BI sebaiknya membatasi dukungan pada program prioritas dan tidak memperluasnya ke seluruh belanja negara.
Menurut para analis pasar, langkah pembagian beban utang itu harus menimbang kondisi likuiditas Bank Indonesia. Sekarang ini, Bank Indonesia juga menyerap dana dari investor untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya dengan memberikan imbal hasil di atas BI Rate saat ini sebesar 5,00%.
"Oleh karena itu, akan lebih bijaksana jika jumlah obligasi pemerintah yang dibeli Bank Indonesia melalui mekanisme pembagian beban utang tidak melebihi jumlah penerbitan SRBI dan produk repo Bank Indonesia," kata tim analis Maybank di antaranya Saktiandi Supaat, Myrdal Gunarto, dalam catatannya hari Kamis.
Analis menilai, hal tersebut diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan kesehatan neraca moneter Bank Indonesia. Bank Indonesia membutuhkan amunisi moneter yang memadai untuk kebijakan stabilisasi dan untuk mengantisipasi guncangan lebih lanjut yang dapat secara tiba-tiba mengganggu stabilitas ekonomi Indonesia.
Analis perbankan dan praktisi sistem pembayaran, Arianto Muditomo menambahkan, burden sharing semestinya hanya berlaku dalam kondisi darurat ketika akses pasar terbatas, seperti ketika pandemi Covid-19 mematikan perekonomian.
Dalam situasi normal, menurutnya, pemerintah sebaiknya mengandalkan pembiayaan melalui pasar surat utang atau sumber pendanaan lain agar independensi BI tetap terjaga.
"Namun, jika kebutuhan pembiayaan program Asta Cita sangat besar sementara pasar belum cukup menyerap dengan biaya murah, maka burden sharing bisa dipertimbangkan kembali sebagai opsi sementara dengan batasan ketat," kata Arianto.
Menurut para analis pasar, langkah pembagian beban utang itu harus menimbang kondisi likuiditas Bank Indonesia. Sekarang ini, Bank Indonesia juga menyerap dana dari investor untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya dengan memberikan imbal hasil di atas BI Rate saat ini sebesar 5,00%.
"Oleh karena itu, akan lebih bijaksana jika jumlah obligasi pemerintah yang dibeli Bank Indonesia melalui mekanisme pembagian beban utang tidak melebihi jumlah penerbitan SRBI dan produk repo Bank Indonesia," kata tim analis Maybank di antaranya Saktiandi Supaat, Myrdal Gunarto, dalam catatannya hari Kamis.
Analis menilai, hal tersebut diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan kesehatan neraca moneter Bank Indonesia. Bank Indonesia membutuhkan amunisi moneter yang memadai untuk kebijakan stabilisasi dan untuk mengantisipasi guncangan lebih lanjut yang dapat secara tiba-tiba mengganggu stabilitas ekonomi Indonesia.
Analis perbankan dan praktisi sistem pembayaran, Arianto Muditomo menambahkan, burden sharing semestinya hanya berlaku dalam kondisi darurat ketika akses pasar terbatas, seperti ketika pandemi Covid-19 mematikan perekonomian.
Dalam situasi normal, menurutnya, pemerintah sebaiknya mengandalkan pembiayaan melalui pasar surat utang atau sumber pendanaan lain agar independensi BI tetap terjaga.
"Namun, jika kebutuhan pembiayaan program Asta Cita sangat besar sementara pasar belum cukup menyerap dengan biaya murah, maka burden sharing bisa dipertimbangkan kembali sebagai opsi sementara dengan batasan ketat," kata Arianto.
Pada dasarnya, Arianto mengungkapkan peran BI dalam pelaksanaan skema burden sharing ialah untuk mendukung stabilitas fiskal dan program pemerintah. Namun risikonya, kredibilitas BI sebagai otoritas moneter independen bisa dipertanyakan, inflasi berpotensi naik akibat injeksi likuiditas, serta timbul moral hazard dari pemerintah.
Penerapan burden sharing di tengah situasi ekonomi yang secara mengejutkan dilaporkan Badan Pusat Statistik berhasil tumbuh cemerlang 5,12% pada kuartal III lalu, berisiko meruntuhkan independensi BI secara de facto menurut ekonom Bright Institute Muhammad Andri Perdana.
Ia mengingatkan, Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 hanya memperbolehkan BI membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana dalam kondisi krisis dan atas keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Penerapan burden sharing di tengah situasi ekonomi yang secara mengejutkan dilaporkan Badan Pusat Statistik berhasil tumbuh cemerlang 5,12% pada kuartal III lalu, berisiko meruntuhkan independensi BI secara de facto menurut ekonom Bright Institute Muhammad Andri Perdana.
Ia mengingatkan, Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 hanya memperbolehkan BI membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana dalam kondisi krisis dan atas keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
"Jadi apakah sebenarnya saat ini pemerintah dan BI mengakui bahwa kondisi keuangan negara saat ini sedang krisis? Tapi berkebalikan dengan ihwal syarat UU tersebut, seluruh stakeholder negara selalu mengatakan bahwa kondisi stabilitas keuangan kita masih tangguh"
-Muhammad Andri Perdana, Ekonom Bright Institute-
"Jadi apakah sebenarnya saat ini pemerintah dan BI mengakui bahwa kondisi keuangan negara saat ini sedang krisis? Tapi berkebalikan dengan ihwal syarat UU tersebut, seluruh stakeholder negara selalu mengatakan bahwa kondisi stabilitas keuangan kita masih tangguh," katanya.
Para analis dan ekonom menunggu otoritas memberi perincian skema lebih jelas, termasuk perihal nilai dan durasi, berikut informasi yang mendetil sebagaimana ketika burden sharing dilakukan ketika pandemi.
"Burden sharing ini bisa menjadi preseden buruk ketika kita tidak sedang berada dalam krisis yang menuntut tindakan seperti itu," kata Ekonom LPEM Universitas Indonesia Teuku Riefky.
Risiko 'burden sharing'
Para analis dan ekonom menunggu otoritas memberi perincian skema lebih jelas, termasuk perihal nilai dan durasi, berikut informasi yang mendetil sebagaimana ketika burden sharing dilakukan ketika pandemi.
"Burden sharing ini bisa menjadi preseden buruk ketika kita tidak sedang berada dalam krisis yang menuntut tindakan seperti itu," kata Ekonom LPEM Universitas Indonesia Teuku Riefky.
Risiko 'burden sharing'
Kebijakan pembagian beban otoritas moneter pertama kali dilakukan pada saat perekonomian 'mati' akibat pandemi tahun 2020 lalu. Kepemilikan BI di SBN melonjak tajam buntut dari kebijakan tersebut. Bahkan ketika kebijakan berakhir pada 2022, BI masih jadi 'penguasa' terbanyak SBN di pasar saat ini.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan terakhir per 3 September, Bank Indonesia menguasai 24,3% total SBN yang beredar di pasar, tak termasuk SBN yang digunakan untuk operasi moneter. Nilainya fantastis, mencapai Rp1.558,9 triliun. Angka itu sudah turun dari puncaknya pada 20 Mei lalu sebesar Rp1.754,67 triliun.
Kepemilikan SBN oleh Bank Indonesia (Bloomberg)
Namun, proporsi kepemilikan SBN oleh BI masih jadi yang terbesar, mengalahkan perbankan (20,66%), industri asuransi dan dana penisun (18,52%), juga investor asing (14,75%). Sebelum pandemi, BI hanya memegang kurang dari 5% SBN di pasar.
Kepemilikan SBN oleh BI yang sangat besar pada satu titik dikhawatirkan dapat membatasi keleluasaan bank sentral dalam mengelola moneter serta menjaga independensi kebijakan ke depan.
Di tengah ketidakpastian global yang sewaktu-waktu masih bisa menggoyang lagi kekuatan nilai rupiah, ruang bagi BI menjadi lebih terbatas dalam bermanuver, sementara beban operasional yang ditanggung buntut dari skema burden sharing kian bengkak dan bisa menyeret neraca BI dalam kondisi defisit.
Dalam jangka panjang, ekses likuiditas yang terlalu besar ditambah neraca yang negatif, dapat menghambat transmisi kebijakan moneter.
Burden sharing potensial menurunkan surplus bank sentral dan dapat memperkecil potensi sumbangan BI ke APBN. Terakhir kali BI menyetor surplus penerimaan pengelolaan moneter adalah pada tahun 2019 silam. Undang-Undang mengatur, bila rasio modal BI di atas 10%, bank sentral wajib menyetor sisa surplus ke pemerintah.
Di sisi lain, postur neraca bank sentral juga perlu dicermati. Bila sampai terjadi skenario terburuk di mana rasio modal terhadap kewajiban moneter mengecil sampai di bawah 3%, negara harus turun tangan menyuntik modal tambahan ke bank sentral.
Kepemilikan SBN oleh BI yang sangat besar pada satu titik dikhawatirkan dapat membatasi keleluasaan bank sentral dalam mengelola moneter serta menjaga independensi kebijakan ke depan.
Di tengah ketidakpastian global yang sewaktu-waktu masih bisa menggoyang lagi kekuatan nilai rupiah, ruang bagi BI menjadi lebih terbatas dalam bermanuver, sementara beban operasional yang ditanggung buntut dari skema burden sharing kian bengkak dan bisa menyeret neraca BI dalam kondisi defisit.
Dalam jangka panjang, ekses likuiditas yang terlalu besar ditambah neraca yang negatif, dapat menghambat transmisi kebijakan moneter.
Burden sharing potensial menurunkan surplus bank sentral dan dapat memperkecil potensi sumbangan BI ke APBN. Terakhir kali BI menyetor surplus penerimaan pengelolaan moneter adalah pada tahun 2019 silam. Undang-Undang mengatur, bila rasio modal BI di atas 10%, bank sentral wajib menyetor sisa surplus ke pemerintah.
Di sisi lain, postur neraca bank sentral juga perlu dicermati. Bila sampai terjadi skenario terburuk di mana rasio modal terhadap kewajiban moneter mengecil sampai di bawah 3%, negara harus turun tangan menyuntik modal tambahan ke bank sentral.
https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/83045/asing-keluar-rp18-6-t-ketika-burden-sharing-bi-kejutkan-pasar/
Tidak ada krisis seperti era COVID, tapi ada burden sharingseperti krisis COVID.
Jadi logikanya, anggaran negara sedang mengalami krisis.
fcvked dan soelojo4503 memberi reputasi
2
445
15
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan