Analisis Aksi Demo: Mayoritas Tidak Ditemui Pejabat

Jakarta, 2 September 2025
Gelombang unjuk rasa yang berlangsung sejak 28 Agustus 2025 lalu tercatat terjadi secara serentak di 38 provinsi Indonesia serta di pusat kekuasaan Jakarta. Massa aksi terdiri dari gabungan mahasiswa, buruh, dan elemen masyarakat sipil yang menolak kebijakan tunjangan DPR.

Berdasarkan data lapangan, total terdapat 39 titik utama aksi yang berlangsung di kantor DPR, Istana, serta gedung DPRD dan kantor gubernur di seluruh Indonesia. Namun, dari puluhan titik tersebut, hanya 3 lokasi yang didatangi langsung oleh pejabat atau pimpinan daerah untuk berdialog dengan massa, yaitu:

- Yogyakarta (DIY): Sultan Hamengkubuwono X turun langsung menemui massa, menekankan pentingnya menjaga demokrasi tanpa kekerasan.
- Surabaya (Jawa Timur): Gubernur Khofifah Indar Parawansa mendatangi massa di Grahadi, sekaligus membagikan bantuan sembako.
- Pati (Jawa Tengah): Kapolres dan Dandim hadir memfasilitasi aspirasi demonstran dan memastikan situasi tetap kondusif.

Dengan demikian, hanya sekitar 7,7% aksi yang mendapat respon langsung dari pejabat daerah, sementara sisanya, 92,3%, hanya dikawal oleh aparat tanpa dialog terbuka.
Analisis dan Implikasi
Minimnya kehadiran pejabat dalam menghadapi demonstrasi memunculkan kritik dari publik. Banyak pihak menilai ketidakhadiran para wakil rakyat dan kepala daerah memperlebar jarak komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Sebaliknya, contoh Yogyakarta, Surabaya, dan Pati menunjukkan bahwa dialog langsung justru mampu meredam ketegangan di lapangan.