KOMPAS.com - Lama memilih diam, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya buka suara menanggapi beredarnya potongan video yang menyudutkan dirinya terkait kesejahetraan guru.

Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu di berbagai plaform media sosial, beredar luas video pidato Sri Mulyani dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 7 Agustus 2025.

"Guru itu beban negara," demikian bunyi pernyataan dalam video yang kemudian viral.

Dalam klarifikasi yang disampaikanya di akun Instagram miliknya, @smindrawati, ia menegaskan bahwa ucapannya yang dipotong tersebut adalah kabar hoax hasil deepfake yang disebarkan oleh oknum tak bertanggung jawab.

"Potongan video yang beredar yang menampilkan seolah-olah saya menyatakan guru sebagai beban negara adalak HOAX," tulis Sri Mulyani, dikutip pada Senin (1/9/2025).

Bendahara negara itu mengungkapkan, ia sama sekali tak pernah mengeluarkan kata-kata yang menyinggung para guru tersebut. Tak lupa, ia juga mengajak masyarakat untuk bijak dalam bermedia sosial. "Faktanya, saya tidak pernah menyatakan bahwa guru sebagai beban negara. Marilah kita bijak dalam bermedia sosial." beber Sri Mulyani.

Pidato lengkap Sri Mulyani

Untuk diketahui, saat ucapan Sri Mulyani soal guru beban negara adalah hasil deepfake dan potongan video tak utuh dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB pada 7 Agustus lalu. Dalam acara itu, Sri Mulyani pada awalnya menyoroti isu kesejahteraan tenaga pendidik dalam pidatonya terkait alokasi APBN 2025. Ia menyebut, anggaran untuk sektor pendidikan tahun depan mencapai Rp 724,3 triliun.

Meski angka tersebut sangat besar, Sri Mulyani menilai masih ada tantangan dalam pengelolaan, terutama terkait rendahnya gaji guru dan dosen. "Banyak di media sosial, saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya enggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara," ujar Sri Mulyani, dikutip dari kanal YouTube ITB. Lebih lanjut, Sri Mulyani mempertanyakan apakah masalah kesejahteraan guru dan dosen bisa sepenuhnya ditopang oleh APBN, atau justru perlu ada solusi lain yang melibatkan pihak eksternal.

"Apakah semuanya harus dari keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu. Kendati demikian, Sri Mulyani tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai bentuk partisipasi masyarakat yang ia maksud maupun mekanisme penerapannya.