tirto.id - Bank Indonesia (BI) akan mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto melalui skema pembagian beban bunga Surat Berharga Negara (SBN) atau burden sharing dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Selain itu, sebagai bagian dari kebijakan moneternya yang ekspansif, BI juga akan melanjutkan pembelian SBN dari pasar sekunder di mana sebagian dana dari hasil pembelian tersebut akan dialokasikan oleh Kemenkeu untuk program ekonomi kerakyatan, seperti perumahan rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih.

“Kami berkoodinasi dengan Bu Menteri Keuangan. Bu Menteri Keuangan kemudian menggunakan sebagian dana itu untuk penempatan atau pendanaan perumahan rakyat dan kemudian Koperasi Merah Putih. Dan kami sepakat juga untuk pembagian beban burden sharing untuk bunganya,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Rapat Kerja bersama DPD RI, dikutip Kamis (4/9/2025).

Adapun kesepakatan pembagian beban bunga SBN tersebut adalah 50:50. Perry mencontohkan, untuk pendanaan perumahan rakyat, beban efektif masing-masing pihak sebesar 2,9 persen. Sementara untuk Koperasi Desa Merah Putih, bunga efektifnya 2,15 persen.

Dus, formula burden sharing dihitung dari bunga SBN 10 tahun akan dikurangi hasil penempatan pemerintah di perbankan, kemudian sisa bunga dibagi dua.

“Kami terus sinergi. Itu bukti kami, sebagai bagian dari NKRI, BI berkomitmen untuk bersinergi dan berkoordinasi erat dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, mendukung Asta Cita, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi untuk ekonomi kerakyatan dan juga untuk Indonesia maju,” kata Perry.

Dalam kesemptan tersebut, Perry juga menyampaikan bahwa bank sentral telah membeli SBN dari pasar sekunder sekitar Rp200 triliun. Langkah ini tetap dilakukan secara hati-hati dan prudent karena merupakan bagian dari kebijakan moneter ekspansif yang menambah likuiditas di sistem keuangan.

“Kebijakan moneter kami memang ekspansif, tidak hanya dengan penurunan suku bunga, penambahan likuiditas juga melalui pembelian SBN dari pasar sekunder,” kata Perry. "Tetap dengan mendasarkan kebijakan moneter dan fiskal yang prudent," tegasnya.

Sebagai informasi, burden sharing BI dengan Kementerian Keuangan kerap dinilai sebagai quantitative easing di mana BI akan membeli SBN yang diterbitkan pemerintah untuk mendukung program-program perekonomian.

Hal ini pernah dilakukan pada era pandemi Covid-19 di mana bank sentral membeli SBN, baik lewat pasar perdana (langsung) maupun pasar sekunder, dengan kesepakatan berbagi beban bunga dengan pemerintah.

Secara teknis, langkah BI tersebut akan menambah jumlah uang beredar di perekonomian. Namun data Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia menunjukkan bahwa tambahan likuiditas itu langsung dinetralisasi lewat operasi pasar uang dalam skala besar.

Total operasi moneter BI yang pada 2023 hanya Rp765,5 triliun, misalnya, sejak pertengahan 2024 terus meningkat di atas Rp900 triliun. Puncaknya, pada November 2024, operasi moneter tembus Rp1.095 triliun. Per Juni 2025 posisinya pun masih tinggi di Rp1.034 triliun.

Instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) menjadi tulang punggung steriliasi. Jika pada akhir 2023 outstanding SRBI tercatat Rp254 triliun, nilainya melonjak lebih dari tiga kali lipat hingga Rp860 triliun pada Desember.

Hingga akhir semester pertama 2025, SRBI masih dominan dengan posisi Rp782,96 triliun pada Juni. Dengan instrumen ini, BI menarik dana bank dan investor ke surat berharga jangka menengah sehingga tidak membanjiri pasar uang.

Instrumen lain pun tetap digunakan meski lebih kecil perannya. Reverse repo SBN yang sempat mencapai Rp330,8 triliun pada Juni 2024, misalnya, merosot hingga Rp32,9 triliun pada Juni 2025, sedangkan term deposit yang pernah dipakai Rp200,4 triliun di 2021 kemudian dihentikan karena SRBI lebih efektif.

Sementara itu, Sukuk Bank Indonesia (SukBI) naik dari Rp47,5 triliun pada Juni 2024 menjadi Rp64,9 triliun per Juni 2025.

https://tirto.id/bi-akan-cetak-lebih...a-prabowo-hg6C

Apakah tidak menimbulkan gejolak ekonomi?