Tayang: Senin, 1 September 2025 13:43 WIB
Penulis: R.Hanif Suryo Nugroho | Editor: Muhammad Fatoni
zoom-inlihat fotoMassa Aksi Kritik Keterlibatan TNI dalam Pengamanan Aksi di DPRD DIY
TRIBUNJOGJA.COM/ HANIF SURYO
BERJAGA - Personel TNI berjaga di depan Gedung DPRD DIY, Yogyakarta, Senin (1/9/2025), saat berlangsung aksi unjuk rasa. Massa mengkritik keterlibatan militer dalam pengamanan demonstrasi yang dinilai tidak semestinya masuk ke ranah sipil

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Ratusan demonstran mengkritik keikutsertaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengamanan unjuk rasa yang digelar di Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta, Senin (1/9/2025).

Mereka menilai keterlibatan militer dalam ranah sipil melanggar norma demokrasi sekaligus menimbulkan trauma sejarah.

“Seharusnya militer tidak boleh masuk ke ranah sipil dalam pengamanan aksi demonstrasi. Hari ini, negara menunjukkan ketakutannya dengan menurunkan TNI menghadapi aksi. Ini yang kami kritik keras, apalagi kemarin saat pengesahan RUU TNI,” ujar Dadung, perwakilan massa aksi.

Menurutnya, keterlibatan TNI dalam aksi massa berpotensi menghidupkan kembali pengalaman kelam.

“Tragedi 1998 bisa saja berpotensi terulang di tahun 2025. Kami sangat menyayangkan hal ini, karena kita tahu Prabowo punya latar belakang militer. Jiwa-jiwa militeristik itu pasti akan memengaruhi gaya kepemimpinannya, yang bisa melahirkan sikap otoriter,” kata Dadung.

Pantauan di lapangan, massa beratribut dominan hitam tiba sekitar pukul 12.31 WIB.

Mereka berorasi singkat di kawasan pedestrian sebelum diperbolehkan masuk ke kompleks gedung dewan usai bernegosiasi dengan aparat kepolisian.

Hingga berita ini diturunkan, aksi masih berlangsung di dalam gedung dan massa berencana melanjutkan pergerakan ke Titik Nol Kilometer Yogyakarta.

Selain menyoroti pengamanan aksi, massa juga menuntut reformasi total institusi negara, terutama Polri.

Mereka menilai aparat kerap bertindak represif hingga menimbulkan korban jiwa.

“Polri beberapa kali menangani massa aksi dengan cara represif. Pada tanggal 25 kemarin terjadi tragedi. Ada kawan-kawan kita dari ojol, Affan Kurniawan, yang ditabrak dan dilindas oleh mobil Barakuda. Di Jogja, ada juga kawan mahasiswa dari Amikom yang dipukuli polisi sampai meninggal,” ucap Dadung.

Mereka juga menolak rencana kenaikan tunjangan anggota DPR.

“Hal ini sangat tidak pantas, apalagi dalam kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang sedang sangat lemah. Masyarakat kesusahan mencari lapangan kerja, tetapi DPR malah menaikkan gaji dan mempergemuk diri mereka sendiri, tanpa melihat rakyat yang menderita,” ujarnya.

Meskipun Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan rencana pembatalan kenaikan tunjangan itu, massa menyebut janji semata tidak cukup.

“Kita belum cukup puas kalau itu hanya sebatas omongan pemerintah. Kita sudah terlalu sering menerima janji-janji dari pembuat kebijakan, tapi tidak pernah terealisasi. Maka dari itu, kami akan terus turun ke jalan,” kata Dadung. (*)


https://jogja.tribunnews.com/diy/119...i-di-dprd-diy.





Maklumat Rakyat Jogja Tuntut Perbaikan Kondisi Negara

Tayang: Senin, 1 September 2025 12:30 WIB
Penulis: Hendy Kurniawan | Editor: Hari Susmayanti
zoom-inlihat fotoMaklumat Rakyat Jogja Tuntut Perbaikan Kondisi Negara
Tribun Jogja/Bramaso Adhy
MAKLUMAT RAKYAT JOGJA : Ribuan mahasiswa dan aliansi sipil menggelar aksi unjukrasa di kawasan Bundaran UGM Yogyakarta, Senin (1/9/2025). Mereka menuntut perbaikan kondisi negara

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil menyerukan perbaikan negara saat menggelar aksi Maklumat Rakyat Jogja di Bundaran UGM, Senin (1/9/2025).

Mahasiswa dan aliansi sipil menyerukan perlawanan atas arogansi dan brutalitas aparat terhadap rakyat.

Termasuk reformasi total Polri dan TNI. Kematian Affan Kurniawan dan Rheza Sendy Pratama menunjukkan bagaimana negara telah gagal melindungi rakyatnya.

"Publik marah karena nyawa diperlakukan begitu murah. Pun kecewa karena reformasi kepolisian yang dijanjikan sejak dua dekade lalu tak kunjung terwujud. Rakyat juga takut karena siapa pun bisa menjadi korban. Entah itu mahasiswa, buruh, jurnalis. Siapa pun dalam kondisi apa pun," tegas pernyataan sikap aliansi.

Agenda reformasi 98 yang mengamanatkan supremasi sipil dinilai telah dikhianati.

Kekecewaan ini berpangkal pada serangkaian kebijakan pemerintah yang sistematis membuka kembali pintu bagi militer untuk memasuki ranah sipil.

"Hidup mahasiswa, hidup buruh yang melawan, hidup jurnalis yang terus menyuarakan nilai-nilai kebenaran. Lawan kita bukan hanya DPR, tapi juga mereka yang melakukan kekerasan kepada sipil," ujar seorang orator di hadapan massa aksi. (*)
https://jogja.tribunnews.com/diy/119...ondisi-negara.
kecaman TNI karena ikut dalam pengamanan demonstradi