Besok Deadline Tuntutan 17+8, Influencer ke DPR: RUU Pilkada Bisa Semalam
[img]https://image.idntimes.com/post/20250904/upload_cca15e005fd2c94f1f945759b7916fe5_09b5fa8d-017b-41a0-9a77-f4bcbe5a9d18_watermarked_idntimes-2.jpg?tr=w-1200,f-webp,q-75&width=1200&format=webp&quality=75/img]
Influencer demo ke DPR menyuarakan tuntutan 17+8, Kamis (4/9/2025). (IDN Times/Amir Faisol)


Jakarta, IDN Times - Sejumlah pegiat media sosial (influencer) mendatangi Gedung DPR RI, Kamis (4/9/2025), untuk mendesak tuntutan 17+8 segera ditindaklanjuti. DPR RI diberi tenggat waktu sampai 5 September 2025 untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut.

Pantauan IDN Times, para pegiat sosial dan koalisi masyarakat sipil tersebut kompak mengenakan setelan kemeja bernuansa pink dan hijau. Mereka membawa poster berisikan tuntutan 17+8. Dalam kesempatan itu, hadir di antaranya Abigail Limuria, Andovi da Lopez, Andhyta F. Utami (Afu) Fathia Izzati, Jovial da Lopez, Jerome Polin, Jerhemy Owen.

Andovi mengatakan, tuntutan 17+8 ini tidak hanya diserahkan ke satu lembaga, tetapi juga menjadi tanggung jawab sejumlah instansi, di antaranya DPR RI, Polri, TNI dan Presiden RI.

Ia pun menyinggung bagaimana DPR RI mengebut RUU Pilkada setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau kalian masih ingat, tahun lalu pada 22 Agustus pasca-Putusan MK terkait RUU Pilkada bisa kok dikerjain satu malam saja. Jadi kalau soal speed pekerjaan mereka bisa kok. Luar biasa jikalau ada niatnya," kata Andovi di depan Gerbang Pancasila, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Sementara itu, alasan para influencer dan koalisi masyarakat sipil menyerahkan langsung daftar tuntutan itu karena rakyat belum puas dengan janji manis para anggota DPR RI di Senayan.

"Kami ada di sini untuk memberikan tuntutan ini secara formal, secara fisik supaya sudah tidak ada lagi alasan bahwa belum dimasukkan lewat jalur formal dan kami mau mengingatkan bahwa kami belum puas dengan janji, dengan rencana, dengan kata-kata akan, dengan kata-kata meminta, kami ingin bukti konkret, kami ingin progres yang nyata," kata Founder What Is Up Indonesia, Abigail Limuria, dalam kesempatan itu.
https://www.idntimes.com/news/indone...0-xvwcc-l923c3


Wiranto Respons Tuntutan 17+8: Kalau Dipenuhi Semua Repot
img]https://statik.tempo.co/data/2025/04/24/id_1394072/1394072_720.jpg[/img]
Prabowo berupaya memenuhi permintaan dari masyarakat. Namun, tidak semua tuntutan bisa dipenuhi.
4 September 2025 | 16.19 WIB


Penasehat khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan Wiranto, memberikan keterangan kepada awak media seusai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 24 April 2025. Tempo/Imam Sukamto
PENASIHAT Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto mengklaim semua tuntutan pengujuk rasa sudah didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara berupaya memenuhi permintaan dari masyarakat. Namun, tidak semua tuntutan bisa dipenuhi.

"Kalau semua permintaan dipenuhi repot ya," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 4 September 2025.

Wiranto mengatakan presiden yang akan menentukan tuntutan itu dipenuhi atau tidak. Meski begitu, dia mengatakan tuntutan dari masyarakat itu akan dibahas dalam pertemuan yang diagendakan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Sore hari ini.

"Saya tentu menghadap beliau, dipanggil beliau, akan membicarakan hal-hal apa yang sebenarnya harus dilakukan pemerintah ya untuk mengatasi semua ini," ujar dia.

Demonstrasi di Jakarta dan berbagai wilayah lain di Tanah Air terus berlanjut sejak 25 Agustus 2025. Masyarakat menuntut pembatalan kenaikan tunjangan anggota Dewan yang dinilai tak sejalan dengan kondisi masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi.

Unjuk rasa semakin besar saat kendaraan taktis milik Korps Brigade Mobil Polri melindas pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan pada Kamis, 28 Agustus 2025. Sampai saat ini, catatan Tempo, ada 10 orang tewas dalam demonstrasi yang berlangsung di berbagai kota hingga awal September.

Masyarakat kemudian melakukan Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat. Gerakan ini merupakan rangkuman dari pelbagai tuntutan rakyat untuk pemerintah yang menjadi diskursus populer di media sosial. Pemengaruh seperti Andovi Da Lopez, Salsa Erwin, dan Jerome Polin adalah nama-nama yang menghimpun pelbagai tuntutan ini.

Tuntutan yang dimaksudkan, misalnya desakan 211 organisasi masyarakat sipil yang dipublikasikan YLBHI; lalu isi siaran pers PSHK; pernyataan sikap Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan UI; pernyataan sikap Center for Environmental Law & Climate Justice UI; tuntutan buruh pada demonstrasi 28 Agustus lalu; serta 12 Tuntutan Rakyat Menuju Reformasi Transparansi dan Keadilan di kanal change.org.

Andovi mengatakan, isi 17+8 Tuntutan Rakyat disusun bersama Jerome Polin dan Salsa Erwin dalam beberapa hari terakhir. "Kami buat satu messages yang tuntutannya bisa didengar semua orang," kata Andovi di depan Kompleks Parlemen Senayan, pada Senin, 1 September 2025.
https://www.tempo.co/politik/wiranto...-repot-2066622


Menteri Yusril Soal 17+8 Tuntutan Rakyat: Mustahil Pemerintah Abaikan

Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah tak akan mengabaikan tuntutan 17+8 yang digelar
4 September 2025 | 14.21 WIB



Ilustrasi tuntutan 17+8. Dok Tempo
MENTERI Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa pemerintah tidak menutup mata atas 17+8 Tuntutan Rakyat yang dirangkum usai aksi unjuk rasa di Jakarta dan berbagai daerah hingga akhir Agustus lalu. Pemerintah, kata dia, merespons positif tuntutan tersebut.

“Mustahil pemerintah mengabaikan tuntutan itu,” kata Yusril Dalam keterangan tertulis, Kamis, 4 September 2025.

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

Logo

Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat merupakan rangkuman dari pelbagai tuntutan rakyat untuk pemerintah yang menjadi diskursus populer di media sosial. Pemengaruh seperti Andovi Da Lopez, Salsa Erwin, dan Jerome Polin adalah nama-nama yang menghimpun pelbagai tuntutan ini.


Tuntutan yang dimaksudkan, misalnya desakan 211 organisasi masyarakat sipil yang dipublikasikan YLBHI; lalu isi siaran pers PSHK; pernyataan sikap Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan UI; pernyataan sikap Center for Environmental Law & Climate Justice UI; tuntutan buruh pada demonstrasi 28 Agustus lalu; serta 12 Tuntutan Rakyat Menuju Reformasi Transparansi dan Keadilan di kanal change.org.

Andovi mengatakan, isi 17+8 Tuntutan Rakyat disusun bersama Jerome Polin dan Salsa Erwin dalam beberapa hari terakhir. "Kami buat satu messages yang tuntutannya bisa didengar semua orang," kata Andovi di depan Kompleks Parlemen Senayan, pada Senin, 1 September 2025.

Yusril Ihza Mahendra memastikan pemerintah menegakkan dan menjalankan hukum dengan adil, transparan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Ia berjanji akan menjamin keselamatan masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan aspirasi melalui demonstrasi yang memang merupakan hak milik rakyat.

“Yang ditindak tegas adalah mereka yang melanggar hukum, yang melakukan pembakaran, perusakan, penjarahan, dan mereka yang menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan,” ujarnya.

Yusril juga mengatakan pemerintah menjamin perlindungan hak-hak asasi para terduga pelanggaran hukum dalam demonstrasi pekan lalu. Menurut dia, proses hukum juga akan berjalan secara transparan.

Para terduga pelaku, menurut dia, berhak didampingi penasihat hukum dan berhak diperlakukan dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

“Kalau hal-hal seperti ini dilanggar, maka tindakan hukum yang tegas juga akan dilakukan terhadap aparat penegak hukum itu sendiri. Komitmen ini sangat penting agar keadilan ditegakkan,” tutur Yusril.

https://www.tempo.co/hukum/menteri-y...baikan-2066575
seruan agar besok seluruh tuntutan dipenuhi