01 Sep 2025, 14:55 WIB
Triyan Pangastuti
WhatsApp Image 2025-09-01 at 15.07.23.jpeg
Gedung Kementerian Keuangan dijaga ketat oleh sejumlah prajurit TNI. (IDN Times/Triyan).

Jakarta, IDN Times – Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dijaga ketat oleh sejumlah personel TNI pada Senin (1/9/2025). Kondisi ini menciptakan suasana yang tak biasa di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan pantauan IDN Times, sekitar 10 prajurit berjaga di lokasi. Mereka mengenakan baret jingga, yang merupakan identitas khas Kopasgat (Korps Pasukan Khas) TNI Angkatan Udara. Para prajurit berdiri berjajar rapi di samping petugas keamanan internal Kemenkeu, tepat di gerbang utama Gedung Juanda I.

Tak hanya di pintu utama, pengamanan juga diperketat di hampir seluruh akses masuk kompleks kementerian. Setiap orang yang hendak masuk diperiksa dengan ketelitian tinggi. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Kemenkeu maupun TNI terkait alasan di balik pengetatan pengamanan ini.

Sebelumnya, rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani dijarah massa anarkis pada Minggu (31/8) dini hari. Banyak barang-barang digondol. Menurut informasi yang dihimpun dari warga sekitar, massa datang ke Srimul berbondong-bondong pada Sabtu (30/8) pukul 23.00 WIB.

1. Membangun Indonesia perlu perjuangan yang tak mudah

Gedung Kementerian Keuangan dijaga ketat oleh sejumlah prajurit TNI. (IDN Times/Triyan).
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, angkat bicara setelah rumah pribadinya di Bintaro, Tangerang Selatan, dijarah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu (31/8/2025). Aksi penjarahan ini diduga berkaitan dengan kejadian serupa yang menimpa kediaman sejumlah anggota DPR RI.

Melalui akun Instagram pribadinya, @smindrawati, Sri Mulyani menyampaikan ucapan terima kasih atas simpati, doa, kata-kata bijak, dan dukungan moral yang diberikan oleh berbagai pihak dalam menghadapi musibah tersebut.

Ia mengakui, membangun Indonesia adalah perjuangan yang tidak mudah, terjal, penuh tantangan, dan sering kali berbahaya. Menurut dia, para pendahulu bangsa pun telah melalui jalan yang sama.

"Politik adalah perjuangan bersama untuk tujuan mulia kolektif bangsa, tetap dengan etika dan moralitas yang luhur," ujar Sri Mulyani.

2. Jika masyarakat merasa hak konstitusional dilanggar bisa menempuh jalur hukum

Potret Rumah Menkeu Sri Mulyani Usai Dijarah Kelompok Tak Dikenal. (Dok/ANTARA).
Ia menegaskan pentingnya menjalankan tugas kenegaraan dengan menjunjung tinggi konstitusi, etika, dan integritas. Sri Mulyani menekankan, sebagai pejabat negara, dirinya disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan seluruh peraturan perundang-undangan, bukan berdasarkan kepentingan atau selera pribadi.

"Sebagai pejabat negara, saya disumpah untuk menjalankan UUD 1945 dan semua undang-undang. Ini bukan ranah atau selera pribadi. Undang-undang disusun dengan melibatkan pemerintah, DPR, DPD, dan partisipasi masyarakat secara terbuka dan transparan," kata dia.


Ia pun mengingatkan, jika masyarakat merasa hak konstitusionalnya dilanggar, tersedia jalur hukum melalui mekanisme judicial review ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah banyak dilakukan sebelumnya.


Sri Mulyani mengatakan, apabila dalam pelaksanaannya undang-undang dianggap menyimpang, maka penyelesaian dapat ditempuh melalui pengadilan, hingga ke Mahkamah Agung. Menurut dia, sistem demokrasi Indonesia yang beradab memberikan ruang penyelesaian masalah melalui jalur hukum, bukan dengan aksi anarki atau intimidasi.


"Itulah sistem demokrasi Indonesia yang beradab. Memang belum dan tidak akan pernah sempurna. Karena itu, tugas kita bersama adalah terus memperbaiki kualitas demokrasi secara beradab bukan dengan anarki, intimidasi, ataupun represi," kata dia


3. Tugas negara harus dijalankan dengan amanah dan integritas

Potret Rumah Menkeu Sri Mulyani Usai Dijarah Kelompok Tak Dikenal. (Dok/ANTARA).
Menurut Sri Mulyani, tugas negara harus dijalankan dengan amanah, kejujuran, integritas, kepantasan dan kepatutan, profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, serta harus bebas dari praktik korupsi.

“Ini adalah kehormatan sekaligus tugas yang luar biasa mulia. Tugas ini tidak mudah dan sangat kompleks, memerlukan kebijaksanaan, empati, serta kepekaan untuk mendengar dan memahami suara masyarakat. Sebab, hal ini menyangkut nasib rakyat Indonesia dan masa depan bangsa,” kata dia.


Sri Mulyani juga menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk warganet, guru, dosen, mahasiswa, media massa, pelaku usaha UMKM, koperasi, hingga pelaku usaha besar yang terus memberikan masukan dan kritikan, sindiran, makian bahkan nasihat.


"(Dengan) doa dan semangat untuk kami berbenah diri. Itu adalah bagian dari proses membangun Indonesia. Mari kita jaga dan bangun Indonesia bersama, tidak dengan merusak, membakar, menjarah, memfitnah, pecah belah, kebencian, kesombongan dan melukai dan mengkhianati perasaan publik," kata dia.


Mengakhiri pernyataannya, Sri Mulyani mengakui bahwa masih banyak kekurangan dalam pemerintahan, namun komitmen untuk terus memperbaiki diri akan selalu menjadi prioritas.


“Kami mohon maaf, pasti masih banyak kekurangan. Bismillah, kami akan terus memperbaiki diri. Semoga Allah SWT memberkahi dan melindungi Indonesia. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia,” ucap dia.

https://www.idntimes.com/business/ec...0-gshdq-2l73z3



Wakil Panglima Ungkap Alasan TNI Belum Bergerak saat Demo Ricuh hingga Penjarahan

Senin, 1 September 2025 - 15:07 WIB
Share
Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (1/9/2025).(Foto: inilah.com/Reyhaanah Asya)
Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (1/9/2025).(Foto: inilah.com/Reyhaanah Asya)

Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita membantah pihaknya melakukan pembiaran terhadap aksi anarkis terhadap aparat hingga penjarahan imbas kericuhan demonstrasi.

Dia menegaskan, TNI hanya dapat bergerak setelah ada permintaan resmi dari Presiden atau pejabat terkait.

“Kita selalu diminta dulu. Makanya pada saat tanggal 30 dipanggil Presiden itu mungkin ada permintaan kita untuk bantu. Makanya tanggal 31 kita turun,” kata Tandyo kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (1/9/2025).

Tandyo menolak tuduhan adanya pembiaran saat penjarahan berlangsung. Dengan nada tegas ia menyebut pihaknya selalu taat dengan konstitusi.

“Kita taat konstitusi, ada permintaan tidak? Itu, ada permintaan tidak?,” pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai, aksi massa yang terjadi beberapa hari ini, sudah ditumpangi oleh pihak-pihak tertentu yang bisa saja berasal dari para oligarki sakit hati.

"Kalau saya lihat, aksi ini memang sudah tidak murni lagi sudah ditumpangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Saya duga memang ini permainan para oligarki yang tidak suka bahkan sakit hati sama pemerintah sekarang. Mungkin mereka yang bisnisnya terganggu dan juga mungkin berkolaborasi dengan pihak asing," ujar Iwan kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Minggu (31/8/2025).

Dia juga mencermati akun-akun bandar judi online (judol) pun, banyak memberi gift atau hadiah pada pihak-pihak yang siaran langsung melalui TikTok saat aksi, bahkan saat penjarahan rumah Ahmad Sahroni kemarin.

"Aksi ini sudah tidak benar. Sudah mengarah pada kriminal. Tidak ada yang bisa membenarkan kemarahan publik itu, sampai mengarah pada penjarahan ke rumah-rumah politisi dan menteri. Apalagi aksi cenderung melakukan kerusuhan, pembakaran fasilitas umum dan kantor DPRD di beberapa daerah," ungkapnya.

Iwan bilang, secara substansi aksi juga tidak jelas arahnya ke mana. Sehingga ia meyakini, bila memang ada upaya sistematis untuk menciptakan instabilitas nasional.

"Dengan situasi seperti ini pertama langkahnya tidak hanya potong gaji, tunjangan DPR, paksa mundur anggota DPR yang jadi sumber masalah itu dengan menekan ketum partai, baik koalisi atau bukan melalui mekanisme MKD dan lain-lain," kata dia.

https://www.inilah.com/wakil-panglim...gga-penjarahan
Masalah TNI dan keamanan pasca penjarahan