- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Warga NTT Tolak Lepas Tanah ke Timor Leste Meski Dibayar Rp 1 M


TS
mabdulkarim
Warga NTT Tolak Lepas Tanah ke Timor Leste Meski Dibayar Rp 1 M
Mantap! Warga NTT Tolak Lepas Tanah ke Timor Leste Meski Dibayar Rp 1 M

Antaranews - detikNews
Selasa, 02 Sep 2025 11:54 WIB
Gubernur NTT Melki Laka Lena saat ditemui di Kupang, Selasa (2/9/2025). (ANTARA/Kornelis Kaha)
Kupang - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena memuji warga di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste yang menolak tawaran hingga Rp 1 miliar agar mau melepas lahan yang diperebutkan dengan warga Timor Leste di Desa Inbate, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).
"Hebatnya masyarakat di sana itu, mereka mau dibayar berapa pun, sampai Rp 1 M pun, mereka tetap membela republik ini. Itu luar biasa sekali," kata Melki Laka Lena di Kupang, dilansir Antara, Selasa (2/9/2025).
Melki Laka Lena menyampaikan itu berkaitan dengan perkembangan kasus bentrok di perbatasan RI-RDTL antara warga NTT dan warga Timor Leste.
Bentrok itu mengakibatkan seorang warga Indonesia yang mempertahankan tapal batas kena tembakan peluru yang diduga dilakukan oleh polisi dari Timor Leste.
"Saya sudah koordinasi dengan Pak Bupati TTU dan untuk kasus ini akan terus kita kawal, dengan TNI-Polri di wilayah perbatasan," ujar dia.
Dia mengatakan Pemprov NTT pastinya akan menjaga baik masyarakat NTT yang sangat membela Merah Putih karena warga di NTT di perbatasan mau sampai mati pun tetap menjaga NKRI.
Namun tapal batas, ujar dia, merupakan kewenangan Kementerian Luar Negeri baik dari Indonesia maupun dari Timor Leste.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTT Johny Asadoma mengatakan dalam kunjungan kerjanya ke Timor Leste Jumat pekan lalu, dia sempat berbicara dengan pihak Timor Leste terkait bentrok tersebut.
"Kita singgung juga soal Inbate saat kunker ke Timor Leste dan, menurut informasi, Indonesia sudah kirim nota diplomatik ke Timor Leste terkait kasus itu," ujar dia,
Dia juga mengatakan terkait tapal batas akan dibicarakan oleh tim dari pemerintah pusat, baik dari Kemendagri, Kemenlu, tim dari BNPP, TNI, dan Bais.
https://news.detik.com/berita/d-8092...ibayar-rp-1-m.
Masalah adat dan nasionalisme di Kawasan ini udah keras.
itu Rp 1 M itu duit APBN-nya Timor Leste kah?
Pengalaman ke TTU
Raja TTU Ingin Penyelesaian Batas RI-RDT Secara Adat, Bupati TTU Segera Respon

Imanuel Lodja | Senin, 01/09/2025 07:51 WIB
Bupati TTU Yosep Valentinus Delasalle berdialog dengan warga di perbatasan terkait penyelesaian batas RI-RDTL akhir pekan lalu
KATANTT.COM--Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Yosep Valentinus Delasalle Kebo berkunjung ke Desa Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten TTU akhir pekan lalu. Kunjungan pada Sabtu siang ini dilakukan di rumah Lukas Elu, di RT 006/RW 003, Dusun 3, Desa Inbate.
Agenda utama kunjungan tersebut untuk mendengar langsung aspirasi warga terkait persoalan tapal batas negara Republik Indonesia – Republik Demokratik Timor Leste (RI–RDTL).
Bupati TTU, Yosep Valentinus Delasalle ingin mendengar suara rakyat khususnya di Pal 36 Dusun Nino yang belakangan menjadi polemik pasca terjadinya bentrokan antarwarga perbatasan. Dalam insiden tersebut, salah seorang warga Desa Inbate, Paulus Taeki Oki, mengalami luka.
Turut mendampingi Bupati TTU, Yosep Valentinus Delasalle dalam kesempatan ini Kapolres TTU, AKBP Eliana Papote, Danpamtas Sektor Barat, Letkol Arh. Reindi Trisetyo Nugroho, para tokoh adat, tokoh masyarakat, dan warga Desa Inbate.
Dalam dialog bersama Bupati TTU, Yosep Valentinus Delasalle, Kapolres TTU, AKBP Eliana Papot, dan Danpamtas Sektor Barat Letkol Arh. Reindi Trisetyo Nugroho, warga dan tokoh adat Desa Inbate menyampaikan sejumlah aspirasi penting. Warga menyinggung soal penyelesaian sengketa melalui jalur adat.
Warga minta agar Pemerintah Daerah TTU dapat memfasilitasi penyelesaian masalah perbatasan dengan warga Distrik Ambenu, Oecuse–RDTL melalui mekanisme adat.
Mereka merujuk pada perjanjian adat yang pernah dilakukan antara Raja Ambenu dan Raja Bikomi pada tahun 1964, yang hingga kini masih dianggap sah secara sosial dan menjadi pedoman dalam menjaga hubungan harmonis antarwarga di perbatasan.
Selain itu, untuk penguatan Pos pengamanan perbatasan, warga mengusulkan agar Pos Pengamanan TNI dibangun langsung di garis perbatasan atau di sekitar pilar batas.
Hal ini untuk memudahkan aparat dalam melakukan monitoring, patroli, serta menjaga keutuhan wilayah negara secara maksimal. Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Falent Kebo menyampaikan beberapa langkah strategis yang akan ditempuh Pemerintah Daerah.
Bupati TTU, Yosep Valentinus Delasalle berencana melakukan pertemuan resmi dengan Presidente Autoridade Oecuse guna membicarakan persoalan ini, dengan pendekatan jalur adat yang melibatkan tokoh-tokoh dari kedua belah pihak.
Untuk penguatan infrastruktur keamanan, Yosep Valentinus Delasalle menegaskan akan berkoordinasi dengan Danyon Yon Arhanud 15/DBY agar Pos Pamtas dapat dibangun lebih dekat dengan pilar batas negara, untuk memperkuat pengawasan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.
Untuk penyelesaian sengketa, Yosep Valentinus Delasalle menekankan pentingnya memanfaatkan kearifan lokal yang sudah mengakar kuat di masyarakat perbatasan.
Antara masyarakat Bikomi (Indonesia) dan masyarakat Ambenu–Oecuse (Timor Leste) terjalin hubungan historis dan budaya yang erat, ditandai dengan kesamaan bahasa, ikatan kekerabatan, serta tradisi adat yang telah diwariskan turun-temurun.
Tradisi musyawarah adat di kedua belah pihak telah lama menjadi jalan damai dalam meredam konflik, jauh sebelum adanya batas negara modern.
Melalui mekanisme adat, para tetua dari kedua suku biasanya duduk bersama, melakukan ritual adat, serta mengikat kesepakatan yang dihormati oleh seluruh anggota komunitas.
Ikatan budaya ini bukan hanya simbol persaudaraan, tetapi juga menjadi solusi praktis untuk menjaga keharmonisan hidup di perbatasan.
Langkah Bupati TTU Yosep Valentinus Delasalle mendorong jalur adat dalam penyelesaian bentrok warga di wilayah perbatasan Pal 36 sejalan dengan spirit masyarakat lokal yang menjunjung tinggi “adat sebagai hukum tertinggi” dalam kehidupan sosial mereka.
https://www.katantt.com/artikel/5200...segera-respon/
Raja Ambeno yang mengakui Portugis sebagai tuannya membuat Belanda tak bisa mengklaim Kawasan enclave ini. Ada beberapa wilayah lain macam Noemuti yang keturunan Topases Portugis, tapi mereka ditukarkan wilayahnya oleh Portugis dengan wilayah Belanda di Kawasan Timor Portugis.

Antaranews - detikNews
Selasa, 02 Sep 2025 11:54 WIB
Gubernur NTT Melki Laka Lena saat ditemui di Kupang, Selasa (2/9/2025). (ANTARA/Kornelis Kaha)
Kupang - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena memuji warga di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste yang menolak tawaran hingga Rp 1 miliar agar mau melepas lahan yang diperebutkan dengan warga Timor Leste di Desa Inbate, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).
"Hebatnya masyarakat di sana itu, mereka mau dibayar berapa pun, sampai Rp 1 M pun, mereka tetap membela republik ini. Itu luar biasa sekali," kata Melki Laka Lena di Kupang, dilansir Antara, Selasa (2/9/2025).
Melki Laka Lena menyampaikan itu berkaitan dengan perkembangan kasus bentrok di perbatasan RI-RDTL antara warga NTT dan warga Timor Leste.
Bentrok itu mengakibatkan seorang warga Indonesia yang mempertahankan tapal batas kena tembakan peluru yang diduga dilakukan oleh polisi dari Timor Leste.
"Saya sudah koordinasi dengan Pak Bupati TTU dan untuk kasus ini akan terus kita kawal, dengan TNI-Polri di wilayah perbatasan," ujar dia.
Dia mengatakan Pemprov NTT pastinya akan menjaga baik masyarakat NTT yang sangat membela Merah Putih karena warga di NTT di perbatasan mau sampai mati pun tetap menjaga NKRI.
Namun tapal batas, ujar dia, merupakan kewenangan Kementerian Luar Negeri baik dari Indonesia maupun dari Timor Leste.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTT Johny Asadoma mengatakan dalam kunjungan kerjanya ke Timor Leste Jumat pekan lalu, dia sempat berbicara dengan pihak Timor Leste terkait bentrok tersebut.
"Kita singgung juga soal Inbate saat kunker ke Timor Leste dan, menurut informasi, Indonesia sudah kirim nota diplomatik ke Timor Leste terkait kasus itu," ujar dia,
Dia juga mengatakan terkait tapal batas akan dibicarakan oleh tim dari pemerintah pusat, baik dari Kemendagri, Kemenlu, tim dari BNPP, TNI, dan Bais.
https://news.detik.com/berita/d-8092...ibayar-rp-1-m.
Masalah adat dan nasionalisme di Kawasan ini udah keras.
itu Rp 1 M itu duit APBN-nya Timor Leste kah?
Pengalaman ke TTU
Raja TTU Ingin Penyelesaian Batas RI-RDT Secara Adat, Bupati TTU Segera Respon

Imanuel Lodja | Senin, 01/09/2025 07:51 WIB
Bupati TTU Yosep Valentinus Delasalle berdialog dengan warga di perbatasan terkait penyelesaian batas RI-RDTL akhir pekan lalu
KATANTT.COM--Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Yosep Valentinus Delasalle Kebo berkunjung ke Desa Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten TTU akhir pekan lalu. Kunjungan pada Sabtu siang ini dilakukan di rumah Lukas Elu, di RT 006/RW 003, Dusun 3, Desa Inbate.
Agenda utama kunjungan tersebut untuk mendengar langsung aspirasi warga terkait persoalan tapal batas negara Republik Indonesia – Republik Demokratik Timor Leste (RI–RDTL).
Bupati TTU, Yosep Valentinus Delasalle ingin mendengar suara rakyat khususnya di Pal 36 Dusun Nino yang belakangan menjadi polemik pasca terjadinya bentrokan antarwarga perbatasan. Dalam insiden tersebut, salah seorang warga Desa Inbate, Paulus Taeki Oki, mengalami luka.
Turut mendampingi Bupati TTU, Yosep Valentinus Delasalle dalam kesempatan ini Kapolres TTU, AKBP Eliana Papote, Danpamtas Sektor Barat, Letkol Arh. Reindi Trisetyo Nugroho, para tokoh adat, tokoh masyarakat, dan warga Desa Inbate.
Dalam dialog bersama Bupati TTU, Yosep Valentinus Delasalle, Kapolres TTU, AKBP Eliana Papot, dan Danpamtas Sektor Barat Letkol Arh. Reindi Trisetyo Nugroho, warga dan tokoh adat Desa Inbate menyampaikan sejumlah aspirasi penting. Warga menyinggung soal penyelesaian sengketa melalui jalur adat.
Warga minta agar Pemerintah Daerah TTU dapat memfasilitasi penyelesaian masalah perbatasan dengan warga Distrik Ambenu, Oecuse–RDTL melalui mekanisme adat.
Mereka merujuk pada perjanjian adat yang pernah dilakukan antara Raja Ambenu dan Raja Bikomi pada tahun 1964, yang hingga kini masih dianggap sah secara sosial dan menjadi pedoman dalam menjaga hubungan harmonis antarwarga di perbatasan.
Selain itu, untuk penguatan Pos pengamanan perbatasan, warga mengusulkan agar Pos Pengamanan TNI dibangun langsung di garis perbatasan atau di sekitar pilar batas.
Hal ini untuk memudahkan aparat dalam melakukan monitoring, patroli, serta menjaga keutuhan wilayah negara secara maksimal. Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Falent Kebo menyampaikan beberapa langkah strategis yang akan ditempuh Pemerintah Daerah.
Bupati TTU, Yosep Valentinus Delasalle berencana melakukan pertemuan resmi dengan Presidente Autoridade Oecuse guna membicarakan persoalan ini, dengan pendekatan jalur adat yang melibatkan tokoh-tokoh dari kedua belah pihak.
Untuk penguatan infrastruktur keamanan, Yosep Valentinus Delasalle menegaskan akan berkoordinasi dengan Danyon Yon Arhanud 15/DBY agar Pos Pamtas dapat dibangun lebih dekat dengan pilar batas negara, untuk memperkuat pengawasan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.
Untuk penyelesaian sengketa, Yosep Valentinus Delasalle menekankan pentingnya memanfaatkan kearifan lokal yang sudah mengakar kuat di masyarakat perbatasan.
Antara masyarakat Bikomi (Indonesia) dan masyarakat Ambenu–Oecuse (Timor Leste) terjalin hubungan historis dan budaya yang erat, ditandai dengan kesamaan bahasa, ikatan kekerabatan, serta tradisi adat yang telah diwariskan turun-temurun.
Tradisi musyawarah adat di kedua belah pihak telah lama menjadi jalan damai dalam meredam konflik, jauh sebelum adanya batas negara modern.
Melalui mekanisme adat, para tetua dari kedua suku biasanya duduk bersama, melakukan ritual adat, serta mengikat kesepakatan yang dihormati oleh seluruh anggota komunitas.
Ikatan budaya ini bukan hanya simbol persaudaraan, tetapi juga menjadi solusi praktis untuk menjaga keharmonisan hidup di perbatasan.
Langkah Bupati TTU Yosep Valentinus Delasalle mendorong jalur adat dalam penyelesaian bentrok warga di wilayah perbatasan Pal 36 sejalan dengan spirit masyarakat lokal yang menjunjung tinggi “adat sebagai hukum tertinggi” dalam kehidupan sosial mereka.
https://www.katantt.com/artikel/5200...segera-respon/
Raja Ambeno yang mengakui Portugis sebagai tuannya membuat Belanda tak bisa mengklaim Kawasan enclave ini. Ada beberapa wilayah lain macam Noemuti yang keturunan Topases Portugis, tapi mereka ditukarkan wilayahnya oleh Portugis dengan wilayah Belanda di Kawasan Timor Portugis.




hartono.awal126 dan benche87 memberi reputasi
2
188
5


Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama


Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan