Aulia Damayanti - detikFinance
Selasa, 02 Sep 2025 15:54 WIB

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian - Foto: Kemendagri

Jakarta - Media sosial tengah diramaikan dengan unggahan bertajuk "17+8 Tuntutan Rakyat". Tuntutan ini ramai diunggah ulang oleh netizen usai gelombang demonstrasi terjadi sebagai aksi protes tunjangan DPR, hingga puncaknya terjadi kericuhan yang menelan korban jiwa.
Dalam unggahan itu, terdapat 17+8 tuntutan dari rakyat kepada pemerintah, termasuk terkait pembekuan tunjangan DPR, tuntutan kepada pemerintah mengambil langkah darurat terhadap PHK, hingga reformasi perpajakan yang adil.

Menanggapi tuntutan yang viral di media sosial itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memastikan pemerintah akan melakukan komunikasi antar Kementerian/Lembaga untuk merespons deretan tuntutan yang disampaikan masyarakat.

"Mengenai masalah ada tuntutan-tuntutan yang nanti kita akan tentu dari pemerintah akan mana yang menjadi tuntutan kepada pemerintah, kepada mana yang menjadi tuntutan kepada DPR. Tentu akan dibaca, mana yang bisa diakomodir, semua akan dikomunikasikan internal pemerintah dulu," kata dia dalam usai rapat inflasi daerah di Kemeterian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2025).

Ia juga meyakini akan mengakomodir tuntutan yang disampaikan masyarakat sesuai aturan yang berlaku, baik untuk pemerintah maupun kepada DPR.

"Kita lihat seperti apa tuntutan yang bisa diakomodir sesuai aturan-aturan yang ada dan mana yang menjadi kewenangan dari instansi lain misalnya DPR saya kira itu," jelasnya.

Dikutip dari detikinet, "17+8 Tuntutan Rakyat" pertama kali viral pada 30 Agustus 2025. Penamaan 17+8 dipilih sebagai simbol perjuangan baru setelah 17 Agustus. Angka 17 mewakili tuntutan jangka pendek dengan tenggat 5 September 2025, sementara 8 adalah tuntutan jangka panjang dengan tenggat setahun, hingga 31 Agustus 2026.

Sejumlah figur publik seperti Jerome Polin, Fathia Izzati, Andovi da Lopez, Abigail Limuria, hingga aktivis Andhyta F. Utami ikut menyebarkannya.

Berikut adalah poin-poin utama dari 17 tuntutan jangka pendek yang mendesak segera direalisasikan 5 September:
1. Penarikan TNI dari Pengamanan Sipil: TNI diminta kembali ke barak dan tidak terlibat dalam pengamanan sipil, serta memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran.
2. Tim Investigasi Independen: Membentuk tim untuk mengusut kasus kematian Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan aparat lainnya selama demo 28-30 Agustus 2025 secara transparan.
3. Bekukan Kenaikan Gaji dan Tunjangan DPR: Batalkan fasilitas baru, termasuk pensiun seumur hidup anggota DPR.
4. Publikasi transparansi Anggaran DPR: Publikasikan rincian gaji, tunjangan, rumah, dan fasilitas DPR.
5. Pemeriksaan Anggota DPR Bermasalah: Dorong Badan Kehormatan DPR dan KPK untuk menyelidiki anggota DPR yang bermasalah.
6. Sanksi Tegas untuk Anggota DPR Tidak Etis: Pecat atau beri sanksi tegas kepada anggota DPR yang memicu kemarahan publik.
7. Komitmen Partai Politik: Partai harus mengumumkan sikap berpihak pada rakyat di tengah krisis.
8. Dialog Publik: Libatkan anggota DPR dalam dialog terbuka dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.
9. Bebaskan Demonstran: Lepaskan seluruh demonstran yang ditahan selama aksi.
10. Hentikan Kekerasan Polisi: Polri diminta mematuhi SOP pengendalian massa dan menghentikan tindakan represif.
11. Proses Hukum Pelaku Kekerasan: Tangkap dan adili secara transparan anggota atau komandan yang melanggar HAM.
12. Segera kembali ke barak: Menghentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil
13. Disiplin Internal TNI: Pastikan TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
14. Komitmen TNI: TNI harus berkomitmen tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guruh, buruh, nakes dan mitra ojol) di seluruh Indonesia
16. Ambil langkah darurat cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
17. Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.

8 tuntutan jangka panjang difokuskan pada reformasi sistemik, dengan tenggat satu tahun:
1. Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran
Lakukan audit independen yang diumumkan ke publik. Tinggikan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja. Hapuskan perlakuan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN.
2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif
Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagai mana mestinya.
3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil
Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor
DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU Tipikor.
5. Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis
DPR harus merevisi UU Kepolisian. Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.
6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian
Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI.
7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas.
8. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan
Tinjau serius kebijakan PSN & prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Evaluasi UU Ciptakerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh, evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN.

https://finance.detik.com/berita-eko...ah-buka-suara.



Kecam Tindakan Represif Aparat, Ini 5 Tuntutan Aliansi BEM se-UI

Aliansi BEM se-Universitas Indonesia (UI) menggelar aksi pernyataan sikap di Tugu Makara UI, Depok, Jawa Barat, Selasa (2/9/2025). (Beritasatu.com/Fahri Ali)
Depok, Beritasatu.com – Belasan perwakilan dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Universitas Indonesia (BEM se-UI) menggelar aksi pernyataan sikap di Tugu Makara UI, Depok, Jawa Barat, Selasa (2/9/2025). Aksi ini digelar sebagai respons atas jatuhnya korban jiwa dan luka dalam rangkaian demo besar-besaran di berbagai daerah sejak awal pekan lalu.

Dalam pernyataannya, Aliansi BEM se-UI menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya sembilan warga Indonesia yang menjadi korban kekerasan aparat.


Mereka juga mengecam keras penyerangan dilakukan aparat di lingkungan Universitas Islam Bandung (Unisba) dan Universitas Pasundan (Unpad) yang dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi serta jaminan hak asasi manusia (HAM) dalam konstitusi.

Ketua BEM UI Zayyid Sultan Rahman meminta pemerintah dan aparat keamanan bertanggung jawab penuh atas situasi yang memanas bekalangan ini.

“Mahasiswa harus mengambil sikap, harus menjadikan ini tidak hanya sebagai kekacauan tetapi juga kekuatan politik masyarakat seluruh indonesia, bahwa kita ingin membawa suatu perubahan kepada pemerintahan ini, dan nuga kebijakan yang masih bermasalah dan harus memihak kepada masyarakat indonesia,” ujar Zayyid.

Aliansi BEM se-UI dalam sikap resminya menuntut lima hal, yakni :
1. Menuntut pertanggung jawaban kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, DPR, TNI, Polri, serta seluruh elite politik atas kebijakan dan pernyataan yang sewenang-wenang, tidak berpihak kepada rakyat, serta memperkeruh situasi bangsa.

“Hingga hari ini, kami belum mendengar adanya permintaan maaf yang tulus maupun komitmen yang kuat untuk memperbaiki keadaan. Selain itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai dugaan makar harus dibuktikan dengan investigasi yang jelas, transparan, dan akuntabel,” katanya.

2. Menuntut pembebasan seluruh pendemo yang ditahan serta mengecam secara tegas segala bentuk tindakan represif yang dilakukan oleh aparat dalam menghadapi rakyat pengunjuk rasa.

3. Menolak kebijakan pembungkaman informasi sebagaimana tertuang dalam surat KPI Nomor 309/KPID-DKI/VIII/2025, karena merupakan pelanggaran serius terhadap kebebasan pers dan hak masyarakat untuk mengetahui kebenaran.

4. Menegaskan komitmen Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia untuk terus mengawal, menyaring, dan menyebarkan informasi yang objektif, berpihak pada kebenaran, serta menolak segala bentuk disinformasi maupun propaganda provokatif dengan tujuan menakut-nakuti dan/atau melakukan tindakan kekerasan, destruksi, maupun rasisme.

5. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga solidaritas dengan slogan #WargaJagaWarga.

Aliansi ini mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga solidaritas dan mengimbau agar publik tidak terprovokasi pihak-pihak yang ingin mengadu domba dan menyerang kelompok minoritas.

Aksi ini berlangsung tertib dan simbolis, dengan pembacaan pernyataan sikap secara bergantian oleh perwakilan BEM se-UI.

“Kita tetap alah melakukan aksi, tetapi kita tegaskan kami akan membawa aksi yang konstruktif dan juga berfokus kepada kebihakan-kebijakan” tegas Zayyid
https://www.beritasatu.com/nasional/...ansi-bem-se-ui

seruan BEM UI dan respon pemerintah

ngapain Makara UI dipasang logo One Piece versi lain?