31 Agustus 2025
SETARA: Jangan Sampai Darurat Sipil, Menjadi Darurat Militer!SETARA: Jangan Sampai Darurat Sipil, Menjadi Darurat Militer!/foto: kompas
JAKARTA,SUARAINVESTOR.COM – Ketua Harian Nasional SETARA Institute, Hendardi menilai pertama, bahwa penjarahan adalah bukan demonstrasi dan tidak pernah dibenarkan oleh hukum, betapapun rakyat marah dengan para pejabat negara. Maka harus dipisahkan aksi demonstrasi konstitusional mahasiswa, buruh, ojol dan elemen sipil lainnya yang damai. Dimana aksi anarkis malam hari, dini hari, dan targetted adalah pola yang hanya bisa digerakkan oleh orang-orang terlatih. Kerumunan massa anarkis adalah fakta permukaan saja.

“Kedua, dalam situasi begini, jelas kontestasi kepentingan yang diduga menggerakkan aksi-aksi anarkis. Ada ketegangan elit, ada kontestasi kekuasaan, ada avonturir politik dan juga conflict entrepreneur yang memanfaatkan faktor-faktor penarik (push factor) yang menjadikan aksi damai tereskalasi menjadi anarkis,” tegas Hendardi, Minggu (31/8/2025).

Ketiga, aparat keamanan harus mengambil kendali situasi dan tindakan tegas serta terukur, didahului dengan peringatan keras. Tindakan tegas tidak berarti penembakan, tetapi juga blokade teritori dan pencegahan yang serius dan sungguh-sungguh. Bukan pemadam yang datang belakangan dan hanya menonton.

Keempat, aksi anarkis yang bergulir dibiarkan, akan mengundang aksi lanjutan yang menyasar pada kelompok-kelompok lain dan rentan.

Kelima, kecepatan tindakan dan pemulihan harus dilakukan untuk menjaga, harkat manusia, jiwa manusia, perekonomian dan tidak mengundang lahirnya kebijakan represif baru, seperti darurat sipil, darurat militer dan pembenaran-pembenaran tindakan militer lanjutan.

“Dan, keenam, momentum ini tidak boleh menjadi dasar pemberangusan kebebasan sipil dan kemunduran demokrasi semakin terpuruk,” pungkasnya.

https://www.suarainvestor.com/setara...rurat-militer/



Posting Serentak, Jerome Polin hingga Raditya Dika Minta Rakyat Mundur Cegah Darurat Militer

Tayang: Minggu, 31 Agustus 2025 17:11 WIB
Editor: Dwi Rizki
zoom-inlihat fotoPosting Serentak, Jerome Polin hingga Raditya Dika Minta Rakyat Mundur Cegah Darurat Militer
Instagram @jeromepolin
VIRAL MEDIA SOSIAL - Sejumlah tokoh muda sekaligus influencer, di antaranya Ferry Irwandi, Raditya Dika, Joko Anwar, Jerome Polin, Coki Pardede dan Fathia Izzati mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk mundur dan rehat sejenak pada Minggu (31/8/2025). Tujuannya untuk mencegah pemerintah menetapkan status darurat militer di tengah meningkatnya ketegangan nasional.

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Sejumlah tokoh muda sekaligus influencer satu suara pada hari ini, Minggu (31/8/2025).

Lewat media sosialnya, mereka mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk mundur dan rehat sejenak.

Tujuannya untuk mencegah pemerintah menetapkan status darurat militer di tengah meningkatnya ketegangan nasional.

Imbauan itu diunggah serentak itu Ferry Irwandi, Raditya Dika, Joko Anwar, Jerome Polin, Coki Pardede dan Fathia Izzati lewat instagram mereka pada Minggu (31/8/2025).

Satu narasi yang sama, mereka menyampaikan situasi kini sudah tak lagi kondusif.

Para oknum yang diduga aparat melakukan provokasi agar masyarakat turun ke jalan.

Dengan begitu, darurat militer dapat diberlakukan.

Militer akan turun tangan dan hak sipil akan dibatasi.


"Temen-temen hari ini kondisi semakin tidak kondusif. Mereka terus memprovokasi kita untuk turun ke jalan agar tujuan mereka atas darurat sipil dan militer tercapai," tulis sejumlah tokoh muda sekaligus influencer menyuarakan satu suara pada hari ini, Minggu (31/8/2025).

"Jangan mau menuruti apa yang mereka mau, mari berstrategi, gunakan otak dan teknologi kita, sesuatu yang mereka gak punya. Presiden, DPR, Kepolisian harus bertanggung jawab segera," tegasnya.

Melengkapi postingannya, para tokoh muda menyampaikan akun media sosial mereka kini tengah disoroti.

Mereka berharap pesan yang disampaikan tersampaikan kepada masyarakat.

"Akun IG dan Tiktok gue udah bener-bener restrict. Semoga pesan ini sampai. Thanks buat teman-teman kolektif dan organ lainnya, kita jaga warga. Kita cegah mereka," tulis Ferry Irwandi, Raditya Dika, Joko Anwar, Jerome Polin, Coki Pardede dan Fathia Izzati lewat instagram mereka pada Minggu (31/8/2025).

Oleh karena itu, mereka mengimbau kepada masyarakat, khususnya influencer yang memiliki pengikut banyak tidak ikut terprovokasi.

Sebab, hal terpenting adalah keselamatan rakyat Indonesia.

"Kalian yang punya followers, Jangan mau diprovokasi, kuatkan mental dan hati kalian, ajak semuanya untuk berlindung dan selamat. Gak perlu menyalahkan warga dan menghantam sesama horizontal saat ini, prioritas kita adalah keselamatan banyak nyawa manusia," bebernya.

"Akan ada serangan dari kelompok tertentu yang bakal bilang kalian buzzer dengan narasi “cair” “150 juta” dsb. Cuekin aja. Hari ini kita menangkan fight ini dengan lebih bersabar dan saling melindungi. Terima kasih," tulisnya.

Imbauan yang disampaikan serentak oleh Ferry Irwandi, Raditya Dika, Joko Anwar, Jerome Polin, Coki Pardede dan Fathia Izzati lewat instagram mereka pada Minggu (31/8/2025) itu disambut ramai masyarakat.

Beragam tanggapan pun bersusulan memenuhi kolom komentar.

@habibsyadzily: Buat pengalihan isu, segitunya ya, bangsa apa ini..! Namun, kita tidak bisa tampik bahwa kemarahan kolektif ini juga berangkat dari kepongahan pejabat publik dalam mengeluarkan statemen dan juga sikap. Tapi, coba deh analisa di postingan Instagram Kumparan, di situ ada video penjarahan di rumah Menkeu (SM) pada saat malam hari ini yang di bawa terbilang barang-barang receh, dan di situ terlihat jelas kalau aparat hanya ngelihat dan berjalan di samping mereka yang menjarah. Dan, yang lawaknya: pagi ini justru rumahnya di jaga oleh aparat itu. Sekarang masih ada postingannya.

@nanashi1983: Masih penasaran sama group chat WA yang ngarahin massa buat bergerak ngejarah, koordinasinya terlalu apik.

@anggi_dwi18: Darurat militer = kondisi ketika otoritas militer mengambil alih kewenangan sipil untuk menjaga keamanan karena situasi dianggap membahayakan negara.
Yang dimana nantinya,
1. Militer berhak melakukan tindakan tegas: jam malam, razia, sensor media, pembatasan pergerakan.
2. Kehidupan masyarakat diatur lebih ketat untuk menjaga stabilitas.
3. Bisa menimbulkan pelanggaran HAM jika tidak dikontrol secara proporsional.

Amanin dlu teman2 strategi dlu. Kita tahan dlu

@naufanharidistya: Rumah sekelas mentri sengaja dibiarin tanpa ada oengawalan, syahroni sudah kabur jauh2 hari sblum ada insiden di rumah dia, bbrp aset oenting termasuk mobil jg udh pada di pindahin, trus segampang itu perusuh masuk tanpa ada hambatan. Situasi pembiaran ini yg diharapkan segelitnir elit diatas sana, supaya apa? Yak supaya bisa segera di tetapkan darurat militer, supaya org yg terbelokan membenci pendemo, padahal beda antra oendemo dan perusuh. ketika sudah darurat milimiter, maka akan ada rapat di mpr, kmungkinan kita akan kembali ke uud45 pra amandemen, di mpr nanti mereka akan pilih presiden tanpa ada masa jabatan. Strategi elit ini keren sekali

@kahfimz_: Ingat jangan sampai terprovokasi kita rehat dulu karena rehat bukan berarti mundur. STAY SAFE SEMUANYA

@dediboyy: ada yang janggal dari aksi penjarahan. apa iya sekelas rumah menteri dan ketua DPR tanpa penjagaan? atau memang disengaja agar narasi selanjutnya “PENDEMO SUDAH BERTINDAK PIDANA DAN ANARKIS, MAKA NEGARA AKAN MELAKUKAN DARURAT MILITER” terdengar masuk akal? semoga saya hanya nethink saja.

@rndprtm18: jam 03.00 wib dini hari di jakut ada wartawan tv one yang ketauan live di platform yt dan di intimidasi. sampai sekarang akun yt & orangnya belum ada kabar lagi, kalo gak salah namanya leo

@eh_sidefri: jgn ada yg turun

@larka2294: Santai. Pesan ini pasti akan kami sebar!

@eljuna.wjy: Siasat yang udah kebaca , demonstran makin banyak tapi tak ada “pancingan “. Hanya narasi dan orasi yang mreka sampaikan , jadi biasanya ada penyusup yang sudah di siapkan oleh orang” tertentu demi kepentingan pribadi , agar situasi makin chaos , agar untuk membubarkan masa dengan kasar , punya landasan dan alasan yang kuat . Ibarat simplenya “ ada orang pingin abisin semut tapi semutnya ga ngumpul dan ga salah , jadi dia suruh orang buat tumpahin GULA di area tertentu agar
untuk membasmi semut tersebut lebih gampang karna udah ngumpul di satu tempat yang sama , dan orang itu punya alasan membasmi semut” itu dengan landasan ( semut menghabisi gula dan merusak fasilitas gula ) padahal ibarat nya , rakyat itu cuma semut hitam yang gak gigit , tapi yang mreka siapkan untuk memancing situasi adalah semut merah. Beda semut tapi mreka gapeduli (YANG PENTING SEMUT). tetap waspada dan saling jaga yah temen temen hal hal kayak gini harus kalian rekam dan sebarkan bila kalian ngeliat, karna cctv dan live tiktok sudah di matikan

Pengertian Darurat Militer dan Dampaknya Bagi Masyarakat

Dikutip dari umsu.ac.id, darurat militer adalah kondisi di mana kekuasaan militer mengambil alih kendali atas pemerintahan sipil untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, darurat militer dapat diterapkan apabila:

Terjadi ancaman keamanan atau ketertiban yang tidak dapat diatasi dengan cara biasa.
Negara menghadapi ancaman perang atau pelanggaran wilayah.
Keadaan yang membahayakan keberlangsungan hidup negara.
Dalam situasi ini, militer memiliki wewenang lebih besar dibandingkan otoritas sipil, termasuk mengatur kebijakan darurat, membatasi hak warga negara, dan menggunakan kekuatan jika diperlukan​.
Penerapan darurat militer dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat dan negara:

Pembatasan Hak Sipil
Selama darurat militer, hak-hak dasar seperti kebebasan berkumpul dan berpendapat sering kali dibatasi. Militer dapat melarang protes dan aktivitas politik lainnya.

Ketegangan Sosial
Pemberlakuan darurat militer sering kali menimbulkan ketegangan antara pemerintah dan masyarakat. Sejarah menunjukkan bahwa tindakan ini dapat memicu protes besar-besaran dan ketidakpuasan publik.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Dalam beberapa kasus, darurat militer dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya adalah penggunaan kekerasan oleh aparat militer untuk menekan oposisi.

Apakah Indonesia Pernah Mengalami Darurat Militer?

Indonesia beberapa kali memberlakukan darurat militer dalam sejarahnya.

Salah satu contohnya adalah pemberlakuan darurat militer di Aceh pada tahun 2003 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.

Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi konflik bersenjata antara pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Dalam konteks ini, militer diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsi pemerintahan demi memulihkan keamanan nasional.

Selain itu, Perppu No. 23 Tahun 1959 juga menjadi dasar hukum untuk menyatakan kondisi darurat di berbagai situasi krisis di Indonesia, termasuk pemberontakan bersenjata atau ancaman terhadap kedaulatan negara.

https://wartakota.tribunnews.com/nas...iter?page=all.



Dandim 0809/Kediri Bantah Tegas Isu Darurat Militer: Tertib Sipil

Tayang: Minggu, 31 Agustus 2025 19:35 WIB
Penulis: Melia Luthfi Husnika | Editor: Dwi Prastika
zoom-inlihat fotoDandim 0809/Kediri Bantah Tegas Isu Darurat Militer: Tertib Sipil
TribunJatim.com/Melia Luthfi
BANTAH ISU - Dandim 0809/Kediri Letkol Inf Ragil Jaka Utama membantah isu adanya darurat militer di wilayah Kota Kediri, Jawa Timur, Minggu (31/8/2025). Ia menyebut saat ini status Kamtibnas di Kota Kediri adalah tertib sipil.


Laporan Wartawan TribunJatim.com, Melia Luthfi

TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI - Menyusul kerusuhan yang terjadi di Kota dan Kabupaten Kediri, Jawa Timur, pada Sabtu (30/8/2025), beredar isu di masyarakat mengenai pemberlakuan darurat militer.

Menanggapi hal tersebut, Dandim 0809/Kediri Letkol Inf Ragil Jaka Utama menegaskan, kabar itu tidak benar.

"Intinya terkait situasi Kamtibmas di Kota Kediri ada isu yang beredar darurat militer. Itu salah besar, karena darurat militer itu ada tahapannya ketika negara dalam kondisi tertentu," tegas Letkol Ragil, Minggu (31/8/2025).

Menurutnya, kondisi keamanan di Kediri hingga saat ini masih dalam koridor tertib sipil.

"Sekarang situasi adalah tertib sipil, jadi jangan sampai masyarakat termakan isu yang tidak benar. Kami tegaskan, saat ini bukan darurat militer," terangnya.

Lebih lanjut, Letkol Ragil menjelaskan, peran TNI tetap sesuai aturan.

Menurutnya, Kamtibmas ini sesuai dengan Undang-undang TNI, peran TNI di antaranya membantu pemerintah daerah supaya tetap berjalan.

Berikutnya, ia menyebut, TNI juga senantiasa siap melakukan perbantuan kepada kepolisian apabila dibutuhkan.

Meski membantah adanya darurat militer, TNI tetap menyiagakan kekuatan penuh.

"Total personel yang disiagakan dalam situasi saat ini yakni Kodim ada 700 personel, sementara Brigif 1.000 personel. Jadi total 1.700 personel siap," jelasnya.

Dandim juga mengingatkan keras kepada pihak-pihak yang masih berniat melakukan aksi anarkisme.

"Tidak boleh ada kegiatan anarkis di Kota Kediri, tidak boleh. Ini saya ingatkan kepada orang yang mencoba melakukan aksi-aksi tidak terpuji, jangan coba-coba. Kami siap untuk mendukung kepolisian," tegasnya.

Seperti diketahui, kerusuhan pecah saat aksi demonstrasi yang digelar pada Sabtu (30/8/2025).

Massa melakukan perusakan hingga membakar Gedung DPRD Kota Kediri, kantor kepolisian, gedung DPRD Kabupaten Kediri, serta kantor pemerintah Kabupaten Kediri.

Tidak hanya itu, beberapa kendaraan dinas maupun pribadi yang terparkir juga hangus dibakar massa.

Sejumlah fasilitas publik pun mengalami kerusakan.

Bahkan ada laporan penjarahan di sejumlah kantor pemerintahan.

Hingga Minggu siang, situasi Kediri berangsur kondusif.

Aparat TNI-Polri masih melakukan patroli bersama untuk memastikan keamanan tetap terjaga dan mencegah isu-isu liar yang bisa memicu keresahan masyarakat.

Ketua DPRD Kota Kediri Buka Suara

Ketua DPRD Kota Kediri, Firdaus, menegaskan, pembakaran gedung DPRD oleh massa pada Sabtu (30/8/2025) malam tidak akan mempengaruhi kinerja lembaganya.

“Insyaallah, insiden ini tidak mengganggu kinerja. Kami buat supaya tidak terganggu (kinerja). Kami akan pastikan tugas-tugas pengawasan dan penyampaian aspirasi rakyat tetap berjalan,” kata Firdaus saat ditemui di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri, Minggu (31/8/2025).

Firdaus menuturkan, meski kantor dewan di Jalan Mayor Bismo, Kecamatan Mojoroto, Kediri, hangus terbakar, anggota DPRD tetap bisa menjalankan aktivitas.

Menurutnya, kerja-kerja legislatif tidak selalu terikat pada gedung, karena inti dari tugas dewan adalah menyerap aspirasi masyarakat.

"Bisa iya, bisa tidak (work from home). Karena kerja kami ini selalu bisa mobilitas, langsung turun ke masyarakat untuk mendengarkan aspirasi mereka," jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga situasi tetap kondusif agar Kota Kediri bisa segera pulih.

"Ayo kita jaga kota kita ini agar tetap aman, tenteram, dan damai. Sekarang saatnya kita bangkit kembali untuk mempertanggungjawabkan semua ini," tegasnya.

Terkait kebutuhan ruang kerja sementara, Firdaus menyebut DPRD akan berkoordinasi dengan berbagai stakeholder.

"Kalau untuk stakeholder terkait, kami juga bisa bekerja sama agar tetap ada tempat yang bisa dipakai untuk berkegiatan sementara waktu," tambahnya.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa fungsi utama dewan adalah menjembatani suara rakyat kepada pemerintah daerah maupun pusat.

"Seperti saat ini, kami harus tahu aspirasi apa yang sedang berkembang di masyarakat, lalu kami sampaikan kepada yang berwenang," tuturnya.

Sementara itu, gedung DPRD Kota Kediri mengalami kerusakan parah akibat amukan massa.

Bagian tengah bangunan hangus, sejumlah kendaraan terbakar, dan barang-barang di dalam gedung dijarah.
https://jatim.tribunnews.com/kediri/...ipil?page=all.


ancaman darurat militer diberlakukan Indonesia